DPRD Badung Sepakati KUA-PPAS 2027 Belanja Infrastruktur Capai 55 Persen Atasi Kemacetan

Foto: Rapat Paripurna DPRD Badung Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026-2027 di Ruang Sidang Utama Gosana, Kantor Sekretariat DPRD Badung, Kamis, 6 Agustus 2026. (Balihotnews/ist).

Balihotnews.com | BADUNG – DPRD Kabupaten Badung memberikan apresiasi atas langkah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung yang memprioritaskan belanja infrastruktur dalam Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027.

Alokasi belanja infrastruktur dirancang mencapai lebih dari 55 persen sebagai upaya mempercepat pembangunan konektivitas sekaligus mengatasi persoalan kemacetan.

Kesepakatan tersebut dibahas dalam Rapat Paripurna DPRD Badung Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026-2027 di Ruang Sidang Utama Gosana, Kantor Sekretariat DPRD Badung, Kamis, 6 Agustus 2026.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti didampingi Wakil Ketua I DPRD Badung Anak Agung Ngurah Ketut Agus Nadi Putra dan Wakil Ketua III DPRD Badung I Made Sunarta.

Dari pihak Eksekutif hadir pula, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, Wakil Bupati Bagus Alit Sucipta, Sekda Badung Ida Bagus Surya Suamba, jajaran kepala OPD, Forkopimda serta seluruh anggota DPRD Badung.

Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti menjelaskan pembahasan KUA-PPAS 2027 dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 yang mengatur pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah.

Berita Terkait:  Mengawal Rp 2,15 Triliun Uang Rakyat di APBD Tabanan 2027

Menurutnya, jadwal pembahasan telah disusun agar penetapan KUA-PPAS dapat dilakukan sesuai batas waktu yang ditentukan pemerintah.

“Nah, tentu sekarang sudah menginjak hal tersebut, makanya mohon izin, hari ini kami akan langsung setelah sebentar pembahasan dengan TAPD dan Banggar kami, kemudian selanjutnya Paripurna intern dan selanjutnya kami akan melakukan Penetapan dan Keputusan Dewan tentang KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027,” kata Anom Gumanti.

Anom Gumanti menilai kebijakan pemerintah yang mengalokasikan lebih dari separuh belanja daerah untuk pembangunan infrastruktur merupakan langkah yang realistis. Menurutnya, saat ini masih tersedia lahan yang memungkinkan dilakukannya pembebasan untuk pembangunan jalan sehingga momentum tersebut harus dimanfaatkan sebelum harga tanah terus meningkat.

Anom Gumanti juga menegaskan pembangunan infrastruktur menjadi solusi penting dalam mengurangi kemacetan yang selama ini menjadi tantangan sektor pariwisata Badung.

Berita Terkait:  Dekranasda Fashion Road Show di Buleleng, Putri Koster Dorong UMKM dan Desainer Lokal “Keluar dari Tempurung”

“Nah, tentu momentum ini harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya demi mengatasi masalah macet ini, karena kalau sudah di pariwisata macet ya menunggu stag aja Setelah stag ya tamunya kabur. Jadi, mudah-mudahan dengan ini khan itu merupakan sebuah jawaban dan ketika di Badung lancar, ini kan membawa vibrasi dan dampak positif juga pada pariwisata Badung,” kata Anom Gumanti.

Anom Gumanti juga menjelaskan mekanisme pembahasan KUA-PPAS tidak mengatur adanya Pandangan Umum Fraksi sebagaimana pembahasan rancangan peraturan daerah.

” Yang ada itu, mekanisme setelah pengantar Bupati ini, ada Rapat Banggar dengan TAPD. Selanjutnya, diparipurnakan oleh Dewan, tidak ada juga Pandangan Umum (PU). Jadi, langsung produknya adalah Nota Kesepakatan bersama antara DPRD dengan Bupati. Kalau nanti membahas tentang Perda, itu baru ada Pandangan Umum,” pungkasnya.

Sementara itu, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menyampaikan Rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 memproyeksikan pendapatan daerah sebesar Rp11,507 triliun. Dari jumlah tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan mencapai Rp10,770 triliun, sehingga total APBD Badung 2027 dirancang sebesar Rp13,129 triliun.

Berita Terkait:  Dinilai Gagal Jamin Pasokan BBM di Bali, Dirut Pertamina Didesak Mundur

“Kalau menurut saya ini cukup fantastis dan paling membahagiakan adalah dari komposisi rancangan ini ternyata 82 persen lebih itu APBD Badung sangat didukung oleh PAD dan paling penting juga Belanja Insfratruktur sebesar 55 persen lebih,” terangnya.

Menurut Bupati, besarnya porsi belanja infrastruktur menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menyelesaikan berbagai persoalan strategis, terutama kemacetan yang dipicu meningkatnya kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara.

“Hal ini menjadi suatu situasi yang sangat kondusif dan positif buat kita karena keliatannya bahwa langkah-langkah yang kita lakukan saat ini, terutama tahun 2025-2026 sekarang ini sedang fokus jaringan jalan baru dalam rangka melakukan konektivitas antar wilayah mulai menunjukkan hasil positif dan kondusif bagi Badung,” pungkasnya. (red).

 

Berita Terkini