Balihotnews.com | Denpasar – Gebrakan progresif Gubernur Bali Wayan Koster dalam menjaga Bali dari infiltrasi ormas luar mulai mendapat apresiasi luas. Langkah cepat dan tegasnya dinilai telah menciptakan sistem keamanan berbasis budaya yang efektif dan menyentuh langsung kehidupan masyarakat.
Salah satu dukungan datang dari Jro Mangku Wisna, Klian Desa Adat Kesiman Denpasar sekaligus Ketua Forum Komunikasi Taksu Bali. Dalam ritual Nyanggre Pengrebongan di Kesiman, Minggu (4/5/2025), ia menilai kepemimpinan Koster sebagai bentuk antisipasi visioner terhadap ancaman sosial budaya di Bali.
“Beliau tidak menunggu masalah muncul. Sejak awal sudah membaca potensi ancaman. Maka lahirlah Perda Nomor 4 Tahun 2019 dan Pergub Nomor 20 Tahun 2020 yang mempertegas bahwa sistem keamanan Bali bersumber dari kekuatan adat itu sendiri,” ujar Jro Mangku Wisna.
Ia menegaskan bahwa penguatan lembaga adat seperti Pecalang dan sistem Sipandu Beradat bukan hanya simbol, melainkan fondasi nyata pengamanan Bali.
“Pecalang itu bukan simbol. Mereka bagian dari masyarakat, tahu siapa yang tinggal, siapa yang datang, dan mengedepankan dialog. Ini tidak dimiliki ormas luar,” lanjutnya.
Jro Mangku Wisna juga mengkritik keras pola-pola intimidatif yang kerap dibawa ormas dari luar Bali, mulai dari campur tangan di proyek hingga pungutan liar.
“Kalau datang atas nama keamanan tapi ujungnya bikin takut warga, itu bukan pengamanan. Itu premanisme,” tegasnya lagi.
Ia menambahkan bahwa hadirnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali menjadi payung hukum yang memperkuat kewenangan daerah untuk melindungi adat dan budaya dari gangguan luar.
“Bali ini punya jati diri. Kita punya cara sendiri menjaga harmoni. Bukan dengan intimidasi, tapi dengan nilai dan adat yang hidup,” ujarnya.
Ia mengajak seluruh desa adat di Bali untuk terus menjaga kekompakan dan kewaspadaan. “Gerbangnya sudah dikunci oleh Pak Gubernur. Sekarang tugas kita untuk memastikan tidak ada celah yang bisa dimanfaatkan pihak luar,” pungkasnya. (dir)
