Potensi PLTS Terapung Indonesia Capai 77,8 GW Siap Dongkrak Percepat Energi Surya

Foto: Chief Executive Officer (CEO) IESR, Fabby Tumiwa dan Asisten Deputi Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi Kementerian Koordinator Perekonomian, Sunandar berfoto bersama, saat hari kedua Indonesia Solar Summit (ISS) 2026 di Bali Beach Convention Center (BBCC), The Meru Sanur, Rabu, 15 Juli 2026. (Balihotnews/ist).

Balihotnews.com | DENPASAR – Indonesia memiliki peluang besar mempercepat transisi energi melalui pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terapung.

Institute for Essential Services Reform (IESR) mengungkapkan potensi PLTS terapung yang layak secara finansial mencapai 77,8 gigawatt (GW) yang tersebar di 179 lokasi di seluruh Indonesia.

Temuan tersebut mengemuka, dalam hari kedua Indonesia Solar Summit (ISS) 2026 di Bali Beach Convention Center (BBCC), The Meru Sanur, Rabu, 15 Juli 2026.

Kajian bertajuk The Technological and Economic Potential of Developing Floating Solar Power Plants in the Indonesian Archipelago menunjukkan bahwa teknologi Floating Solar Photovoltaic (FPV) dapat menjadi solusi untuk mempercepat pemanfaatan energi surya tanpa bergantung pada ketersediaan lahan darat.

PLTS terapung dinilai mampu dikembangkan di waduk, danau, maupun kawasan perairan dekat pantai. Pendekatan ini dinilai dapat mengatasi salah satu tantangan utama pembangunan PLTS skala besar, yakni keterbatasan lahan.

Berita Terkait:  Pemkab Klungkung Rancang Proyek KPBU APJ dan Preservasi Jalan, Targetkan Beroperasi 2028

Berdasarkan pemodelan IESR, potensi tersebut terdiri atas 42,5 GW PLTS terapung inland yang tersebar di 143 lokasi, serta 35,3 GW PLTS terapung nearshore di 36 lokasi.

Analisis keekonomian dilakukan menggunakan indikator Equity Internal Rate of Return (EIRR) yang dibandingkan dengan Weighted Average Cost of Capital (WACC), dengan mengacu pada asumsi harga listrik dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022.

Chief Executive Officer (CEO) IESR, Fabby Tumiwa menilai pengembangan PLTS terapung dapat menjadi bagian penting dalam mencapai target percepatan energi surya nasional.

“Pengembangan PLTS terapung penting untuk mendukung target besar Indonesia dalam mempercepat energi surya, termasuk program PLTS 100 GW. Jika dirancang dengan baik, PLTS terapung dapat menjadi bagian dari solusi untuk menyediakan listrik bersih bagi kawasan industri, kawasan ekonomi khusus, sistem kelistrikan daerah, hingga pengganti pembangkit fosil yang memasuki masa pensiun,” kata Fabby Tumiwa.

Berita Terkait:  Jelang Tumpek Wayang, Pemprov Bali Gelar Aksi Bersih Sampah Serentak, Kumpulkan 3,56 Ton Sampah di Mangrove Pesanggaran

IESR juga menekankan pentingnya integrasi lokasi-lokasi potensial PLTS terapung ke dalam dokumen perencanaan energi, tata ruang darat, serta tata ruang laut. Penyederhanaan proses perizinan dinilai menjadi faktor penting untuk mempercepat realisasi proyek.

Untuk PLTS terapung di waduk maupun danau, IESR mendorong penyederhanaan izin pemanfaatan sumber daya air.

Sementara itu, proyek PLTS terapung di kawasan perairan dekat pantai memerlukan kejelasan perizinan ruang laut dan navigasi agar tidak menghambat investasi.

Selain aspek perizinan, IESR juga mengusulkan penggunaan mekanisme reverse auction atau lelang terbalik berbasis harga dalam pengadaan proyek PLTS terapung. Skema tersebut dinilai mampu menciptakan tarif listrik yang lebih kompetitif, asalkan pemerintah telah menyiapkan kajian kelayakan awal sehingga pengembang dapat bersaing dari sisi harga, teknologi, dan kemampuan implementasi.

Berita Terkait:  Tim III THK Awards akan Gelar Asesmen Hotel di Ubud

Pada forum yang sama, Fabby Tumiwa juga mengingatkan bahwa besarnya potensi energi surya saja belum cukup menarik investor.

Menurutnya, kepastian kebijakan, proyek yang layak dibiayai, pembangunan jaringan transmisi, sistem penyimpanan energi, hingga proses pengadaan yang efisien menjadi faktor penentu keberhasilan investasi energi surya di Indonesia.

Patut diketahui, bahwa ISS 2026 merupakan penyelenggaraan kelima sejak pertama kali digelar pada 2022.

Forum ini diselenggarakan IESR bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Dewan Energi Nasional, serta Pemerintah Provinsi Bali untuk mendorong percepatan transisi menuju energi bersih di Indonesia. (ace).

 

 

 

Berita Terkini