Balihotnews.com | PALANGKA RAYA – Panitia Mahasabha XIII Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Pusat menyerap berbagai aspirasi dan masukan umat Hindu melalui Focus Group Discussion (FGD) Pra-Mahasabha XIII di Kalimantan Tengah, Sabtu (12/9/2026).
FGD tersebut menjadi forum untuk membahas kondisi keumatan di daerah sekaligus menghimpun berbagai persoalan dan masukan terkait penguatan kelembagaan umat Hindu, baik di tingkat lokal maupun nasional.
Berbagai aspirasi yang disampaikan dalam forum ini akan menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam pelaksanaan Mahasabha XIII PHDI yang dijadwalkan berlangsung di Jakarta, pada 8-12 Oktober 2026.
Kalimantan Tengah merupakan daerah keempat yang menjadi lokasi FGD Pra-Mahasabha XIII. Sebelumnya, kegiatan serupa telah digelar di Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Sulawesi Tengah.
FGD di Kalimantan Tengah melibatkan berbagai unsur, di antaranya PHDI Kalimantan Tengah, perguruan tinggi Hindu, Majelis Besar Hindu Kaharingan, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kalimantan Tengah, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta organisasi kemasyarakatan Hindu.
Rektor Institut Agama Hindu Negeri (IAHN) Tampung Penyang Palangka Raya, Prof. Tiwi Atika, S.Ag., M.Ag., Ph.D., dalam sambutannya menegaskan pentingnya keberadaan lembaga pendidikan yang mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, pembangunan karakter mahasiswa dan civitas akademika tidak cukup hanya berorientasi pada capaian akademik. Nilai-nilai diri, empati, kepedulian, serta sikap yang baik juga harus menjadi perhatian.
“Mahasiswa jangan hanya mengutamakan prestasi akademis, tapi harus lebih banyak mengasah nilai nilai diri dengan attitude yang tinggi. Lebih banyak mengasah empati dan kepedulian untuk maju berkembang bersama,” pungkasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Prof. Tiwi juga mengharapkan dukungan dari para tokoh dan lembaga di tingkat pusat untuk mendorong peningkatan grade IAHN Tampung Penyang menjadi universitas.
Ia menilai dukungan tersebut penting bagi pengembangan institusi pendidikan Hindu di Kalimantan Tengah, sekaligus memperkuat peran perguruan tinggi dalam menjawab kebutuhan masyarakat.
Sementara itu, Ketua Panitia Mahasabha XIII, Letjen TNI I Nyoman Cantiasa, mengaku bersyukur dapat hadir langsung di Kalimantan Tengah untuk menyerap aspirasi umat. Kehadiran tersebut berlangsung di tengah kondisi bencana kebakaran hutan yang terjadi di wilayah Kalimantan Tengah.
“Saya awalnya ragu apakah bisa terlaksana atau tidak, namun atas kehendak beliau kita akhirnya bisa berkumpul disini,” ujarnya.
Cantiasa menegaskan bahwa Mahasabha XIII tidak boleh dipandang hanya sebagai agenda seremonial organisasi. Menurutnya, Mahasabha harus menjadi ruang strategis untuk mengambil keputusan, mentransformasikan gagasan, serta menyusun perencanaan dan aksi bagi kemajuan umat dan bangsa.
“Mahasabha yang akan kita laksanakan tidak hanya kegiatan serimonial belaka, Mahasabha adalah ruang strategis dalam pengambilan Keputusan, wadah transpormasi ide dan gagagsan sekaligus Menyusun perencanaan dan aksi dalam pencapaian. Mahasabha bukan hanya ruang membangun kerukunan internal umat hindu tapi membangun ruang toleransi antar umat beragama,” tegas Jenderal TNI bintang tiga itu.
Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat toleransi antarumat beragama dan bersama-sama membangun bangsa di tengah berbagai tantangan global.
Cantiasa kemudian menyampaikan pesan Menteri Agama mengenai pentingnya menjadikan perbedaan sebagai kekuatan, bukan sumber konflik.
“Jangan jadikan perbedaan sebagai ajang konflik tapi jadikan membangun Indonesia yang penuh warna. Berbeda dalam keyakinan bertemu dalam kemanusiaan,” pungkasnya.
Selain membahas kondisi keumatan, FGD Pra-Mahasabha XIII juga membahas sejumlah agenda strategis kelembagaan PHDI. Salah satunya menyangkut masukan terhadap perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PHDI Pusat serta Garis Besar Haluan Organisasi (GBHO) PHDI Pusat.
Seluruh masukan yang dihimpun dari Kalimantan Tengah selanjutnya akan menjadi bahan dalam pembahasan Mahasabha XIII. Aspirasi daerah diharapkan mampu memperkuat arah kebijakan dan kelembagaan PHDI dalam menjawab kebutuhan umat Hindu di tingkat daerah maupun nasional. (red).
