Balihotnews.com | BADUNG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali membuka peluang pengembangan ekonomi hijau berbasis karbon dan keanekaragaman hayati.
Gubernur Bali Wayan Koster menyebut Bali memiliki sejumlah aset ekologis yang dapat dikembangkan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru, tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Bali Wayan Koster, saat memberikan sambutan dalam Indonesia Carbon and Biodiversity Summit 2026 melalui paparan bertajuk “Aksi Iklim Bali: Regulasi, Implementasi, dan Peluang Kolaborasi” di Hotel Westin Resort, Nusa Dua, Badung, Selasa (8/9/2026).
Koster menegaskan, aksi iklim di Bali tidak sekadar menjadi respons terhadap perubahan iklim, tetapi telah menjadi bagian integral dari pembangunan Bali yang berlandaskan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali.
Menurutnya, Nangun Sat Kerthi Loka Bali menjadi landasan filosofis dalam menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya untuk mewujudkan kehidupan Krama Bali yang sejahtera dan bahagia, baik secara niskala maupun sekala.
Dalam kerangka tersebut, aksi iklim Bali dibangun melalui keseimbangan antara Manusia Bali, Alam Bali, dan Kebudayaan Bali. Ketiganya dinilai sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam pembangunan Bali.
Manusia Bali diarahkan meningkatkan kesejahteraan melalui pembangunan berkelanjutan. Alam Bali dijaga melalui perlindungan hutan, ekosistem pesisir, mangrove, padang lamun, serta pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.
Sementara itu, Kebudayaan Bali menjadi fondasi nilai, tradisi, dan kearifan lokal dalam menjaga hubungan harmonis antara manusia dan alam.
Bali Punya Modal Besar untuk Ekonomi Karbon
Koster mengatakan Bali saat ini telah memiliki sejumlah aset iklim yang dapat menjadi modal penting dalam pengembangan ekonomi hijau.
Di sektor energi terbarukan, Bali memiliki sekitar 45 MWp PLTS terpasang, sebanyak 17.225 kendaraan listrik roda dua dan roda empat, serta 302 unit SPKLU yang tersebar di sembilan kabupaten/kota.
Pada sektor blue carbon, Bali memiliki sekitar 2.330 hektare kawasan mangrove, dengan 88 persen berada dalam kategori lebat. Bali juga memiliki sekitar 1.307 hektare padang lamun yang berpotensi dikembangkan menjadi blue carbon credit dengan tetap memberikan manfaat bagi masyarakat.
Potensi karbon juga terdapat pada sektor pertanian. Sekitar 52.909 hektare sawah telah menerapkan sistem pertanian organik atau sekitar 82 persen dari total sawah. Kondisi ini menjadi modal dalam pengembangan soil carbon dan biodiversity credits.
Sementara di sektor kehutanan, Bali memiliki sekitar 131.171 hektar kawasan hutan, terdiri atas sekitar 96.688 hektar hutan lindung dan 26.396 hektare kawasan konservasi.
Gubernur Koster menilai seluruh aset tersebut bukan sekadar angka atau potensi ekologis. Jika dikelola dengan prinsip kehati-hatian, transparansi dan tata kelola yang baik, aset tersebut dapat menjadi sumber ekonomi baru bagi masyarakat Bali.
Tiga Peluang Investasi Karbon
Oleh karena itu, Pemprov Bali membuka tiga peluang kolaborasi karbon yang dinilai bankable.
Pertama, blue carbon, melalui pengembangan mangrove dan padang lamun.
Kedua, solar energy, melalui pembangunan PLTS skala besar.
Ketiga, agricultural carbon, melalui pengembangan pertanian organik dan soil carbon.
Khusus pengembangan PLTS skala besar, Bali membuka peluang dengan target tahap pertama sekitar 300 MWp. Kapasitas tersebut selanjutnya dapat dikembangkan hingga 700-1.200 MWp.
Pengembangan tersebut diarahkan untuk mendukung transisi energi sekaligus menciptakan peluang renewable energy certificate dan carbon credit.
Gubernur Koster menegaskan Bali membutuhkan kolaborasi dengan investor, pengembang proyek, lembaga standar internasional, akademisi, komunitas, serta berbagai pemangku kepentingan untuk mengoptimalkan potensi tersebut.
Namun, seluruh kolaborasi harus tetap berada dalam kerangka regulasi dan kebijakan Pemprov Bali. Hal ini penting untuk memberikan kepastian, menjaga kepentingan masyarakat, serta memastikan manfaat ekonomi dari pengembangan karbon dapat kembali kepada Bali.
Dengan demikian, aksi iklim Bali tidak hanya diarahkan untuk mengurangi emisi. Lebih jauh, kebijakan tersebut diharapkan mampu menciptakan peluang ekonomi baru, memperkuat ketahanan lingkungan, menjaga keanekaragaman hayati, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Bali ingin menunjukkan bahwa menjaga alam bukan hambatan bagi pertumbuhan ekonomi. Justru dengan menjaga alam, kita membangun sumber pertumbuhan ekonomi baru yang berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” demikian garis besar pesan Gubernur Koster.
Melalui pendekatan tersebut, Nangun Sat Kerthi Loka Bali tidak hanya menjadi filosofi pembangunan, tetapi juga landasan untuk membangun Bali yang hijau, mandiri, berkelanjutan, dan memiliki daya saing global.
ICCBA Apresiasi Langkah Bali
Chairman Indonesia Carbon Credit and Biodiversity Alliance (ICCBA) Rob Raffael Kardinal mengapresiasi langkah Pemprov Bali yang telah membangun fondasi kebijakan serta memiliki berbagai aset nyata untuk dikembangkan dalam ekosistem karbon dan keanekaragaman hayati.
Menurut Rob, Bali memiliki potensi besar menjadi salah satu contoh pengembangan ekonomi berbasis karbon dan biodiversitas yang mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi.
Berbagai potensi seperti mangrove, padang lamun, pertanian organik, energi terbarukan, dan kawasan hutan dinilai dapat dikembangkan melalui kolaborasi multipihak dengan tetap mengedepankan prinsip keberlanjutan dan manfaat bagi masyarakat.
“Bali memiliki sesuatu yang sangat kuat, yaitu kombinasi antara alam, budaya, kebijakan, dan masyarakat. Ini menjadi modal penting untuk membangun ekosistem karbon dan biodiversitas yang kredibel. Kami melihat Bali bukan hanya memiliki potensi untuk menghasilkan carbon credit, tetapi juga dapat menjadi contoh bagaimana carbon credit dan biodiversity credit dikembangkan dengan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Rob.
Rob menilai kolaborasi antara pemerintah daerah, dunia usaha, investor, lembaga standar, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi kunci untuk memastikan potensi tersebut dapat diwujudkan menjadi proyek yang konkret, terukur, dan memiliki standar yang dapat diterima secara internasional.
“Kami siap mendorong kolaborasi dan mempertemukan Bali dengan berbagai mitra strategis, baik nasional maupun internasional. Harapannya, apa yang dikembangkan di Bali dapat menjadi model yang tidak hanya bermanfaat bagi Bali dan Indonesia, tetapi juga dapat direplikasi di berbagai wilayah dan negara lain,” tambahnya. (red).
