Oleh: Trisno Nugroho – Pengamat Ekonomi dan Keuangan
Balihotnews.com l DENPASAR- Momentum kemerdekaan semestinya tidak hanya dirayakan dengan seremoni, tetapi juga diisi dengan kebijakan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pada peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia, Bank Indonesia bersama industri sistem pembayaran menghadirkan dua langkah penting: memperluas kebijakan Merchant Discount Rate (MDR) QRIS 0 persen dan meluncurkan Kartu Kredit Indonesia (KKI) untuk masyarakat.
Kebijakan ini layak diapresiasi karena menyentuh dua kebutuhan utama perekonomian saat ini: menurunkan biaya transaksi bagi pelaku usaha dan memperluas pilihan pembayaran masyarakat. Jika dilaksanakan dengan baik dan digunakan secara bijak, keduanya dapat membantu menggerakkan konsumsi, memperkuat UMKM, serta mempercepat aktivitas ekonomi digital nasional.
Transaksi Kecil, Manfaatnya Besar Mulai 1 Oktober 2026, MDR QRIS 0 persen diperluas kepada merchant kecil, menengah, dan besar untuk transaksi sampai dengan Rp100.000. Sebelumnya, kelompok merchant tersebut dikenakan MDR sebesar 0,7 persen. Sementara itu, bagi merchant usaha mikro, MDR QRIS 0 persen tetap berlaku untuk transaksi sampai dengan Rp500.000.
MDR adalah biaya yang dibayarkan merchant atas penerimaan transaksi QRIS. Karena itu, kebijakan ini bukan berarti semua transaksi QRIS gratis tanpa batas, melainkan merchant tidak dipotong biaya untuk transaksi sesuai batas nominal yang ditetapkan.
Sekilas, penghematan 0,7 persen terlihat kecil. Namun, bagi pedagang yang menerima ratusan transaksi setiap hari, akumulasinya cukup berarti. Warung makan, pedagang pasar, kedai kopi, toko oleh-oleh, usaha transportasi, parkir, dan berbagai layanan harian dapat menerima pembayaran digital dengan biaya yang lebih ringan.
Kebijakan ini sekaligus membawa pesan penting: transaksi kecil jangan dipandang memiliki arti ekonomi yang kecil. Justru jutaan transaksi kecil yang berlangsung setiap hari menjadi denyut utama perekonomian rakyat.
QRIS Bukan Hanya Alat Pembayaran Hingga Juni 2026, QRIS telah digunakan oleh sekitar 65,77 juta pengguna dan menjangkau 44,86 juta merchant. Lebih dari 96 persen merchant tersebut merupakan UMKM. Nilai transaksi QRIS selama semester pertama 2026 bahkan mencapai sekitar Rp1,12 kuadriliun. Angka tersebut menunjukkan bahwa QRIS telah berkembang menjadi infrastruktur ekonomi rakyat.
Manfaatnya tidak berhenti pada kemudahan pembayaran. Transaksi digital juga dapat membantu UMKM mencatat omzet, memisahkan uang usaha dari uang pribadi, serta membangun rekam jejak keuangan.
Rekam transaksi yang tertib dapat menjadi salah satu pendukung bagi lembaga keuangan dalam menilai perkembangan usaha dan kemampuan membayar. Karena itu, UMKM perlu mengubah cara pandang: QRIS bukan sekadar pengganti uang tunai, tetapi pintu masuk menuju pengelolaan usaha yang lebih modern, transparan, dan berpeluang naik kelas.
Kartu Kredit Indonesia dan Kemandirian Pembayaran Langkah penting berikutnya adalah peluncuran Kartu Kredit Indonesia atau KKI untuk segmen masyarakat dan pelaku usaha. KKI merupakan instrumen pembayaran dengan fasilitas penundaan pembayaran yang pemrosesan transaksinya dilakukan di dalam negeri.
Pada tahap awal, KKI diterbitkan secara digital dan dapat digunakan sebagai sumber dana transaksi melalui QRIS Scan maupun QRIS Tap. Delapan bank menjadi penerbit awal, yaitu BCA, Bank Mandiri, BNI, BRI, CIMB Niaga, PermataBank, Bank Mega, serta BSI melalui skema pembiayaan syariah.
Kehadiran KKI bukan sekadar penambahan jenis kartu kredit. Di baliknya terdapat kepentingan strategis untuk membangun kemandirian sistem pembayaran nasional, meningkatkan efisiensi pemrosesan transaksi, menjaga data ekonomi di dalam negeri, dan mengurangi ketergantungan pada jaringan pembayaran global. Namun, fasilitas kredit harus digunakan secara disiplin.
KKI sebaiknya dimanfaatkan untuk kebutuhan produktif dan transaksi yang terencana, bukan untuk mendorong konsumsi berlebihan. Kemudahan pembayaran jangan sampai berubah menjadi beban utang rumah tangga. Prinsipnya sederhana: gunakan kredit berdasarkan kemampuan membayar, bukan berdasarkan besarnya batas kredit yang diberikan.
Peluang Besar bagi UMKM dan Pariwisata Bali Bagi Bali, perluasan MDR QRIS 0 persen sangat relevan. Struktur ekonomi Bali didominasi UMKM dan usaha jasa yang melayani transaksi bernilai kecil tetapi berfrekuensi tinggi. Pedagang pasar, kuliner, usaha kerajinan, transportasi lokal, pengelola desa wisata, hingga pelaku ekonomi kreatif dapat merasakan manfaat langsung.
Digitalisasi pembayaran juga dapat memperkuat kualitas pelayanan pariwisata. Wisatawan semakin menginginkan transaksi yang cepat, aman, dan praktis. Dengan penerimaan pembayaran digital yang semakin luas, UMKM lokal mempunyai kesempatan lebih besar untuk masuk ke dalam rantai nilai pariwisata.
Namun, keberhasilan kebijakan ini membutuhkan dukungan bersama. Perbankan harus memperluas edukasi dan pendampingan. Pemerintah daerah dapat mendorong digitalisasi pasar, destinasi wisata, transportasi, dan pelayanan publik. Asosiasi usaha perlu memastikan anggotanya memahami ketentuan MDR dan tidak membebankan biaya tambahan kepada konsumen.
Dari Kemudahan Transaksi Menuju Ekonomi Produktif
Perluasan MDR QRIS 0 persen dan peluncuran Kartu Kredit Indonesia merupakan kebijakan yang positif. Namun, ukuran keberhasilannya bukan hanya bertambahnya jumlah pengguna, kartu, atau transaksi digital. Keberhasilan yang sesungguhnya terlihat apabila biaya usaha menurun, penjualan UMKM meningkat, pencatatan keuangan menjadi lebih baik, akses pembiayaan semakin terbuka, dan konsumsi masyarakat tetap sehat serta produktif.
Hadiah kemerdekaan ini harus menjadi momentum untuk membangun ekonomi digital yang tidak hanya cepat, tetapi juga inklusif dan berdaulat. Teknologi pembayaran harus semakin mendekatkan UMKM kepada pasar, masyarakat kepada layanan keuangan, dan aktivitas ekonomi kepada kesejahteraan. Prinsipnya sederhana: pembayaran semakin mudah, biaya usaha semakin ringan, UMKM semakin kuat, dan ekonomi masyarakat semakin bergerak. (Bhn)
