Balihotnews.com | KLUNGKUNG – Rencana pembangunan pelabuhan barang di Klungkung daratan menjadi kebutuhan mendesak untuk menekan gejolak harga (hiperinflasi) dan mengatasi ketimpangan ekonomi di wilayah kepulauan Nusa Penida, Ceningan, dan Lembongan. Harga barang dan material di tiga pulau itu diketahui dapat melambung hingga tiga kali lipat dibandingkan Klungkung daratan.
Anggota Tim Percepatan Pembangunan Kabupaten Klungkung, I Ketut Wijaya Mataram, menegaskan bahwa proyek pelabuhan ini bukan sekadar program daerah, melainkan bagian dari agenda nasional untuk pengendalian inflasi.
“Ini adalah bukti nyata ketidakadilan,” ujar Wijaya Mataram di Klungkung, Sabtu (15/11/2025).
Ia pun memaparkan ironi yang terjadi. Penghasilan warga di Nusa Penida mungkin sama, atau bahkan lebih rendah, dibandingkan warga di Klungkung daratan.
“Tetapi dengan penghasilan yang sama atau lebih rendah, harga bahan pokok dan harga material di sana tiga kali lipat. Itu kan jelas bukti nyata ketidakadilan,” tegasnya.
Wijaya Mataram menambahkan, upaya menghadirkan pelabuhan barang ini sejalan dengan arahan Tim Pengendalian Inflasi Nasional (TPIN) yang dipimpin Mendagri setiap bulan. Menurutnya, Nusa Penida kini dipandang sebagai “kepulauannya Bali”, sehingga masalahnya bukan hanya urusan lokal, tetapi juga regional hingga nasional.
Ia pun mengkritik kebanggaan semu terhadap data inflasi Bali secara keseluruhan yang mungkin terkendali di angka 2,6%.
”Kita jangan bangga dengan inflasi Bali hanya 2,6%, tetapi ada ketidakadilan yang dirasakan masyarakat Nusa Penida,” tandasnya.
Efek Domino: Dongkrak PAD hingga Permudah Pembangunan Ring Road
Menurut Wijaya Mataram, keberadaan pelabuhan barang ini akan menjadi ‘game changer’ bagi Kabupaten Klungkung. Selain untuk menekan harga, pelabuhan ini krusial untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) Klungkung yang kini dinilai masih sangat kecil.
”Bagaimana kita berupaya agar PAD di Klungkung itu bisa sampai di angka Rp 5 triliun. Nanti kalau pelabuhan jadi, otomatis logistik lebih lancar,” jelasnya.
Efek dominonya, lanjut dia, akan sangat dahsyat. Lancarnya mobilitas logistik akan mempercepat pembangunan infrastruktur vital lainnya di pulau itu.
”Pembangunan ring road, yaitu jalan lingkar di Nusa Penida, itu juga akan lebih lancar. Itu jadi multi-layer effect-nya dahsyat,” imbuh mantan Tenaga Ahli PMD Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal tersebut.
Meluruskan Lokasi: Pesinggahan atau Kusamba?
Wijaya Mataram turut menjelaskan perbedaan persepsi publik terkait lokasi pelabuhan. Rencana pembangunan berada di Desa Pesinggahan, Kecamatan Dawan, namun secara nomenklatur Kementerian Perhubungan, wilayah itu masuk dalam Wilayah Kepelabuhanan Kusamba.
Sesuai Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN) Nomor 432 Tahun 2017, pelabuhan ini diklasifikasikan sebagai Pelabuhan Pengumpan Lokal.
“Ini penting diluruskan agar masyarakat Pesinggahan tidak heran kenapa disebut Kusamba. Ini hanya nomenklatur kedinasan dari pusat,” katanya.
Namun, menurutnya pembangunan ini bukannya tanpa halangan. Di lokasi rencana, kini berdiri aset milik Pemprov Bali (Balai Benih Udang Galah/BBUG) dan Pemkab Klungkung (Puskeswan). Wijaya Mataram turut menegaskan, kedua aset itu harus direlokasi demi kepentingan yang jauh lebih besar.
”Ketika lokasi tersebut dibutuhkan untuk kemanfaatan, kemaslahatan, dan multiplier effect yang lebih besar, apalagi untuk mewujudkan rasa keadilan dan menekan hiperinflasi, maka harus ngalah. Ini adalah asas kemanfaatan,” ujarnya.
Hingga kini, pelabuhan di Klungkung daratan seperti Pelabuhan Tribuana (Kusamba) maupun Banjar Bias lebih banyak melayani fast boat untuk penumpang. Sedangkan untuk angkutan barang besar, truk, dan material, Nusa Penida masih sepenuhnya bergantung pada Pelabuhan Padang Bai di Karangasem yang menggunakan kapal Roro. *** (dre)
