Balihotnews.com | DENPASAR – Kelompok Lelaki Seks Lelaki (LSL) masih menjadi penyumbang terbesar kasus baru HIV di Bali. Belakangan, kekhawatiran meningkat karena tren penularan mulai merambah kelompok usia muda.
Dewa Nyoman Suyetna, Pengelola Program HIV Klinik Utama WM Medika, Yayasan Kerti Praja (YKP), mengatakan pada Juni 2025 terdapat 15 kasus positif HIV dari ratusan tes yang dilakukan. Pada Juli ditemukan 11 kasus positif, dan Agustus kembali naik menjadi 15 kasus. Dari jumlah itu, sebagian besar berasal dari kelompok LSL.
“Dari jumlah yang positif tersebut, rata-rata 10 orang adalah LSL. Ini belum termasuk waria dan trans gender,” ujar Suyetna, dalam gelaran Advokasi Media, dengan tema Media Tanpa Stigma untuk Ending AIDS 2030 yang diselenggarakan AHF Indonesia dan Kelompok Jurnalis Peduli AIDS Bali di Denpasar, Sabtu (11/10/2025).
Selain HIV, kelompok ini juga banyak terdeteksi mengidap Penyakit Menular Seksual (PMS) lain seperti sifilis. Lebih mengkhawatirkan lagi, sebagian dari kasus itu ditemukan pada usia pelajar SMP dan SMA di Bali.
“Bahkan kasus homoseksual dan heteroseksual ini datang di usia-usia sangat muda termasuk para pelajar. Contohnya ada tiga kasus positif HIV yang diidap oleh tiga pelajar yang memeriksakan diri di klinik ini dan dua di antaranya adalah LSL (laki seks laki),” ungkap Suyetna.
Kasus tersebut menunjukkan bahwa infeksi HIV kini tidak lagi identik dengan perilaku dewasa. Minimnya edukasi seks dan reproduksi di sekolah membuat banyak remaja tidak memahami risiko, cara penularan, dan pencegahan HIV.
Ia juga menambahkan, adanya perubahan perilaku sosial dan pola kerja kelompok berisiko seperti pekerja seks atau LSL yang kini banyak beralih ke platform digital, sehingga menyulitkan tim lapangan dalam melakukan penjangkauan.
“Penjangkauan sulit karena perubahan pola kerja komunitas, terutama pekerja seks yang kini lebih banyak di aplikasi online,” jelasnya.
Pendidikan Seks dan Reproduksi Perlu Diberikan di Sekolah
Melihat tren tersebut, tenaga kesehatan menilai pendidikan seks dan reproduksi perlu diberikan secara formal di sekolah. Agar remaja memiliki pemahaman tentang tubuh, relasi sehat, dan risiko penyakit menular seksual.
Dalam paparannya, Ketua Forum Peduli Aids (FPA) Bali dr. Oka Negara mengusulkan agar edukasi tentang kesehatan reproduksi, kekerasan seksual, dan pencegahan HIV masuk dalam kurikulum sekolah dasar hingga menengah.
“Yang paling penting pada akhirnya untuk bisa membuat perilaku ini menjadi lebih sehat adalah dengan pengetahuan. Salah satunya pengetahuan ini kalau bisa dikomitmenkan lewat pengetahuan yang diberikan secara terstruktur dan masif. Ya berarti kurikulum,” tegasnya.
Menurutnya, materi pencegahan HIV dan kesehatan seksual bisa diajarkan melalui mata pelajaran biologi di SMP dan SMA, serta disesuaikan dengan pelajaran sosial di jurusan IPS.
“Untuk SMP kita masukkan di biologi, ada reproduksi di sana. Kemudian kalau di SMA kelas sosial, bisa di sosiologi atau ilmu perilaku,” jelasnya.
Untuk tingkat SD sendiri, jika belum dapat diterapkan dalam kurikulum, ia berharap pengajar SD dapat memahami secara materi, seperti membuat buku panduan pencegahan kekerasan sesksual di SD atau pencegahan kehamilan tidak diinginkan dan infeksi menular seksual.
“Edukasi untuk pola hidup sehat, kemudian edukasi tentang pacaran sehat, termasuk pencegahan kekerasan seksual, termasuk juga mengetahui tentang bullying yang berkaitan dengan seksual bullying,” imbuh dia.
Dr. Oka menekankan pentingnya kolaborasi antara Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, serta unit layanan puskesmas yang memiliki program remaja untuk mendukung implementasi pendidikan ini.
