Balihotnews.com | DENPASAR – Peran Posyandu kini bertransformasi melampaui urusan timbangan balita dan kesehatan dasar. Ketua Tim Pembina (TP) Posyandu Kabupaten Tabanan, Rai Wahyuni Sanjaya, mendorong para kader untuk melek hukum dan menjadi garda terdepan dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Pesan tersebut disampaikan sosok yang akrab disapa Bunda Rai ini saat menghadiri Sosialisasi Keluarga Sadar Hukum dan Registrasi Posyandu di Gedung Ksirarnawa, Taman Budaya Provinsi Bali, Denpasar, Rabu (21/10/2026).
Menurut Bunda Rai, pemahaman hukum menjadi modal penting bagi para kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Posyandu. Sebab, mereka adalah ujung tombak yang bersentuhan langsung dengan denyut nadi masyarakat setiap harinya.
”Melalui penguatan pengetahuan dan kesadaran hukum ini, kami berharap kader semakin tanggap terhadap persoalan di lingkungan sekitar, khususnya kekerasan terhadap perempuan dan anak,” tegas istri Bupati Tabanan, I Komang Gede Sanjaya.
Bukan sekadar responsif, bekal literasi hukum diyakini membuat kader tahu persis langkah taktis yang harus diambil saat mendampingi korban. Di samping urusan advokasi sosial kemasyarakatan, Bunda Rai turut menyoroti pentingnya tertib administrasi.
Ia meminta kader serius mengawal registrasi Posyandu secara terdata demi memaksimalkan kualitas pelayanan bagi warga Tabanan.
Sinergi Pusat dan Daerah
Arahan dari Bunda Rai sejalan dengan target nasional. Dalam kesempatan yang sama, Ketua TP Posyandu Pusat, Tri Tito Karnavian, mewanti-wanti pentingnya perlindungan masyarakat dari ancaman kekerasan fisik, psikis, maupun verbal.
”Mudah-mudahan melalui kegiatan ini, kita memiliki wawasan yang lebih luas tentang langkah yang harus dilakukan apabila terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak, terutama di lingkungan sekitar kita,” ujar istri Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian tersebut.
Selain pemaparan materi hukum dari Peradi SAI, Tri Tito Karnavian juga mengapresiasi progres positif registrasi Posyandu di Bali. Menurutnya, pendataan terpadu berbasis sistem informasi akan sangat menopang pemenuhan enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagi masyarakat.
Gayung bersambut, Ketua TP Posyandu Provinsi Bali, Putri Suastini Koster, menyambut positif kolaborasi edukasi antara pusat dan daerah ini.
”Kesadaran hukum dan registrasi Posyandu merupakan hal yang sangat penting. Kami bersyukur dan berterima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Bali untuk menambah pengetahuan kader,” pungkas Putri Koster.
Sebagai wujud aksi nyata, agenda sosialisasi luring dan daring ini diparipurnakan dengan penyerahan bantuan pembangunan sanitasi komunal lintas tingkat pemerintahan guna menunjang kelayakan hidup masyarakat.*** (dre)
