Balihotnews.com | DENPASAR – Chief Executive Officer (CEO) Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa menegaskan bahwa tantangan utama pengembangan energi surya di Indonesia saat ini bukan lagi membuktikan besarnya potensi yang dimiliki, melainkan mengubah potensi tersebut menjadi proyek yang menarik bagi investor dan lembaga pembiayaan.
Pernyataan tersebut disampaikan Chief Executive Officer (CEO) Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, saat hari kedua Indonesia Solar Summit (ISS) 2026 yang digelar IESR bersama Kementerian Koordinator Perekonomian, Pemerintah Provinsi Bali, dan Dewan Energi Nasional (DEN) di Bali Beach Convention Center (BBCC), The Meru Sanur, Rabu, 15 Juli 2026.
Menurutnya, investor tidak hanya melihat besarnya sumber daya energi surya yang tersedia. Mereka juga membutuhkan kepastian kebijakan, proyek yang layak dibiayai, risiko investasi yang dapat dikelola, serta tingkat pengembalian yang menarik dalam jangka panjang.
“Investasi pembangkit energi surya perlu berjalan bersama dengan pembangunan transmisi, interkoneksi, digitalisasi jaringan, dan sistem penyimpanan energi. Keberhasilan pengembangan energi surya tidak hanya ditentukan oleh besarnya kapasitas pembangkit yang dibangun, tetapi juga oleh kemampuan jaringan listrik untuk menampung dan memanfaatkan listrik yang dihasilkan,” kata Fabby Tumiwa.
Fabby Tumiwa juga menjelaskan, IESR mengidentifikasi tiga aspek utama yang perlu diperkuat untuk mempercepat implementasi energi surya di Indonesia.
Pertama, pemerintah perlu menghadirkan kepastian kebijakan dan target yang diterjemahkan ke dalam pipeline proyek yang jelas. Informasi mengenai waktu pelaksanaan, lokasi, dan kapasitas proyek dinilai penting agar investor dapat menyiapkan modal, rantai pasok, dan tenaga kerja sejak awal.
Kedua, diperlukan proyek-proyek yang bankable serta dukungan instrumen pembiayaan seperti concessional loan dan blended finance agar investasi menjadi lebih menarik.
Ketiga, proses pengadaan harus berlangsung lebih efisien melalui kontrak yang jelas, pembagian risiko yang adil, hingga mekanisme jual beli listrik termasuk pengaturan curtailment.
Pada kesempatan tersebut, IESR juga memaparkan hasil kajian bertajuk The Technological and Economic Potential of Developing Floating Solar Power Plants in the Indonesian Archipelago.
Kajian itu menunjukkan bahwa pembangkit listrik tenaga surya terapung atau Floating Solar Photovoltaic (FPV) memiliki potensi besar untuk mempercepat pemanfaatan energi surya di Indonesia.
Berdasarkan hasil pemodelan IESR, Indonesia memiliki potensi PLTS terapung yang layak secara finansial mencapai 77,8 GW di 179 lokasi terdiri atas 42,5 GW PLTS terapung di perairan darat dan 35,3 GW PLTS terapung di kawasan perairan dekat pantai.
“Pengembangan PLTS terapung penting untuk mendukung target besar Indonesia dalam mempercepat energi surya, termasuk program PLTS 100 GW. Jika dirancang dengan baik, PLTS terapung dapat menjadi bagian dari solusi untuk menyediakan listrik bersih bagi kawasan industri, kawasan ekonomi khusus, sistem kelistrikan daerah, hingga pengganti pembangkit fosil yang memasuki masa pensiun,” kata Fabby Tumiwa.
Untuk mempercepat realisasi proyek, IESR mendorong integrasi lokasi potensial PLTS terapung ke dalam dokumen perencanaan energi dan tata ruang, penyederhanaan proses perizinan, serta penerapan mekanisme reverse auction atau lelang terbalik berbasis harga.
“Langkah tersebut dapat menghasilkan tarif listrik yang lebih kompetitif sekaligus mempercepat pembangunan proyek energi surya di Indonesia,” tutupnya. (ace).
