Balihotnews .com l DENPASAR- Komitmen Kejaksaan Republik Indonesia dalam memperkokoh pertahanan hukum dan tata kelola pemerintahan hingga ke akar rumput kembali ditegaskan. Melalui Program Jaksa Garda Desa, Kejaksaan tidak hanya hadir sebagai penegak hukum di ruang sidang, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam membangun desa yang bersih, transparan, dan sejahtera.
Puncak dari komitmen tersebut terwujud dalam Upacara Pengukuhan Dewan Pengurus Daerah (DPD) ASLINMAS dan ABPEDNAS Provinsi Bali, yang berlangsung khidmat pada Sabtu, 19 September 2026, di Lapangan Niti Mandala Renon, Denpasar, Bali.
Upacara pengukuhan ini menjadi momentum bersejarah bagi masyarakat Bali. Bertindak selaku Inspektur Upacara sekaligus Pembina ASLINMAS, Jaksa Agung RI Prof. Dr. H. Sanitiar Burhanuddin, S.H., M.M., M.H., memimpin langsung jalannya upacara. Kehadiran beliau didampingi oleh jajaran pimpinan tinggi Kejaksaan, yakni Jaksa Agung Muda Intelijen (JAM-Intelijen), Bapak Prof. Dr. Reda Manthovani dan Kepala Badan Pemulihan Aset, Bapak Dr. Patris Yusrian Jaya, S.H., M.H., serta jajaran JAM-Intelijen, yang menunjukkan betapa strategisnya program ini bagi institusi Kejaksaan.
Selain itu, acara ini juga dihadiri oleh Gubernur Bali, Bapak I Wayan Koster, Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, unsur Forkompimda Bali, jajaran DPRD Bali, para Bupati/Wali Kota se-Bali, serta jajaran Kepala Kejaksaan Negeri se-Bali.
Rangkaian upacara berlangsung dengan penuh wibawa dan khidmat. Dimulai dengan pemeriksaan pasukan oleh Inspektur Upacara, dilanjutkan dengan pemasukan Pataka ASLINMAS Swajalakartika Satyaprajakottama ke lapangan upacara. Momen sakral terjadi saat pembacaan naskah pengukuhan oleh Jaksa Agung, yang diikuti dengan deklarasi ikrar oleh seluruh pengurus yangbdilantik. Ikrar tersebut menegaskan jati diri ASLINMAS sebagai “Patriot Pelindung Masyarakat”, dan ABPEDNAS sebagai penggerak “Membangun Desa, Menata Kota untuk Indonesia Maju”.
Penyematan pin jabatan secara simbolis dari Pembina ASLINMAS-ABPEDNAS kepada para Ketua, Sekretaris, dan Bendahara DPD ASLINMAS dan ABPEDNAS Provinsi Bali menjadi penanda resmi dimulainya pengabdian mereka. Penyerahan bendera pataka oleh Inspektur Upacara kepada para ketua DPD menjadi simbol estafet tanggung jawab dan kepercayaan negara kepada organisasi masyarakat sipil dalam menjaga stabilitas dan ketertiban di tingkat desa dan kelurahan.
Dalam sambutannya, Jaksa Agung RI menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada JAM-Intelijen, Badan Pemulihan Aset, Kajati Bali serta seluruh pemangku kepentingan yang telah bekerja keras menyukseskan acara ini, khususnya pemerintah daerah, aparat keamanan, dan elemen masyarakat.
Usai rangkaian upacara, kegiatan dilanjutkan dengan kesepakatan kerja sama antara Dewan Pimpinan Pusat (DPP) ASLINMAS dengan PT Pegadaian, pembagian simbolis Bantuan Beras Bahagia, serta pelepasan ratusan burung. Sinergi ini menunjukkan bahwa Program Jaksa Garda Desa tidak hanya berhenti pada aspek hukum semata, tetapi juga menyentuh aspek sosial-ekonomi masyarakat, memperkuat ketahanan pangan, dan memberdayakan perekonomian desa.
Dalam kesempatan terpisah, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Bali, Bapak Setiawan Budi Cahyono, S.H., M.Hum., menyampaikan bahwa antusiasme masyarakat Bali terhadap Program Jaksa Garda Desa sangat luar biasa. Hal ini tercermin dari data pembaruan keanggotaan per 18 September 2026.
Untuk organisasi ASLINMAS, total kekuatan di Wilayah Bali mencapai 14.533 anggota, dengan rincian 14.258 anggota SATLINMAS, 203 anggota SATGASLINMAS, 11 aktivis, dan 53 simpatisan.
Angka ini tersebar merata dan solid di seluruh kabupaten/kota. Buleleng menjadi wilayah dengan anggota ASLINMAS aktif terbanyak (4.063 anggota), disusul Karangasem (2.077), Klungkung (1.429), Badung (1.402), Jembrana (1.396), Denpasar (1.154), Bangli (1.024), Gianyar (1.015), dan Tabanan (973 anggota).
Sementara itu, untuk ABPEDNAS, total keseluruhan anggota mencapai 7.910 orang, yang terdiri dari 4.221 BPD Aktif, 102 LMK Kelurahan, 219 aktivis, dan 3.362 simpatisan. Penyebaran BPD aktif tercatat di seluruh Bali, dengan Tabanan sebagai penyumbang terbanyak (925 anggota), disusul Buleleng (693), Karangasem (601), Klungkung (415), Badung (407), Jembrana (349), Gianyar (342), Denpasar (253), dan Bangli (246 anggota).
Data tersebut bukan sekadar angka statistik, melainkan bukti nyata bahwa masyarakat Bali memiliki semangat gotong royong dan kesadaran hukum yang tinggi. Mereka siap menjadi mata dan telinga negara dalam mencegah korupsi, mengawal dana desa, serta menjaga ketenteraman lingkungan.
Ke depan, Kejaksaan Tinggi Bali berkomitmen untuk terus mendukung dan mendampingi DPD ASLINMAS dan ABPEDNAS dalam menjalankan tugasnya. Kajati Bali berpesan agar seluruh pengurus dan anggota senantiasa menjaga integritas, meningkatkan kapasitas diri, dan menjadi teladan bagi masyarakat. Jangan pernah menyalahgunakan nama Jaksa Garda Desa untuk kepentingan pribadi atau politik praktis. Netralitas adalah harga mati.
Mari kita jadikan Program Jaksa Garda Desa sebagai gerakan yang hidup, yang hadir saat masyarakat membutuhkan kepastian hukum. Dengan desa yang kuat, tertib, dan sejahtera, maka Bali akan semakin kokoh, dan Indonesia akan semakin maju. (Bhn)
