Balihotnews.com | DENPASAR – Pemerintah Kota Denpasar bersama Bank Indonesia Provinsi Bali memperkuat sinergi pengendalian inflasi menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Nyepi, Ramadan, dan Idul Fitri.
Untuk itu, Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara langsung memimpin rapat strategis membahas High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Denpasar di Kantor Walikota Denpasar, Selasa, 10 Maret 2026.
Turut hadir Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Ronald D. Parluhutan, Sekretaris Daerah Kota Denpasar I Gusti Ngurah Eddy Mulya, Kepala BPS Kota Denpasar I Made Juli Ardana, Manajer Supply Chain Perum Bulog Denpasar Eko Yudi Miranto, serta perangkat daerah yang tergabung dalam TPID Kota Denpasar.
Dalam arahannya, Wali Kota Denpasar menyampaikan apresiasi kepada TPID Kota Denpasar dan Bank Indonesia Provinsi Bali atas dukungan dan kolaborasi dalam menjalankan berbagai program pengendalian inflasi di daerah.
Ia menegaskan bahwa langkah pengendalian inflasi telah dilakukan secara konsisten melalui koordinasi lintas instansi dan implementasi program strategis daerah. Namun demikian, seluruh pihak diminta tetap mencermati dinamika global yang berpotensi memengaruhi stabilitas harga.
Menurutnya, situasi geopolitik di kawasan Timur Tengah perlu menjadi perhatian karena berpotensi memicu kenaikan harga minyak dunia yang dapat berdampak pada biaya transportasi, subsidi pemerintah, hingga harga berbagai komoditas.
Pada kesempatan tersebut, Bank Indonesia Provinsi Bali juga menyampaikan apresiasi atas komitmen Pemerintah Kota Denpasar dalam memperkuat pengendalian inflasi melalui TPID, khususnya menjelang periode HBKN.
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali memaparkan perkembangan inflasi di Provinsi Bali dan Kota Denpasar serta sejumlah tantangan yang dihadapi. Salah satu faktor yang disoroti adalah dinamika global, termasuk konflik di kawasan Timur Tengah yang berpotensi mendorong kenaikan harga minyak dunia.
Selain itu, Bank Indonesia juga menyampaikan outlook inflasi serta strategi pengendalian yang perlu ditempuh. Dalam jangka pendek menjelang Nyepi dan Idul Fitri, strategi tersebut meliputi pelaksanaan Operasi Pasar Murah, akselerasi kerja sama antar dan intra daerah, serta optimalisasi komunikasi publik.
Sementara dalam jangka panjang, penguatan ketahanan pasokan dan koordinasi kebijakan menjadi langkah penting untuk menjaga stabilitas harga.
Langkah-langkah tersebut diharapkan mampu menjaga inflasi Kota Denpasar dan Provinsi Bali tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5±1 persen pada tahun 2026.
Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Denpasar dalam kesempatan yang sama juga memaparkan perkembangan inflasi terkini beserta komoditas penyumbangnya.
BPS menyoroti kondisi pasokan bahan makanan yang belum sepenuhnya stabil akibat cuaca ekstrem serta potensi peningkatan permintaan menjelang Nyepi dan Idul Fitri.
Selain itu, BPS juga menyampaikan agenda pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang diharapkan dapat memperkuat basis data statistik ekonomi sebagai dasar perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan daerah.
Sementara itu, Perum Bulog Denpasar memastikan ketersediaan cadangan pangan pemerintah di Bali tetap aman. Bulog juga memaparkan proses dan realisasi pengadaan pangan serta capaian penyaluran bantuan pangan sepanjang tahun 2025.
Bulog menegaskan bahwa stok beras dalam kondisi memadai, termasuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Nyepi, Ramadan, dan Idul Fitri.
Selain menjaga stok, Bulog juga berkomitmen terus berpartisipasi dalam operasi pasar dan gerakan pangan murah bersama perangkat daerah anggota TPID guna menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok.
Melalui pertemuan ini, Pemerintah Kota Denpasar bersama Bank Indonesia dan seluruh anggota TPID menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat koordinasi serta sinergi kebijakan pengendalian inflasi.
Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga stabilitas harga, memastikan ketersediaan pasokan pangan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar yang berkelanjutan. (red).
