Oleh: I Ketut Suar Adnyana
Akademisi Universitas Dwijendra
Balihotnews.com | DENPASAR – Di ruang publik, sebuah pernyataan dapat menjadi lebih berbahaya daripada sebuah kebijakan yang keliru. Satu kalimat yang terlontar dari seorang pejabat dapat menimbulkan kegaduhan, menghapus kesan positif yang telah dibangun sebelumnya, bahkan memunculkan ketidakpercayaan masyarakat. Ironisnya, blunder semacam itu tidak selalu lahir dari niat buruk atau ketidakmampuan pejabat memahami persoalan. Tidak jarang, pernyataan tersebut justru disampaikan untuk memberikan penjelasan atau merespons keresahan masyarakat.
Persoalannya muncul ketika penjelasan itu disampaikan tanpa mempertimbangkan konteks, sensitivitas publik, serta pengalaman warga yang sedang berhadapan langsung dengan persoalan tersebut. Pada titik inilah komunikasi pejabat menjadi persoalan penting: bukan semata-mata tentang benar atau salahnya sebuah pernyataan, melainkan tentang kemampuan membaca bagaimana sebuah kata akan diterima, dimaknai, dan dipertautkan dengan realitas kehidupan masyarakat.
Masalahnya sederhana, tetapi dampaknya tidak sederhana: pejabat sering lupa bahwa setiap kata yang keluar dari mulutnya memiliki bobot politik. Masyarakat tidak mendengar pernyataan pejabat seperti mendengar percakapan biasa. Ketika seorang warga mengatakan sesuatu, dampaknya mungkin hanya berhenti pada lingkaran pergaulannya. Namun ketika presiden, menteri, kepala daerah, anggota parlemen, atau pejabat publik berbicara, setiap kata dapat dibaca sebagai representasi sikap negara. Karena itu, kalimat yang bagi pejabat terasa ringan dapat diterima masyarakat sebagai bentuk ketidakpekaan, bahkan penghinaan.
Di sinilah letak persoalannya. Pejabat sering berbicara dari perspektif kekuasaan, sementara masyarakat mendengarkan dari perspektif pengalaman. Seorang pejabat mungkin mengatakan bahwa kenaikan harga adalah sesuatu yang “wajar”. Tetapi bagi keluarga yang pendapatannya tidak naik, kalimat itu bukan sekadar penjelasan ekonomi. Ia terdengar seperti pengabaian terhadap kesulitan hidup. Pejabat mungkin menganggap kritik masyarakat sebagai sesuatu yang berlebihan. Namun, bagi masyarakat yang merasa tidak didengar, pernyataan itu justru memperkuat keyakinan bahwa pemerintah semakin jauh dari realitas kehidupan sehari-hari.
Blunder komunikasi pejabat tidak selalu terletak pada benar atau salahnya sebuah pernyataan. Persoalan yang lebih penting adalah ketidakmampuan memahami konteks sosial dari sebuah ucapan.
Dalam komunikasi publik, konteks adalah segalanya. Kalimat yang tepat pada waktu yang tepat dapat menenangkan keresahan. Kalimat yang sama, tetapi disampaikan pada momentum yang salah, dapat menjadi bensin yang menyulut api. Terlebih pada era media sosial, pernyataan pejabat tidak lagi memiliki kesempatan untuk “hilang”. Ia direkam, dipotong, dikutip, disebarkan, diberi judul, diparodikan, lalu hidup dalam ingatan publik jauh lebih lama daripada klarifikasi yang menyusul kemudian.
Di sinilah pejabat semestinya belajar bahwa komunikasi publik bukan sekadar kemampuan berbicara. Ia membutuhkan kepekaan pragmatik: kemampuan memahami apa yang sebenarnya akan dimaknai masyarakat dari sebuah tuturan. Sayangnya, sebagian pejabat masih memperlakukan komunikasi sebagai kegiatan satu arah. Mereka merasa tugasnya selesai setelah memberikan penjelasan. Padahal komunikasi publik bukan hanya soal apa yang ingin disampaikan, melainkan juga apa yang akhirnya dipahami masyarakat.
Lebih ironis lagi, ketika sebuah pernyataan menuai kritik, respons yang muncul sering kali bukan introspeksi, melainkan klarifikasi berlapis. “Maksud saya bukan begitu,” “Pernyataan saya dipotong,” “Media salah mengutip,” “Masyarakat salah memahami.” Klarifikasi memang penting. Tetapi terlalu sering berlindung di balik dalih “salah konteks” justru menunjukkan persoalan yang lebih mendasar: pejabat gagal memilih kata sejak awal.
Pejabat publik tidak boleh menuntut masyarakat selalu memahami maksud tersembunyi di balik ucapannya. Justru pejabatlah yang memiliki tanggung jawab lebih besar untuk memastikan pesannya tidak menimbulkan tafsir yang melukai rasa keadilan publik. Sebab, dalam demokrasi, bahasa adalah bagian dari pertanggungjawaban kekuasaan.
Pejabat tidak cukup hanya kompeten membuat kebijakan. Mereka juga harus kompeten menjelaskan kebijakan. Tidak cukup memiliki data; mereka harus mampu menghubungkan data dengan realitas kehidupan warga. Tidak cukup pintar berbicara; mereka harus tahu kapan harus berbicara, bagaimana berbicara, dan—yang sering kali paling sulit—kapan harus menahan diri untuk tidak berbicara.
Barangkali sudah waktunya setiap pejabat memiliki semacam “rem komunikasi” sebelum mikrofon dinyalakan: Apakah kalimat ini benar? Apakah relevan? Apakah sensitif terhadap kondisi masyarakat? Bagaimana kalimat ini akan diterima oleh mereka yang sedang mengalami kesulitan? Pertanyaan-pertanyaan sederhana itu dapat mencegah persoalan besar. Masyarakat sesungguhnya tidak menuntut pejabat selalu berkata sempurna. Masyarakat hanya ingin melihat bahwa mereka didengar, dihargai, dan dipahami.
Pada akhirnya, blunder seorang pejabat bukan semata-mata persoalan lidah yang terpeleset. Ia dapat menjadi cermin dari jarak antara kekuasaan dan rakyat. Semakin lebar jarak itu, semakin mudah sebuah kalimat kecil berubah menjadi kegaduhan besar. Dalam demokrasi, kegaduhan terbesar kadang bukan lahir dari kebijakan yang buruk, melainkan dari kata-kata yang menunjukkan bahwa penguasa tidak memahami bagaimana rakyat merasakan kebijakan tersebut.***
