Balihotnews.com | DENPASAR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali bersama Bank Indonesia dan seluruh pemangku kepentingan yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Bali terus memperkuat sinergi untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat pada tahun 2026.
Upaya tersebut dirumuskan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang digelar, 26 Januari 2026.
Rapat dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali Dewa Made Indra bersama Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Erwin Soeriadimadja dan Deputi Kepala Perwakilan BI Butet Linda H. Panjaitan.
Kegiatan ini dihadiri unsur Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali, Bulog Provinsi Bali, Polda Bali, TPID kabupaten/kota IHK se-Bali, anggota TPID Provinsi Bali, serta Perumda kabupaten/kota.
Berdasarkan data BPS, inflasi Provinsi Bali pada Desember 2025 tercatat sebesar 2,91 persen (year on year), masih terkendali dalam sasaran inflasi 2,5±1 persen dan sedikit lebih rendah dibandingkan inflasi nasional sebesar 2,92 persen.
Kontributor utama inflasi berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil 1,53 persen, sehingga menjadi fokus utama pengendalian inflasi ke depan.
Capaian tersebut menempatkan Bali pada peringkat ke-18 nasional dalam pengendalian inflasi sepanjang tahun 2025.
Hasil ini mencerminkan efektivitas sinergi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, BPS, Bulog, Perumda, serta Satgas Pangan dalam menjaga stabilitas harga di tengah dinamika ekonomi daerah.
Kepala Perwakilan BI Provinsi Bali menyampaikan bahwa tantangan inflasi pada 2025 dipengaruhi oleh faktor cuaca, meningkatnya volatilitas harga komoditas pangan, serta tingginya inflasi pangan di sejumlah wilayah seperti Sumatera dan Jawa yang turut berdampak pada harga komoditas hortikultura di Bali.
Memasuki tahun 2026, tantangan pengendalian inflasi dinilai semakin kompleks. Beberapa faktor yang menjadi perhatian antara lain potensi penyebaran penyakit Lumpy Skin Disease (LSD) pada sapi, kondisi cuaca yang tidak menentu, serta rangkaian Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) pada Februari–Maret yang berpotensi meningkatkan permintaan dan tekanan harga pangan.
BPS menegaskan kesiapan pasokan pangan menjadi kunci utama pengendalian inflasi, mengingat secara historis terjadi peningkatan permintaan masyarakat pada periode tersebut.
Sementara itu, Bulog Provinsi Bali memastikan ketersediaan stok pangan strategis berada dalam kondisi aman dan siap mendukung stabilisasi harga melalui optimalisasi distribusi serta sinergi program Gerakan Pasar Murah.
Menjelang HBKN Triwulan I 2026, TPID Provinsi Bali memperkuat langkah jangka pendek, terutama pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau.
Butet Linda H. Panjaitan menyoroti meningkatnya volatilitas inflasi di sejumlah wilayah sentra produksi, seperti Kabupaten Tabanan yang naik dari 0,54 persen pada 2024 menjadi 0,82 persen, dengan pola serupa di Badung dan Singaraja.
Untuk memitigasi ketidakpastian tersebut, TPID mendorong penguatan strategi end-to-end dari hulu ke hilir. Peran Perumda dioptimalkan sebagai pendukung produktivitas sekaligus offtaker untuk menjaga kesinambungan pasokan, termasuk kerja sama dengan KDKMP dan dukungan pasokan ke SPPG dari sisi hilir.
Pada penutup rapat, Sekretaris Daerah Provinsi Bali menekankan pentingnya penguatan sinergi lintas instansi dalam TPID, khususnya dalam mengantisipasi lonjakan permintaan menjelang HBKN Imlek, Nyepi, serta Ramadhan dan Idulfitri pada Triwulan I 2026. Penguatan peran Perumda sebagai offtaker juga didorong melalui perluasan kerja sama dengan desa dan dukungan pembiayaan perbankan untuk memberikan kepastian pasar bagi petani.
Selain itu, stabilisasi harga perlu diperkuat melalui dukungan sarana pascapanen, kerja sama antarwilayah, serta pengawasan distribusi berkelanjutan oleh Satgas Pangan.
Seluruh kabupaten/kota IHK di Bali sepakat memperkuat ketersediaan pasokan melalui perbaikan masa tanam, perluasan KAD, dan pelaksanaan operasi pasar yang terkoordinasi dan terjadwal.
Melalui sinergi yang solid dan langkah antisipatif yang terukur, Pemerintah Provinsi Bali bersama Bank Indonesia dan seluruh pemangku kepentingan berkomitmen menjaga inflasi Bali tetap terkendali demi mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan menjaga daya beli masyarakat. (red).
