Balihotnews.com l DENPASAR. Gubernur Bali I Wayan Koster melontarkan peringatan keras kepada partai politik agar tidak terjebak dalam “politik sensasi” yang marak di era media sosial. Ia menegaskan, demokrasi akan kehilangan substansinya apabila popularitas dan konten viral lebih diutamakan ketimbang kerja nyata serta pendidikan politik bagi masyarakat.
Pesan tegas tersebut disampaikan Koster saat menghadiri Pelantikan Pengurus DPD dan DPC Partai Hanura se-Bali di Harris Hotel & Conventions Denpasar, Minggu (3/8/2026). Acara ini turut dihadiri jajaran pengurus DPP Partai Hanura, pimpinan daerah, serta sejumlah tamu undangan dari unsur pemerintahan dan lintas partai politik.
Dalam sambutannya, Koster menekankan bahwa pelantikan pengurus partai bukan sekadar seremoni organisasi, melainkan awal dari amanah besar yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Menurutnya, jabatan politik adalah tanggung jawab moral, politik, dan konstitusional—bukan simbol kehormatan.
“Saya mengucapkan selamat kepada seluruh jajaran pengurus yang baru saja dilantik. Pelantikan ini bukan sekadar seremoni organisasi, tetapi awal dari tanggung jawab moral, politik, dan konstitusional kepada masyarakat. Jabatan dalam organisasi politik bukan simbol kehormatan, melainkan amanah untuk bekerja. Semakin tinggi kedudukan seseorang, semakin besar pula tanggung jawabnya kepada rakyat,” ujar Koster.
Menyoroti dinamika demokrasi di era digital, Koster menilai kemajuan teknologi memang mempercepat komunikasi politik. Namun di sisi lain, fenomena tersebut juga memicu banjir informasi yang kerap membuat opini mengalahkan fakta, sementara popularitas lebih dihargai ketimbang kapasitas dan hasil kerja nyata.
“Politik tidak boleh kehilangan substansi hanya karena mengejar sensasi. Saya sendiri bukan tipe orang yang suka viral atau membuat konten. Politik tidak boleh larut dalam kompetisi elektoral semata, melainkan harus kembali menjadi institusi pendidikan politik, penguatan kaderisasi, dan pengawal kepentingan rakyat,” tegasnya.
Koster memperingatkan, jika partai politik gagal menjalankan fungsi pendidikan politik, ruang publik berpotensi besar dipenuhi oleh hoaks, fitnah, ujaran kebencian, hingga politik identitas yang mengancam persatuan bangsa. Oleh karena itu, ia berharap Partai Hanura dan seluruh parpol lainnya dapat berperan aktif membangun demokrasi yang dewasa, rasional, dan beretika.
“Kalau partai politik gagal menjalankan fungsi pendidikan politik, maka ruang kosong itu akan diisi oleh hoaks, fitnah, ujaran kebencian, dan politik identitas. Karena itu saya berharap Hanura terus mengambil peran membangun demokrasi yang dewasa, rasional, dan beretika,” tambahnya.
Lebih lanjut, Koster mengingatkan bahwa Bali memiliki modal sosial yang kuat melalui nilai-nilai gotong royong, harmoni, dan rasa saling menghormati. Nilai-nilai kearifan lokal ini, menurutnya, harus dijadikan landasan utama dalam praktik politik yang menghadirkan solusi serta menghindari budaya saling menjatuhkan.
Di akhir sambutannya, Koster mengajak seluruh elemen politik di Bali untuk bersatu menjaga arah pembangunan daerah di tengah berbagai tantangan strategis—mulai dari alih fungsi lahan, kesenjangan pembangunan antarwilayah, pengelolaan sampah, tekanan lingkungan, urbanisasi, hingga derasnya pengaruh budaya global.
Ia menegaskan, pembangunan Bali harus tetap berakar pada pelestarian alam, adat, budaya, dan martabat masyarakat agar kemajuan yang dicapai tidak menggerus jati diri daerah. (Bhn)
