Balihotnews.com | DENPASAR – Sejarah matinya sejumlah surat kabar di Bali akibat berafiliasi dengan kekuasaan tak boleh lagi terulang. Peringatan inilah yang ditegaskan tokoh pers Bali, Widminarko, saat menggembleng 102 jurnalis dalam ajang Orientasi Kewartawanan dan Keorganisasian (OKK) PWI Bali di Gedung Lumintang, Denpasar, Kamis (20/8/2026).
Ia pun menyebut sebuah aturan mutlak, yakni wartawan haram berpolitik praktis jika tak ingin perusahaannya mati.
Mantan Ketua PWI Provinsi Bali periode 1983–1991 ini punya alasan kuat. Menjalani profesi pewarta sejak 1965 membuatnya kenyang makan asam garam. Menurutnya, independensi bukan sekadar slogan di ruang redaksi, melainkan penentu hidup matinya sebuah perusahaan pers.
”Harus independen. Merangkap jabatan politik itu risikonya bisnis media tidak akan berkembang,” tegas Widminarko.
Nasihat ini ia tarik langsung dari lembaran kelam sejarah pers Bali di era 1960-an. Kala itu, media cetak seperti Suara Indonesia, Bali Dwipa, hingga Fajar tengah tumbuh subur. Namun, iklim pada masa itu memaksa mereka berafiliasi dengan kekuatan politik atau institusi tertentu.
Widminarko mengambil contoh Suara Indonesia, tempat ia pertama kali meniti karier jurnalistik. Koran yang berafiliasi dengan Partai Nasional Indonesia (PNI) ini sempat berganti rupa menjadi Suluh Indonesia edisi Bali, dan belakangan menjadi Suluh Marhaen. Karena menolak melepaskan gerbong politiknya, koran itu perlahan ditinggalkan pembaca hingga akhirnya mati.
Tragedi tumbangnya Suluh Marhaen membekas kuat di benaknya. “Sejak itulah saya pikirkan, nanti kalau saya jadi wartawan, jadilah wartawan independen. Dalam pengertian, tidak aktif lagi dalam kegiatan politik praktis,” kenang pria kelahiran Banyuwangi, 8 April 1942, tersebut.
Realitasnya, jurnalistik dan politik praktis ibarat air dan minyak. Ia menyebut profesi pewarta bersandar pada fakta yang objektif, sementara politik digerakkan oleh kepentingan kelompok.
Bukan sekadar urusan idealisme, perselingkuhan redaksi dan parpol terbukti menghancurkan dapur media. Ketika sebuah portal berita berubah menjadi corong partai, segmen pembacanya otomatis menyusut dan terkotak-kotak. Padahal, urat nadi media nasional sangat bergantung pada oplah pembaca yang luas untuk menarik kepercayaan pengiklan.
Menapak Tilas Sejarah PWI di Bali
Selain menanamkan nilai independensi, forum OKK ini juga menjadi ajang napak tilas sejarah. Widminarko membedah alasan di balik penetapan hari lahir PWI, 9 Februari 1946 sebagai Hari Pers Nasional (HPN) yang dipatenkan pemerintah pada 1985.
Di era Orde Baru, kata dia, pemerintah hanya mengakui empat organisasi pers. Karena PWI adalah entitas yang paling tua dari keempatnya, wajar jika tanggal kelahirannya dijadikan tonggak sejarah pers Tanah Air.
Di Bali sendiri, cikal bakal kemerdekaan pers mulai berdenyut pada 1957 lewat ‘PWI Persiapan’. Awalnya, mereka masih menginduk ke PWI Cabang Jember, Jawa Timur. Barulah sembilan tahun kemudian, tepatnya pada 1966, PWI Cabang Bali sanggup memisahkan diri dan berdiri mandiri.
Cerita masa lalu dan prinsip independensi inilah yang kini menjadi fondasi OKK PWI Bali 2026. Berlangsung selama dua hari, 20–21 Agustus 2026, acara ini tak lagi sekadar rutinitas organisasi, melainkan kawah candradimuka bagi para jurnalis di Pulau Dewata.
Di tengah gempuran era digital, tantangan media makin kompleks. Wartawan tak sekadar dituntut adu cepat menyajikan berita, tetapi juga harus mampu menyaring fakta secara presisi, berimbang, dan kebal dari pusaran hoaks.
Untuk menjawab tantangan itu, PWI Bali sengaja menurunkan jurnalis-jurnalis seniornya sebagai pemateri. Nama-nama kawakan seperti IGMB Dwikora Putra, Emanuel Dewata Oja, hingga Arief Wibisono hadir membagikan amunisi dan pengalaman liputan.
Dikawal langsung oleh Ketua PWI Bali I Wayan Dira Arsana dan Ketua Panitia Nyoman Winata, perhelatan edukasi ini resmi dibuka oleh perwakilan Kesbangpol Provinsi Bali, Anak Agung Surya Pradipta. Harapannya jelas, yakni dari ruangan ini, lahir tunas-tunas pewarta berintegritas yang tak mudah digoyang oleh iming-iming politik praktis.*** (dre)
