Balihotnews.com | DENPASAR – Persoalan tata ruang di Bali yang kian terdesak oleh laju investasi menjadi sorotan tajam. Pertanyaan besarnya ialah siapa sebenarnya yang memegang kendali, pemerintah atau pemodal?
Mengurai benang kusut ini, Ikatan Wartawan Online (IWO) Provinsi Bali bersama Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Warmadewa (Unwar) menggelar diskusi publik bertajuk “Siapa Pengendali Tata Ruang Bali: Pemerintah atau Investor?” di Gedung Merdeka Warmadewa College, Sabtu (11/4/2026).
Acara ini mempertemukan berbagai pemangku kepentingan. Di antaranya Anggota DPR RI I Nyoman Parta, Ketua Pansus TRAP DPRD Bali I Made Supartha, Wakil Sekretaris Pansus TRAP Somvir, akademisi Unwar Dr. I Wayan Rideng, dan perwakilan BPN Provinsi Bali I Made Herman Susanto.
Ketua Pansus TRAP DPRD Bali, I Made Supartha, menegaskan urusan tata ruang tak bisa hanya dibebankan ke pundak pemerintah. Kolaborasi lintas sektor adalah kunci utama.
”Penataan ruang tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Semua pihak harus terlibat menjaga ruang strategis Bali,” ujar Supartha.
Ia mewanti-wanti agar filosofi pembangunan Bali yang bertumpu pada harmoni manusia, alam, dan budaya tak tergerus. Di lapangan, implementasi regulasi kerap mandek dan menjadi tantangan besar.
Pansus TRAP, kata Supartha, mendorong pembatasan ekspansi horizontal dan mengetatkan aturan bangunan vertikal sesuai kearifan lokal. Ancaman penguasaan lahan oleh investor besar menjadi alarm keras yang tak boleh diabaikan.
”Ada indikasi satu pihak bisa menguasai hingga puluhan hektare lahan. Jangan sampai kita menjadi tamu di rumah sendiri,” tegas politisi yang juga Ketua Fraksi PDIP DPRD Bali ini.
Tak main-main, Pansus TRAP juga tengah menggandeng Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk menyisir status lahan. Terutama Hak Guna Bangunan (HGB) yang nganggur atau terindikasi sebagai tanah terlantar.
”Jika tidak dimanfaatkan sesuai peruntukan, harus dikembalikan sebagai aset negara. Itu adalah aset rakyat,” tegasnya.
Usulan Moratorium Pembangunan
Di sisi lain, Anggota DPR RI I Nyoman Parta menyoroti masifnya infrastruktur pariwisata yang dinilai membawa konsekuensi serius bagi kelestarian lingkungan Pulau Dewata.
”Bali sebagai surga dunia sedang menghadapi tekanan besar akibat pembangunan infrastruktur pariwisata yang berlebihan,” sebut Anggota Komisi III DPR RI tersebut.
Politisi ini mendesak adanya batas tegas terkait kapasitas pembangunan dan daya tampung wisatawan. Bali, sebagai pulau kecil, sangat rentan jika keseimbangannya terus dieksploitasi.
Parta bahkan melontarkan usulan moratorium pembangunan sebagai langkah evaluasi total tata ruang Bali.
”Moratorium itu bukan berhenti, tetapi merenung dan menghitung kembali kapasitas Bali sebagai pulau yang kecil,” cetusnya.
Sementara itu, Ketua IWO Bali Tri Widiyanti menyebut inisiasi diskusi publik ini merupakan wujud nyata kontrol sosial dari insan pers.
”Sebagai bagian dari kontrol sosial, IWO Provinsi Bali merasa memiliki tanggung jawab untuk ikut menghadirkan ruang dialog yang kritis dan konstruktif. Kami percaya, melalui diskusi ini, berbagai perspektif dapat dipertemukan untuk mencari solusi terbaik bagi Bali,” ujar Widiyanti seraya berharap forum intelektual ini tidak berhenti sekadar sebagai ajang wacana semata.
”Harapan kami, forum ini tidak hanya menjadi ruang diskusi, tetapi juga mampu melahirkan gagasan dan rekomendasi yang berpihak pada keberlanjutan lingkungan, budaya, dan kesejahteraan masyarakat Bali,” pungkas jurnalis Metro Bali tersebut.*** (dre)
