Balihotnews.com | YOGYAKARTA – Gelombang bencana alam yang melanda berbagai daerah di tanah air belum juga mereda. Data resmi BNPB per 7 September 2026, sejak awal Januari hingga 7 September 2026 terdapat 1.730 kejadian bencana mencakup : kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) 627 kejadian ; gempa bumi 13 kejadian serta 3 erupsi hunung berapi.
Karhutla menjadi angka kejadian yang tertinggi disusul banjir 543 kejadian, cuaca ekstrem 324, tanah longsor 105 kejadian, kekeringan 101 serta 14 kejadian gelombang pasang/abrasi. Untuk bulan Juli hingga September 2026 kejadian yang menonjol adalah erupsi Gunung Anak Krakatau yang menyisakan kesedian di kalangan pewarta dengan raibnya sejumlah jurnalis saat liputan dan hingga sampai sekarang belum ada titik terang serta gempa 7,7M di Flores, Nusa Tenggara Timur. Ada enam provinsi yang mengalami Karhutla dengan hebat yakni ; Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Riau, Jambi hingga Sumatera Selatan.
Anehnya, perhatian elit politik nasional justru teralihkan pada pencitraan dan persiapan Pemilu 2029. Partai sibuk dengan konsolidasi dan pelantikan pengurus daerah hingga cabang : ada mantan presiden yang masih sibuk main “raja-rajaan” ; semakin intensnya pembentukan relawan dan barisan untuk mendukung pencapresan Gibran Rakabuming Raka ; semakin ramainya kehadiran tokoh yang dipecat suatu partai politik dengan sowan ke “rumah ratapan” di Solo serta sibuknya lembaga survei dalam hal “otak-atik” siapa kuda hitam dan pasangan mana yang berpeluang menang di kontestasi Pilpres 2029.
Kondisi ini menjadi keprihatinan bersama dan dibahas secara tajam dalam diskusi publik yang diselenggarakan di UC, Kampus UGM, Yogyakarta, Selasa (15/9/2026).
Diskusi menghadirkan pembicara Dr. Arie Sujito, S.Sos, M.Si , pengamat Politik UGM & Peneliti Dinamika Politik Indonesia serta Didik Krisdiyanto, S.Si, M.Sc dari Pusat Studi Bencana Alam UIN Sunan Kalijaga
Arie menegaskan bahwa partai politik saat ini terjebak dalam logika elektoral yang sempit. Politik pencitraan mendominasi, sementara agenda kebencanaan sama sekali absen dari platform partai.
“Partai politik lebih sibuk memoles citra di media sosial dan membangun koalisi untuk 2029. Bencana hanya menjadi komoditas sesaat, tiga hari ramai diberitakan lalu dilupakan. Padahal bencana adalah persoalan kemanusiaan yang membutuhkan kebijakan jangka panjang. Dari kejadian bencana-bencana alam harusnya publik memiliki memori untuk menentukan pilihannya di Pemilu. Jika partai politik abai terhadap kesadaran penanganan bencana alam maka sama saja dengan mengubur dirinya sendiri,” tegas Arie.
Menurutnya, orientasi elektoral membuat parpol gagal menjalankan fungsi representasi. Aspirasi korban bencana, kebutuhan mitigasi, dan pemulihan pasca bencana tidak masuk dalam dokumen visi-misi maupun program kerja partai.
Sementara itu, Didik memaparkan pola bencana di Indonesia yang semakin kompleks dan berulang. Ia menilai sistem penanganan bencana di Indonesia gagal bukan karena kurangnya teknologi, melainkan karena lemahnya komitmen politik.
“Kita tahu daerah mana yang rawan banjir, longsor, gempa. Datanya ada. Tapi kebijakan mitigasinya tidak jalan. Anggaran dipotong, tata ruang dilanggar, dan parpol tidak pernah menjadikannya isu prioritas,” ujar Didik.
Ia menambahkan, peran partai politik seharusnya bukan sekadar datang membawa bantuan saat tanggap darurat. Parpol harus mendorong legislasi mitigasi, mengawal anggaran kebencanaan, dan memastikan kadernya di eksekutif maupun legislatif bekerja untuk pengurangan risiko bencana.
Diskusi yang dimoderatori oleh Dr. Ari Junaed, SH, M.Si dari Nusakom Pratama Institute yang juga pengajar di berbagai program pascasarjana di sejumlah PTN dan PTS di tanah air. Ari menekankan pentingnya menjadikan bencana sebagai isu politik yang etis, bukan sekadar isu teknis.
Diskusi yang dihadiri oleh mahasiswa, akademisi, aktivis masyarakat sipil, relawan bencana, dan jurnalis ini menghasilkan beberapa rekomendasi diantaranya:
1. Partai politik harus memasukkan agenda kebencanaan dalam platform dan AD/ART partai.
2. Mendesak DPR dan pemerintah untuk memperkuat anggaran mitigasi dan tidak menjadikannya korban efisiensi.
3. Mendorong kader partai di daerah rawan bencana untuk aktif dalam sistem peringatan dini dan kesiapsiagaan masyarakat.
4. Menjadikan isu bencana sebagai indikator kinerja politik, bukan sekadar popularitas elektoral.
5. Meminta kesadaran etis kepada elit politik nasional untuk meredam syahwat politiknya, menghentikan atraksi-atraksi badut politik yang bernama Joko Widodo dengan menghentikan pembajakan upacara adat menjadi event seremonial untuk validasi ketokohan. Mengedepankan partai tempat penyemaian kader-kader yang mengaspirasikan kepentingan rakyat dan bukan malah menjadikan partai sebagai wadah penampungan orang-orang yang bermasalah dengan tindak pidana korupsi.
Diskusi ditutup dengan seruan moral: Pemilu 2029 memang penting, tetapi nyawa rakyat yang hari ini berada di tenda-tenda pengungsian jauh lebih penting. Kekuasaan yang abai terhadap penderitaan rakyat adalah kekuasaan yang kehilangan legitimasinya. (red).
