Balihotnews, Gianyar – Besarnya anggaran pembangunan Pusat Pemerintahan (Puspem) Kabupaten Gianyar berbanding dengan munculnya sejumlah catatan dalam proses tender. Data pengadaan elektronik menunjukkan sejumlah perusahaan konstruksi hanya tercatat sebagai peserta, tetapi tidak melanjutkan dengan memasukkan dokumen penawaran harga.
Fenomena tersebut terlihat pada empat paket pekerjaan konstruksi yang ditangani Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Gianyar. Padahal, nilai pagu anggaran masing-masing paket mencapai Rp100 miliar hingga Rp260,2 miliar.
Berdasarkan penelusuran data Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) hingga Jumat (6/11/2026), persoalan yang menjadi perhatian bukan semata-mata perusahaan yang ditetapkan sebagai pemenang, melainkan minimnya kompetisi harga di antara perusahaan yang terdaftar dalam proses tender.
Pada pembangunan Gedung Utama Puspem Gianyar, misalnya, nilai pagu mencapai Rp260,2 miliar dengan HPS Rp260.199.995.000. PT Bianglala Bali keluar sebagai pemenang dengan nilai penawaran Rp249.777.360.000.
Padahal, daftar peserta tender mencantumkan sejumlah perusahaan besar, termasuk PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Hutama Karya (Persero), PT Wijaya Karya Bangunan Gedung, PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, PT Tunas Jaya Sanur, PT Elang Bhumi Persada, dan beberapa perusahaan lainnya.
Namun, berdasarkan data evaluasi yang menjadi sorotan, peserta selain pemenang tidak memasukkan dokumen penawaran harga yang dapat dibandingkan dalam kompetisi tender.
Gambaran serupa ditemukan pada tiga paket lainnya.
Pembangunan Gedung C dengan pagu Rp100 miliar dan HPS Rp99.999.999.000 dimenangkan PT Tunas Jaya Sanur. Perusahaan tersebut mengajukan penawaran terkoreksi sebesar Rp96.996.973.759. Tidak ditemukan peserta lain di luar pemenang yang memasukkan dokumen penawaran harga.
Kemudian, pembangunan Gedung D dengan pagu Rp100 miliar dan HPS Rp99.999.994.000 dimenangkan PT Pandu Jaya Karya. Nilai kontraknya mencapai Rp96.991.564.000. Dalam daftar peserta, terdapat PT Bianglala Bali dan PT Tunas Jaya Sanur, tetapi keduanya tidak memasukkan penawaran harga.
Adapun pembangunan Gedung B dengan pagu Rp100 miliar dan HPS Rp99.999.993.000 dimenangkan PT Tunas Jaya Sanur dengan nilai kontrak Rp93.936.132.718.
Pada paket ini, selain peserta yang tidak memasukkan penawaran, terdapat pula perusahaan yang gugur dalam evaluasi administrasi dan teknis.
Salah satunya PT Bumi Aceh Citra Persada yang dinyatakan tidak memenuhi sejumlah persyaratan teknis. Persyaratan tersebut antara lain kepemilikan Sertifikat BIM (Building Information Modelling) Profesional minimal 5D Standard Cubicost Certified Frontier Company Level.
Kualifikasi teknis itu mencakup penggunaan perangkat TAS untuk perhitungan arsitektur dan struktur, TRB untuk pembesian, serta TME untuk pekerjaan mekanikal dan elektrikal. Peserta juga harus menyertakan bukti perhitungan BIM berdasarkan pengalaman pekerjaan sebelumnya.
Selain itu, terdapat persyaratan penggunaan perangkat Common Data Environment (CDE), termasuk pengelolaan data digital pada published folder dan archive folder.
Persyaratan teknis dalam pengadaan konstruksi pada dasarnya diperlukan untuk memastikan kemampuan penyedia. Meski demikian, dengan besarnya nilai anggaran dan minimnya jumlah penawaran yang masuk, proses tender tersebut layak menjadi perhatian dari sisi efektivitas persaingan, keterbukaan, serta akuntabilitas penggunaan anggaran daerah.
Terlebih, proyek Puspem Gianyar merupakan salah satu program strategis daerah yang mendapatkan pendampingan dari Inspektorat Kabupaten Gianyar.
Kadis PUPR: Pemilihan Penyedia Kewenangan UKPBJ
Kepala Dinas PUPR Kabupaten Gianyar, Ir. I Dewa Gede Putra Hartawan, ST., MT., saat dikonfirmasi menegaskan bahwa penentuan pemenang tender bukan menjadi kewenangan instansinya.
Ia menyatakan Dinas PUPR tidak terlibat dalam menentukan maupun mengondisikan perusahaan yang memenangkan proses pengadaan.
“Izin, dari kami Dinas PUPR tidak dalam ranah menentukan ataupun ‘pengkondisian’ pemenang tender. Proses pemilihan penyedia merupakan ranah kewenangan teman-teman di UKPBJ yang menurut saya pribadi pastinya sudah mengikuti aturan dan prosedur yang berlaku,” jelasnya.
Menurutnya, proyek pembangunan Puspem Gianyar juga memperoleh pendampingan dari Inspektorat melalui tim probity audit maupun tim pendamping lainnya.
“Karena proyek Puspem Gianyar merupakan salah satu program strategis yang selalu didampingi Inspektorat melalui tim probity audit maupun tim pendamping lain,” katanya.
Ia juga mengungkapkan bahwa pembangunan Puspem Gianyar secara keseluruhan terdiri atas tujuh paket pekerjaan. Dari jumlah tersebut, enam paket telah selesai, sementara satu paket lainnya masih berjalan dalam tahap kontrak.
“Izin, proyek Puspem Gianyar ada tujuh paket. Enam paket sudah selesai, kontraknya sedang berjalan satu paket. Untuk detail bisa ke kantor nggih, tiang tidak hafal,” tutup Dewa. (red)
