Balihotnews.com | DENPASAR – Ditengah derasnya kritik di media sosial terkait persoalan bahan bakar minyak (BBM), masyarakat Bali perlu melihat persoalan secara jernih. Kritik terhadap pemerintah tetap penting, tetapi jangan sampai krisis berubah menjadi panggung kebencian personal yang justru mengalihkan perhatian dari kebutuhan dan pelayanan masyarakat.
Gubernur Bali Wayan Koster memang masih perlu memperbaiki gaya komunikasi publiknya. Dalam situasi krisis, masyarakat membutuhkan informasi yang jelas, terbuka, dan meyakinkan.
Namun, penilaian atas seorang pemimpin juga harus melihat komitmen, langkah nyata, dan hasil kerjanya. Upaya memastikan pasokan BBM harus terus dikawal agar tidak berhenti pada pernyataan, tetapi benar-benar dirasakan masyarakat.
Disisi lain, Wakil Gubernur I Nyoman Giri Prasta memiliki peran penting untuk memastikan pelayanan publik di sektor lain tetap berjalan. Ketika perhatian masyarakat tertuju pada BBM, urusan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan sosial tidak boleh ikut terabaikan.
Disinilah Koster-Giri hadir sebagai dwitunggal yang saling melengkapi, bukan disandingkan bersaing dalam panggung pelayanan yang sama. Keberhasilan kepemimpinan bukan ditentukan oleh siapa yang paling banyak disorot, melainkan oleh kemampuan berbagi peran, menjaga koordinasi, dan menyelesaikan persoalan masyarakat.
Krisis BBM juga harus menjadi momentum memperbaiki tata kelola distribusi, memperkuat koordinasi, dan menyampaikan informasi yang akurat. Sebab, BBM berkaitan langsung dengan transportasi, pariwisata, perdagangan, serta penghidupan masyarakat Bali.
Namun, disisi lain, pelayanan publik lainnya tidak boleh berhenti karena kedua pemimpinnya terfokus di satu sisi yang sama. Bali nasih butuh pelayanan masyarakat adat yang melaksanakan upacara, ada silahturahmi yang perlu dijaga, ada pelayanan kesehatan yang harus tetap berjalan dan semua itu butuh pembagian peran sehingga setiap komponen pelayanan tetap berjalan dengan baik di Provinsi Bali.
Masyarakat berhak mengkritik, bahkan menuntut perbaikan. Namun, kritik seharusnya mendorong solusi, bukan memperbesar kebencian. Pemimpin pun harus terbuka terhadap koreksi, bukan menjadikan dukungan sebagai alasan untuk menghindari evaluasi.
Bali memiliki nilai menyama braya dan Tat Twam Asi yang mengajarkan pentingnya menjaga hubungan antarsesama. Perbedaan pandangan tidak seharusnya membuat masyarakat terbelah oleh politik adu domba.
Saatnya masyarakat dan pemimpin Bali saling mengingatkan, bukan saling menjatuhkan.
Sebab, Ngempu Bali bukan sekadar slogan atau pembelaan terhadap pemimpin. Ngempu berarti menjaga, merawat, dan bertanggung jawab terhadap masyarakat serta masa depan Bali.
Pada akhirnya, yang harus menjadi prioritas bukan siapa yang menang dalam perdebatan di media sosial, melainkan apakah BBM tersedia, ekonomi tetap bergerak, dan pelayanan publik tetap terjaga.
Bali membutuhkan pemimpin yang mau dikoreksi dan masyarakat yang tetap kritis tanpa kehilangan persaudaraan. Karena yang kita jaga bukan sekadar nama seseorang, melainkan Bali dan masa depan bersama. (red).
