Balihotnews.com | DENPASAR – Di era serba digital, pemeriksaan keuangan konvensional dinilai sudah tak lagi relevan.
Hal itu ditegaskan Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, yang mendorong transformasi sistem audit keuangan Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra. (balihotnews/dre)berbasis teknologi untuk menghemat waktu, mengurangi risiko kehilangan dokumen, bahkan menjaga kesehatan aparatur.
“Tak perlu lagi dokumen fisik berdebu yang memicu masalah kesehatan atau risiko hilang. Anggaran ATK pun sudah kami pangkas karena semestinya semua bisa dialihkan ke platform digital,” ucap Dewa Indra saat menghadiri entry meeting pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Bali Tahun Anggaran 2024 di Wiswa Sabha, Kantor Gubernur Bali, Renon, Denpasar, Rabu (9/4/2025).
Dewa Indra juga menegaskan dukungannya atas inisiatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Bali untuk mengadopsi sistem digital dalam audit.
Gagasan ini dianggapnya sebagai lompatan besar menuju tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan efisien.
Menurutnya, Pemprov Bali telah menerapkan sistem pengadaan barang/jasa 100% digital, termasuk akses real-time bagi pemeriksa.
Namun, ia mengakui integrasi penuh dengan BPK membutuhkan waktu dan koordinasi teknis.
“Nanti sistem kami dan BPK akan terhubung. Targetnya, proses audit jadi lebih ringan dan akurat,” ujar Dewa Indra.
Ia turut menekankan bahwa audit bukan sekadar kewajiban, melainkan instrumen vital untuk perbaikan tata kelola.
“Hasil pemeriksaan adalah bahan evaluasi agar kinerja kami semakin baik,” tambahnya.
Di sisi lain, Kepala Perwakilan BPK Bali, I Gusti Ngurah Satria Perwira, menjelaskan bahwa audit LKPD 2024 berfokus pada tiga hal, yakni
Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kepatuhan hukum, dan
efektivitas pengendalian intern.
“Ini pemeriksaan rutin, tapi kami optimis kolaborasi dengan Pemprov Bali akan mempercepat implementasi audit digital,” pungkas Satria. (dre)
