Balihotnews.com | DENPASAR – Bupati Sumba Barat Daya (SBD), Ratu Ngadu Bonu Wulla, memberikan pesan tegas kepada warganya yang merantau di Bali untuk menjaga nama baik daerah dan pandai beradaptasi dengan norma setempat.
Pesan itu ia sampaikan saat menghadiri pelantikan dan pengukuhan pengurus Ikatan Keluarga Sumba Barat Daya (IKSBD) Bali periode 2025–2028 di Aula Makorem 163/Wira Satya, Denpasar, Sabtu (28/6/2025).
“Kehadiran kami di sini adalah bentuk komitmen pemerintah untuk mendukung masyarakat kami, walau berada di luar daerah,” ujar Ratu Wulla.
Ia pun menekankan pentingnya sikap bijak saat tinggal di tanah rantau. “Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ketika berada di daerah orang, ya harus pintar-pintar membawa diri,” tegasnya.
Ratu Wulla juga berharap kepengurusan baru IKSBD dapat menjadi wadah pemersatu sekaligus ruang advokasi bagi seluruh warga SBD di Bali. Ia menilai, paguyuban memiliki peran strategis untuk membangun pemahaman bersama dan meminimalisasi konflik.
“Stigma-stigma buruk selama ini, yang mungkin berkaitan dengan perilaku oknum warga Sumba, bisa diperbaiki lewat kerja bersama dalam paguyuban,” ujarnya.
Kepada ketua umum terpilih, Ratu Wulla berpesan agar dapat merangkul semua kalangan tanpa kecuali, dan menjadi sosok yang mampu hadir sebagai figur “ayah dan ibu” bagi komunitas.
“Kurangi hal-hal negatif, kedepankan kreativitas dan hal-hal positif, baik sebagai pekerja maupun mahasiswa,” pesan politisi Partai NasDem itu.
Salah satu langkah konkret yang akan segera dijalankan bagi warga SBD di Bali ialah pembenahan data kependudukan. Ratu Wulla turut merespons keluhan mengenai banyaknya warga SBD di Bali yang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang valid.
“Itu pasti. Nanti ketua (IKSBD) mulai mendata berapa warga yang belum punya KTP. Saya tinggal kirim petugas dari Dinas Dukcapil ke sini untuk memprosesnya,” janji Ratu Wulla, menunjukkan keseriusan pemerintah daerah.
Langkah itu pun sejalan dengan program kerja Ketua Umum IKSBD Bali terpilih, Samuel Sairo Kalumbang, yang menempatkan pendataan warga sebagai prioritas utama.
Menurut Samuel, data sementara tahun 2019 mencatat sekitar 2.800 warga SBD di Bali. Namun, jumlah sebenarnya diperkirakan lebih dari 6.000 orang.
“Karena banyak yang belum terdaftar, baik di paguyuban maupun gereja. Ini jadi tantangan utama kami,” kata Samuel.
Siap Bekali Warga SBD Sebelum Merantau ke Bali
Ratu Wulla juga menyoroti pemberitaan media lokal di Bali terkait kasus hukum yang sering melibatkan oknum warga Sumba. Ia mengakui hal ini menjadi catatan penting bagi pemerintahannya.
“Mengapa media lokal mengangkat isu ini? Mungkin karena berkaitan dengan kriminalitas. Ini catatan bagi kami, agar membekali warga sebelum mereka merantau,” ucapnya.
Pemerintah Kabupaten SBD, katanya, tengah menyiapkan program pemberdayaan, termasuk pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) dan dukungan untuk petani milenial.
“Kami ingin warga yang ke Bali memiliki keterampilan. Tidak hanya jadi buruh bangunan, tapi juga bisa terlibat di sektor usaha atau industri,” tandas Ratu Wulla seraya menyampaikan komitmennya untuk menjalin komunikasi dengan Pemerintah Provinsi Bali serta pemerintah kabupaten/kota setempat, guna membangun kolaborasi yang lebih baik demi menciptakan lingkungan yang kondusif bagi warga SBD di Bali.*** (dre)
