Balihotnews.com | DENPASAR – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Bali tengah memikul beban berat. Tingginya kompleksitas pelanggaran ketertiban, mulai dari karut-marut tata ruang, akomodasi bodong, hingga ulah nakal Warga Negara Asing (WNA), memaksa instansi ini mendesak tambahan 200 personel baru.
Ironisnya, krisis tenaga di Pulau Dewata ini harus dihadapi ketika pemerintah pusat justru menunda seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) hingga awal 2027.
Kepala Satpol PP Provinsi Bali, Dewa Rai Dharmadi, tak menampik sengkarut kondisi tersebut. Ia mengungkapkan, kekuatan petugas penegak Peraturan Daerah (Perda) di tingkat provinsi saat ini hanya tersisa 205 orang. Angka yang jauh dari kata ideal untuk mengawal roda pariwisata dan ketertiban Bali yang dinamikanya bergerak begitu cepat.
”Kalau kita susun pemetaan kebutuhan sesuai ketentuan, kita ada kekurangan hampir 200 personel di tingkat provinsi. Kami sedang mengajukan kebutuhan itu,” ujar Rai Dharmadi saat ditemui di Kantor Satpol PP Bali, Kawasan Niti Mandala Renon, Denpasar, Selasa (18/8/2026).
Di atas kertas, luas geografis Bali memang terbilang mungil dibandingkan provinsi lain di Indonesia. Namun, Rai Dharmadi mengingatkan, ukuran wilayah tidak berbanding lurus dengan ringannya masalah penegakan hukum di lapangan.
Friksi sosial akibat pembangunan pariwisata tanpa izin hingga rentetan pelanggaran yang melibatkan oknum turis asing, kini menjadi ‘makanan sehari-hari’ jajarannya.
”Beban kerjanya cukup besar. Wilayah Bali ini memang tidak luas-luas banget, tetapi kompleksitas masalahnya banyak. Itu di awal menjadi tugas kita, sebelum finishing-nya ditindaklanjuti oleh lembaga terkait,” urainya.
Lantas, bagaimana korps penegak Perda ini menyiasati celah rasio petugas yang timpang tersebut?
Alih-alih menjadikan keterbatasan sebagai dalih, Satpol PP Bali memilih jalur kompromi strategis. Rai Dharmadi menegaskan, langkah pengawasan tak boleh kendur. Solusinya, koordinasi lintas sektoral dengan satuan di tingkat kabupaten dan kota diperketat demi menambal lubang pengawasan di lapangan.
”Bukan berarti kita tidak melakukan tindakan apa-apa. Dengan cara koordinasi yang baik, kita bisa meringankan tugas-tugas penegakan di tingkat provinsi,” tegasnya.
Asa Tenaga Baru yang Tertunda
Di tengah upaya putar otak menyiasati kekurangan personel, harapan Satpol PP Bali untuk mendapat suntikan tenaga segar tahun ini dipastikan layu. Sinyal penundaan rekrutmen abdi negara justru datang langsung dari Senayan.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, membenarkan bahwa pembukaan seleksi CPNS kemungkinan besar digeser ke tahun depan.
Hal tersebut ditegaskan Rini usai menggelar rapat koordinasi bersama pemerintah dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Selasa (18/8/2026).
”Pendaftaran seleksi PNS diperkirakan di awal 2027. Kemudian, juga akan diberikan kesempatan untuk PPPK Guru agar bisa ikut melakukan seleksi,” jelas Rini Widyantini, dikutip pada Rabu (19/8/2026).
Kepastian dari pucuk pimpinan Kemenpan RB ini bak alarm panjang bagi pemerintah daerah. Tanpa adanya rincian formasi turun dalam waktu dekat, Satpol PP Bali mau tak mau harus terus mengencangkan ikat pinggang, bertahan dengan amunisi seadanya demi menjaga muruah ketertiban Pulau Dewata.*** (dre)
