Balihotnews.com | BEKASI – Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026 menghadirkan pendekatan baru dengan cakupan responden yang jauh lebih luas serta kolaborasi lintas lembaga guna memperkuat dasar penyusunan kebijakan sektor keuangan nasional.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Badan Pusat Statistik (BPS) memastikan kualitas data survei sebagai pijakan utama dalam meningkatkan literasi serta inklusi keuangan masyarakat Indonesia.
“Ada yang berbeda tahun ini, tentu saja karena tahun ini kita ada LPS ya. Jadi ini merupakan satu sinergi dan kolaborasi antara OJK, LPS, dan juga BPS,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen sebagai Pejabat Sementara Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi dalam kegiatan pemantauan pelaksanaan SNLIK 2026 di Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Senin, 9 Pebruari 2026.
Menurut Friderica, pemantauan pelaksanaan survei menjadi krusial karena tingkat literasi dan inklusi keuangan memiliki hubungan langsung dengan kesejahteraan masyarakat.
“Tujuan utama kami adalah meningkatkan literasi dan inklusi keuangan guna mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan produk dan jasa keuangan di sektor jasa keuangan,” ujarnya.
Sampel Melonjak, Analisis Capai Tingkat Provinsi
Keterlibatan LPS pada SNLIK 2026 juga diikuti peningkatan signifikan jumlah responden secara nasional.
Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu menegaskan perluasan ini penting untuk menghasilkan data yang lebih objektif.
“Jadi, tahun ini kita menambah jumlah sampelnya, tahun lalu itu 10.000 sekarang menjadi 75.000 responden, sehingga kita dapat memperluas basis analisisnya hingga ke provinsi,” kata Anggito.
Hal senada disampaikan Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti yang menilai kolaborasi tiga lembaga memperkuat kualitas statistik nasional.
“Oleh sebab itulah pada tahun 2026 ini kolaborasi diperluas dengan LPS, sehingga jumlah sampel kita tambah menjadi 75.000, nanti kita bisa menghasilkan Indeks Literasi dan Indukusi Keuangan sampai dengan tingkat provinsi di 38 provinsi se-Indonesia,” kata Amalia.
Amalia juga menghimbau masyarakat terbuka saat pendataan karena kerahasiaan jawaban dijamin sesuai standar perlindungan data.
Proses Pendataan Ketat dan Terukur
Pendataan SNLIK 2026 berlangsung pada 4-18 Februari 2026 dengan menyasar responden usia 15-79 tahun di 38 provinsi serta 514 kabupaten/kota. Survei mencakup 7.500 Satuan Wilayah Setempat yang didata melalui wawancara tatap muka menggunakan aplikasi Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI).
Sebanyak 2.744 Petugas Pendata Lapangan dan 1.016 Petugas Pemeriksa Lapangan diterjunkan untuk memastikan validitas data, termasuk melalui mekanisme witnessing oleh OJK daerah dan BPS pusat.
Hasil survei akan menggambarkan kondisi literasi dan inklusi keuangan masyarakat tahun 2025 sekaligus mengukur pencapaian target pembangunan nasional.
RPJMN 2025-2029 menargetkan literasi keuangan 69,35 persen dan inklusi keuangan 93 persen pada 2029, sementara RPJPN 2025-2045 menetapkan inklusi keuangan mencapai 98 persen pada 2045.
Komitmen Kebijakan Berbasis Data
Untuk mencapai target tersebut, OJK menjalankan berbagai program literasi melalui Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN) bersama pelaku industri jasa keuangan dan pemangku kepentingan lainnya.
OJK, LPS, dan BPS menegaskan bahwa seluruh kebijakan peningkatan literasi dan inklusi keuangan harus bersandar pada data yang akurat, objektif, serta mencerminkan kondisi nyata masyarakat. Kolaborasi ini diharapkan memperkuat ekosistem keuangan yang inklusif, berkelanjutan, dan dipercaya publik. (red).
