Sinyal Presiden, Gubernur Koster Dapat Kekuatan Baru Tegur Bupati dan Wali Kota Lalai Tangani Sampah

Foto: Gubernur Bali Wayan Koster. (Balihotnews/ist).

Balihotnews.com I DENPASAR – Sorotan Presiden terhadap persoalan sampah di Bali bukan sekadar kritik biasa. Itu adalah sinyal politik yang terang benderang, sekaligus dukungan terbuka kepada Gubernur Bali, Wayan Koster. Dalam tata kelola pemerintahan daerah, jarang seorang gubernur mendapat penguatan sejelas ini dari kepala negara. Isu lokal dilempar ke panggung nasional dan didorong menjadi kerja lintas sektor.

Gubernur Koster membaca pesan itu dengan cepat. Ketika Presiden Prabowo buka suara soal sampah Bali, itu bukan sekadar teguran itu adalah mandat. Tak heran Koster langsung menyampaikan terima kasih. Dan mandat itu bukan lahir sendiri. Ada proses intelijen kebijakan yang terjadi jauh sebelum sorotan publik meledak.

Tentu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah berbisik kepada Presiden. Beberapa kali menteri turun langsung ke Bali, mengamati kondisi lapangan tanpa hiasan seremoni. Dari kunjungan itu, jelas terlihat siapa yang benar-benar bekerja dan siapa yang hanya sibuk dengan laporan administratif.

Berita Terkait:  Dari Sampah Menjadi Nilai Tambah, Pelindo Lanjutkan Program WISE di Ring 1 Pelabuhan Benoa 

Bahkan, dalam forum penanganan sampah di Art Center, menteri hadir bersama Pangdam dan Kapolda, bukan sekadar menghadiri undangan, tetapi memberi sinyal kuat bahwa isu ini dipandang serius oleh seluruh mesin pemerintahan.

Dan ada fakta yang tak bisa dihindari, Bali sudah memiliki Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber. Aturan ini tidak baru, dan titik permasalahannya pun jelas, sistem itu sudah ada, namun dalam praktiknya disengaja tidak dijalankan secara konsisten atau bahkan dipandang remeh oleh jajaran dan sejumlah pemerintah kabupaten/kota.

Padahal inti Pergub ini adalah penanganan sejak hulu, mengurangi, memilah, dan mengolah sampah di tingkat sumber, langkah yang mestinya mengurangi beban di pesisir.

Namun realitasnya berbeda. Di banyak wilayah, pengelolaan berbasis sumber diperlakukan sebagai pelengkap administratif belaka, bukan sebagai strategi lingkungan hidup yang wajib dijalankan. Ini bukan sekadar kelalaian teknis, tetapi sikap yang menggarisbawahi rendahnya disiplin pemerintahan kabupaten/kota dalam mengeksekusi aturan yang sudah tersedia.

Berita Terkait:  Serahkan Tali Kasih ke Umat Khonghucu, Bupati Satria Perkokoh Kerukunan Umat lewat "Satria Peduli"

Dengan peta kebijakan yang sudah jelas di tangan, dari Pergub sampai arahan pemerintah pusat maka posisi Gubernur Bali kini semakin kuat secara legitimasi. Ketika Presiden memberi penekanan langsung, Koster memiliki dasar tegas untuk menegur seluruh bupati dan wali kota yang lamban atau enggan bergerak.

Tidak ada lagi alasan untuk saling menunggu atau saling menyalahkan. Komando sudah jelas dari atas, dan sinyalnya diperkuat oleh Menteri Teknis, Pangdam, Kapolda, serta arahan istana yang konsisten.

Keterlibatan unsur seperti Pangdam dan Kapolda bukan simbolis. Itu menunjukkan bahwa persoalan sampah tidak lagi dilihat sebagai tugas sipil semata, tetapi sebagai isu lingkungan yang memerlukan pengawalan ketat, koordinasi antar-institusi, dan disiplin pelaksanaan di lapangan.

Namun seperti biasa dalam politik, momentum penguatan ini juga coba dibelokkan. Narasi di ruang publik disusun sedemikian rupa hingga sorotan Presiden dipahami sebagai pukulan terhadap satu individu. Ini tentu strategi klasik dari pihak yang tidak nyaman melihat gubernur mendapat dukungan langsung dari pusat.

Berita Terkait:  Genjot Pendapatan Daerah, Bupati Satria Ajak OPD Tinggalkan Ego Sektoral dan Perkuat Kolaborasi 

Padahal substansinya jelas berbeda, ini adalah penguatan peran gubernur sebagai koordinator utama di daerah, dengan mandat tegas untuk memastikan aturan yang sudah ada dijalankan dengan serius, bukan diperlakukan enteng.

Kini ukurannya menjadi sederhana, siapa kepala daerah kabupaten/kota yang benar-benar membenahi sistem pengelolaan sampah, dan siapa yang tetap berjalan di tempat berlindung di balik rutinitas administratif, atau bahkan sengaja meremehkan aturan yang sudah tersedia.

Dukungan Presiden bukan hanya kepercayaan. Itu adalah alat ukur yang keras, ketika pusat sudah menyorot terang-terangan, semua kepala daerah kabupaten/kota tak lagi bisa bersembunyi di balik narasi media sosial atau laporan yang dipoles. Karena yang dipertaruhkan bukan sekadar kebersihan pantai, tetapi kredibilitas pemerintahan daerah dalam menjalankan aturan yang sudah mereka punya dan kemampuan mereka bekerja ketika lampu pusat menyala terang. (red).

Berita Terkini