Dugaan Kebocoran Retribusi Pariwisata Nusa Penida Disorot, Bupati Satria Mulai Perketat Pengawasan lewat Digitalisasi

Bupati Satria tidak menampik bahwa sistem pemungutan retribusi secara manual memiliki celah yang berpotensi menimbulkan kebocoran, Selasa (17/11/2026).

Balihotnews.com l SEMARAPURA- Dugaan kebocoran pendapatan retribusi pariwisata di kawasan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, kembali menjadi perhatian. Persoalan yang sebelumnya sempat ramai diperbincangkan tersebut kini mendapat respons dari Bupati Klungkung, I Made Satria.

Saat diwawancarai disela-sela kegiatan Ground Breaking PLTS di Nusa Penida, Bupati Satria tidak menampik bahwa sistem pemungutan retribusi secara manual memiliki celah yang berpotensi menimbulkan kebocoran, Selasa (17/11/2026).

Ia mengatakan kondisi tersebut menjadi salah satu alasan Pemerintah Kabupaten Klungkung mulai menerapkan sistem digitalisasi dalam pemungutan retribusi pada tahun 2026.

Langkah ini sekaligus menjadi upaya pemerintah daerah untuk memperketat pengawasan terhadap arus pendapatan dari sektor pariwisata, khususnya di Nusa Penida yang menjadi salah satu destinasi unggulan Bali.

Berita Terkait:  Pemkab Klungkung Ngaturang Bhakti Penganyar di Pura Agung Kentel Gumi 

Menurut Satria, sistem pemungutan secara manual memiliki potensi penyimpangan karena proses pencatatan dan pengawasan penerimaan uang tidak sepenuhnya dapat dipantau secara langsung.

“Terkait adanya dugaan kebocoran retribusi di Nusa Penida, retribusi kemarin sempat ramai diperbincangkan. Sebelumnya kita masih melakukan pungutan secara manual. Nah, ketika memungut retribusi apa pun bentuknya, baik di pariwisata maupun di bidang-bidang lainnya, kalau sudah manual ada peluang untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, termasuk kebocoran tadi,” ungkap I Made Satria.

Karena itu, Pemkab Klungkung mulai mengubah pola pemungutan retribusi melalui sistem digital. Dengan mekanisme tersebut, setiap transaksi penerimaan diharapkan dapat tercatat dan dipantau secara langsung atau real time.

Berita Terkait:  Posyandu Klungkung Torehkan Prestasi di Hari Posyandu Nasional Tingkat Provinsi Bali 2026

Satria menjelaskan, penerapan digitalisasi memungkinkan pemerintah mengetahui secara aktual jumlah uang yang masuk. Dengan demikian, ruang terjadinya penyimpangan dalam proses pemungutan maupun penyetoran retribusi dapat ditekan sekecil mungkin.

“Karena itu di tahun 2026 kami sudah menerapkan digitalisasi. Digitalisasi ini bisa real time, bisa kita ketahui berapa uang masuk secara real time. Nah, ini tentu akan menekan sekecil-kecilnya daripada kebocoran yang dimaksudkan tadi,” tegasnya.

Meski demikian, Bupati Satria menegaskan digitalisasi bukan berarti persoalan kebocoran retribusi otomatis selesai. Pemerintah daerah tetap akan melakukan evaluasi dan penelusuran apabila ditemukan indikasi adanya penerimaan yang tidak sesuai dengan catatan sistem.

Bahkan, ia memastikan tidak akan memberikan toleransi apabila nantinya ditemukan oknum yang terbukti melakukan penyimpangan terhadap pendapatan daerah.

Berita Terkait:  Di Balik Keindahan The Nusa Dua, Ada Komitmen Panjang Menjaga Alam dan Lingkungan

“Upaya dan evaluasi terus dilakukan terhadap bagaimana menekan kebocoran itu. Nah, kalaupun masih ada, tentu ada hal-hal yang harus kita tracing nantinya. Bagi oknum yang melakukan, tentu dilakukan proses hukum dengan tegas,” tandasnya. (Bhn)

Berita Terkini