Ending AIDS 2030
Indonesia sendiri menegaskan komitmennya untuk memcapai Ending AIDS 2030, yaitu memastikan seluruh Orang dengan HIV (ODHIV) dapat terdeteksi, diobati, dan virusnya tersupresi.
Strategi ini mengacu pada target global Fast Track 95-95-95, 95 persen ODHIV mengetahui statusnya, 95 persen di antaranya mendapat pengobatan, dan 95 persen dari mereka yang menjalani terapi ARV berhasil menekan jumlah virus dalam tubuh hingga tak terdeteksi.
Strategi tersebut dijabarkan dalam Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanggulangan HIV/AIDS 2024–2029, yang meliputi empat pilar utama, penguatan komitmen lintas sektor, peningkatan akses layanan, penguatan peran masyarakat, serta penghapusan stigma dan diskriminasi.
“Salah satu buktinya adalah dengan adanya perda provinsi Bali tentang penanggulangan HIV yang mendahului yang lain. Dan itu membuka mata bahwa pemerintah peduli,” ungkap dia.
Ia juga mengakui, bahwa Bali sendiri masih tetap peduli dalam penanganan kasus HIV, dibanding dengan daerah lain. “Sebenarnya kalau pemerintah daerah Bali boleh dibilang adalah salah satu yang sejak awal itu peduli dibandingkan kalau kita komparasi dengan daerah lainnya,” ujar Oka.
Ia pun menambahkan bahwa komitmen Pemprov Bali memungkinkan lembaga swadaya masyarakat (LSM), komunitas, dan dunia pendidikan ikut bergerak dalam edukasi, pencegahan, serta penanggulangan HIV/AIDS.
“Kalau dulu semangatnya 100 persen, sekarang semangat 75 persen pun masih kita anggap bagus karena di tempat lain mungkin sudah jauh lebih rendah dari itu,” ucapnya.
“Bahkan di Bali KPA-nya masih aktif, sementara di beberapa tempat lain sudah almarhum.”
Stigma Negatif Bagi ODHIV
Meski upaya penanggulangan HIV di Bali terus diperkuat, tantangan di lapangan masih besar. Banyak ODHIV yang enggan menjalani terapi ARV karena takut stigma atau merasa sudah sehat. “Masih banyak orang yang mengidap HIV tapi tidak mau berobat ARV,” ujar Suyetna.
Salah satu pengidap AIDS, sebut saja Mawar, yang berprofesi sebagai pekerja seksual, mengaku masih menyembunyikan penyakitnya karena takut dijauhi keluarga. “Takut dijauhi pasangan (suami),” ungkapnya.
Selama mengidap penyakit ini, Mawar mengaku tetap merasa sehat. Ia rutin mengonsumsi obat antiretroviral (ARV) setiap hari sebagai upaya mencegah peningkatan jumlah virus dalam tubuhnya. Mawar juga kerap mengingatkan teman-temannya untuk melakukan pemeriksaan kesehatan ke klinik.
Namun, menurutnya, masih banyak yang enggan memeriksakan diri karena takut dan malu terhadap stigma negatif yang ada. “Bandel-bandel mereka itu, susah sekali dikasih taunya,” ujarnya dengan nada gemas.
Hingga kini, lebih dari 2.400 pasien pernah mengakses ARV di Klinik WM Medika, dengan 1.520 pasien aktif menjalani pengobatan. Namun, 317 orang diketahui putus obat dan 40 di antaranya meninggal dunia.
YKP bersama mitra seperti Global Fund, IAC, KPA Kota Denpasar, UNFPA, Dinas Kesehatan Provinsi Bali, serta AHF menjalankan berbagai program edukasi, penjangkauan komunitas, hingga layanan Pre-Exposure Prophylaxis (PrEP) dan Post-Exposure Prophylaxis (PEP).
Program Girls Act Indonesia yang digerakkan oleh AHF dan YKP telah menjangkau lebih dari 1.500 remaja di Bali untuk edukasi kesehatan reproduksi dan kesetaraan gender.
Dr. Oka menegaskan pentingnya menjaga semangat kolaborasi lintas sektor menuju target global.
“Komitmen itu menyediakan ruang dan lain-lain ada, tetapi yuk kita seriusin sebenarnya komitmen ini karena kita sekarang ada yang namanya timeline, deadline yang 2030 itu, ending AIDS itu,” katanya.
Dengan sinergi antara edukasi sekolah, akses pengobatan yang luas, serta penghapusan stigma terhadap ODHIV, Bali diharapkan menjadi contoh provinsi yang benar-benar bisa menuntaskan epidemi HIV/AIDS di Indonesia. (rhm)
