Balihotnews.com | TABANAN – Sektor pertanian kakao di Bali kini mendapat angin segar. Bank BPD Bali berkolaborasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) resmi membangun ekosistem hilirisasi kakao yang terintegrasi dari hulu ke hilir.
Langkah ini direalisasikan lewat Penandatanganan Kerja Sama (PKS) di Desa Cau, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan, Kamis (17/9/2026).
Melalui sinergi ini, para petani tidak hanya mendapat kemudahan permodalan, tetapi juga perlindungan risiko gagal panen, jaminan keselamatan kerja, hingga kepastian pasar dari perusahaan offtaker.
Kolaborasi lintas sektor ini melibatkan jejaring yang kuat, mulai dari PT Jamkrida Bali Mandara, BPJS Ketenagakerjaan, PT Cau Cokelat Internasional selaku penyerap hasil panen (offtaker), hingga kelompok tani lokal seperti Bumi Lestari, Werdi Bhuana, dan Kakao Forestry.
Kepala OJK Provinsi Bali, Parjiman, menegaskan bahwa pengembangan ekosistem kakao ini adalah wujud nyata dukungan OJK terhadap transformasi ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.
”Penandatanganan PKS hari ini adalah bentuk komitmen bersama untuk mendampingi petani dan mendorong pertumbuhan ekonomi Tabanan,” ujar Parjiman.
Lebih jauh, Parjiman memproyeksikan model ekosistem kakao terpadu ini akan direplikasi ke daerah lain. Ke depan, skema serupa disiapkan menjadi pilot project di Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat (NTB).
Dari sisi hilir, kepastian penyerapan hasil panen menjadi kunci keberhasilan program ini. CEO PT Cau Cokelat Internasional, Kadek Surya Prasetya Wiguna, membeberkan besarnya potensi pasar yang menuntut pasokan bahan baku secara stabil.
Pabrik pengolahan cokelat miliknya membutuhkan suplai minimal 1 hingga 2 ton kakao per hari. Artinya, dalam setahun pabrik membutuhkan sedikitnya 350 ton bahan baku.
”Dengan asumsi produktivitas 1 ton per hektare, kita butuh pasokan dari lahan seluas 350 hektare. Karena luas lahan petani bervariasi antara 20 are hingga setengah hektare, kami perlu menggandeng 300 hingga 500 petani lokal,” urai Surya membedah rantai pasok industrinya.
Kucuran Kredit Miliaran dan Mitigasi Risiko
Guna menjawab tantangan produksi di level petani, kehadiran perbankan menjadi sangat krusial. Direktur Kredit Bank BPD Bali, Made Lestara Widiatmika, memastikan bahwa keran pembiayaan untuk rantai pasok kakao telah dibuka lebar.
Turut didampingi Kepala Cabang Tabanan I Made Indra Taurisiana dan Kabag Divisi Kredit Ritel Putu Restawan, Lestara menyebut BPD Bali sejauh ini telah menyalurkan kredit kakao sebesar Rp4,525 miliar. Serapan ini tersebar di Kabupaten Bangli, Buleleng, Tabanan, dengan porsi terbesar di Jembrana (Negara) yang menyentuh angka Rp2,915 miliar.
”Penyaluran pembiayaan ini kami fasilitasi melalui berbagai skema dengan bunga terjangkau. Mulai dari KUR Super Mikro tanpa agunan hingga Rp10 juta, KUR Mikro hingga Rp100 juta, dan KUR Kecil dengan plafon Rp500 juta,” beber Lestara.
Bagi skala usaha menengah atau offtaker yang telah lulus (graduasi) dari KUR, BPD Bali telah menyiapkan fasilitas Kredit KUSUMA. Khusus untuk menopang ketahanan pangan, tersedia pula skema Kredit Usaha Alsintan (KUA) yang bersiap bertransformasi menjadi Kredit Usaha Pertanian.
Menyadari sektor pertanian sangat rentan terhadap anomali cuaca dan gagal panen, BPD Bali menerapkan manajemen risiko yang terukur. BPD Bali menggandeng PT Jamkrida Bali Mandara untuk memberikan penjaminan asuransi kredit.
”Sektor pertanian memiliki risiko iklim yang tidak bisa diprediksi. Kami membentengi pembiayaan ini bersama Jamkrida. Jadi, apabila terjadi permasalahan di lapangan, hal tersebut tidak langsung menjadi kerugian total (loss),” jelas Lestara.
Tak berhenti di aspek finansial, BPJS Ketenagakerjaan juga dilibatkan penuh untuk memayungi para petani dengan jaminan keselamatan kerja selama beraktivitas di kebun.
Berkat verifikasi ketat dan pendampingan ini, kualitas kredit di sektor pertanian Bank BPD Bali tercatat sangat sehat dengan rasio Non-Performing Loan (NPL) di bawah 1 persen, meski portofolionya mengambil porsi 12 persen dari total kredit produktif perbankan tersebut.
Penambahan Kuota KUR & Bantuan Alat Canggih
Tingginya antusiasme masyarakat desa dalam mengakses permodalan membuat serapan KUR BPD Bali melesat cepat. Hingga akhir Agustus 2026, realisasi penyaluran telah menyentuh 89,26 persen dari target.
Merespons hal ini, BPD Bali telah mengajukan tambahan plafon sebesar Rp254,4 miliar, sehingga total kuota KUR tahun 2026 naik tajam menjadi Rp2,05 triliun dibandingkan realisasi 2025 (Rp1,769 triliun). Menatap tahun depan, bank kebanggaan masyarakat Bali ini bahkan merancang pengajuan kuota hingga Rp3,5 triliun.
Di luar urusan kredit komersial, BPD Bali juga menyalurkan dana Corporate Social Responsibility (CSR). Bantuan berupa dua unit solar dryer (mesin pengering bertenaga surya) diserahkan kepada kelompok tani kakao di Jembrana guna memaksimalkan kualitas pengolahan pascapanen.
Integrasi permodalan dan pembinaan dari hulu ke hilir ini langsung dirasakan dampaknya oleh masyarakat desa. Abdul Hadi Hariyanto, salah seorang petani kakao asal Desa Lalanglinggah, Tabanan, mengaku sangat tertolong oleh program ini.
”Tidak ada kendala, semua lancar dari awal pengajuan kredit hingga dana cair,” tuturnya lega usai menerima fasilitas dari Bank BPD Bali Capem Bajera. Ia berharap, adanya jaminan permodalan dan pasar ini mampu memacu semangat petani untuk melipatgandakan produksi kakao Bali di masa depan.*** (dre)
