Balihotnews.com | DENPASAR – Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang memicu antrean panjang di berbagai SPBU di Bali memantik reaksi keras. Pengurus Wilayah Ikatan Wartawan Online (PW IWO) Bali secara terbuka mendesak agar Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri dicopot dari jabatannya.
Ketua PW IWO Bali, Tri Widiyanti, menilai pimpinan tertinggi Pertamina gagal memastikan kelancaran distribusi kebutuhan vital masyarakat. Menurutnya, klaim sepihak terkait stok aman tidak ada artinya jika realita di lapangan masyarakat harus mengantre berjam-jam.
”Persoalan kelangkaan BBM di Bali tidak bisa diselesaikan hanya dengan pernyataan bahwa stok tersedia dan distribusi berjalan lancar. Masyarakat butuh BBM, bukan sekadar janji dan penjelasan,” tegas Tri Widiyanti dalam keterangan resminya di Denpasar, Jumat (16/10/2026).
Jurnalis yang akrab disapa Widy ini mengingatkan, jabatan strategis di perusahaan pelat merah bukan sekadar soal kewenangan. Ada tanggung jawab besar menyangkut hajat hidup orang banyak.
Jika krisis BBM ini dibiarkan berlarut-larut hingga melumpuhkan urat nadi ekonomi Bali, pencopotan Dirut Pertamina dinilai sebagai konsekuensi logis. IWO Bali pun mendesak pemerintah dan pemegang saham segera turun tangan mengevaluasi kursi kepemimpinan Pertamina.
”Jika terbukti gagal memastikan pasokan dan distribusi, pencopotan dari jabatan harus menjadi konsekuensi yang dipertimbangkan secara tegas,” ujarnya.
Ancam Sektor Pariwisata dan Ekonomi Bali
Lebih jauh, Widy menyoroti dampak efek domino dari sulitnya mendapatkan BBM. Waktu produktif warga terbuang sia-sia di SPBU. Hal ini jelas memukul berbagai sektor, mulai dari pekerja harian, pelaku UMKM, sopir transportasi, hingga kelancaran roda pariwisata Bali.
”Jangan sampai masyarakat dipaksa mengantre berjam-jam, sementara pihak yang memiliki kewenangan hanya menyampaikan pernyataan yang tak menjawab persoalan. Publik berhak dapat penjelasan transparan dan solusi nyata,” kata jurnalis Metrobali tersebut.
IWO Bali menuntut Pertamina buka-bukaan soal data ketersediaan stok BBM khusus Bali, alokasi per wilayah, hingga batas waktu pasti kapan pasokan kembali normal. Pemerintah juga diminta menginvestigasi rantai distribusi untuk mencegah adanya oknum nakal.
”Jangan berhenti pada konferensi pers. Ukurannya jelas: apakah BBM tersedia, antrean terurai, dan warga bisa beraktivitas normal. Jika evaluasi membuktikan Dirut Pertamina gagal, kami mendesak ia dicopot,” tandas Widy.
Sebagai informasi, kelangkaan BBM di Bali mulai terasa sejak Senin (12/10/2026). Hingga Jumat (16/10/2026), pemandangan kendaraan yang mengular di sejumlah SPBU di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung masih terjadi.
Pada beberapa titik, antrean kendaraan bermotor bahkan sempat mengular hingga sepanjang 1 kilometer, memicu kemacetan dan kelumpuhan mobilitas warga di sekitar area SPBU.*** (dre)
