Balihotnews.com | DENPASAR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali terus mempercepat transformasi menuju energi bersih dengan mendorong penggunaan kendaraan listrik (electric vehicle/EV) dan penguatan ekosistem e-mobility.
Kebijakan ini diarahkan untuk mendukung transisi energi hijau sekaligus memperkuat pariwisata Bali yang berkualitas dan berkelanjutan.
Komitmen tersebut ditegaskan Gubernur Bali Wayan Koster saat memimpin rapat Percepatan Penggunaan Kendaraan Listrik bersama Direktur Retail dan Niaga PT PLN (Persero) Adi Priyanto di Ruang Rapat Kertha Sabha, Rumah Jabatan Gubernur Bali, Jayasabha, Sabtu, 24 Januari 2026.
Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari pembahasan awal pengembangan ekosistem kendaraan listrik di Provinsi Bali yang sebelumnya digelar pada 26 Desember 2025, melibatkan Pemerintah Provinsi Bali, PLN, serta perwakilan Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM).
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Koster menegaskan bahwa kendaraan listrik memiliki banyak keunggulan, mulai dari efisiensi energi, minim kebisingan, hingga bebas emisi. Hal ini dinilai sejalan dengan visi pembangunan Bali, yakni Nangun Sat Kerthi Loka Bali, yang menitikberatkan pada pelestarian alam dan keharmonisan kehidupan masyarakat.
“Sebenarnya rencana ini sudah sejak lama ingin dilaksanakan namun terkendala covid-19. Saat ini ekonomi masyarakat sudah membaik sehingga program kendaraan listrik bisa dilaksanakan. Ini adalah kebijakan visi Nanggun Sat Kerthi Loka Bali, menjaga kesucian dan keharmonisan alam bali beserta isinya untuk mewujudkan masyarakat sejahtera bahagia sekala niskala,” ungkapnya.
Gubernur Koster menargetkan Bali menjadi pionir industri kendaraan listrik di Indonesia dengan mendorong aparatur pemerintah hingga masyarakat umum beralih ke kendaraan berbasis baterai. Ia juga mengusulkan penerapan zonasi kendaraan listrik di sejumlah kawasan strategis pariwisata.
“Ini bisa kita gerakkan dan dorong. Bisa kita mulai dari zonasi kendaraan listrik awal di Ubud, Sanur, Kuta, Nusa Dua dan Nusa Penida. Nusa Penida itu akan dibuat sebagai green island. Bupati Klungkung sudah siap dan mendukung rencana kebijakan ini,” terangnya.
Selain regulasi dan zonasi, Koster menekankan pentingnya ketersediaan infrastruktur Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) yang memadai, kampanye masif, serta pelibatan komunitas dan pelaku usaha dalam mendukung kebijakan tersebut.
“Dengan menggunakan kendaraan listrik, masyarakat akan lebih hemat dan efisien. Tidak perlu beli bensin, tidak perlu ganti oli, servisnya juga lebih ringan,” tambahnya.
Sementara itu, Direktur Retail dan Niaga PT PLN (Persero) Adi Priyanto menyampaikan bahwa kendaraan listrik menawarkan penghematan signifikan dari sisi biaya operasional harian, perawatan yang lebih sederhana, serta kenyamanan berkendara yang senyap dan bebas emisi.
PLN, lanjutnya, memastikan suplai listrik yang andal untuk mendukung aktivitas industri, bisnis, dan rumah tangga. Perencanaan infrastruktur kendaraan listrik pun telah dimasukkan dalam RUPTL dan RJPP PLN sebagai bagian dari strategi jangka panjang perusahaan.
“PLN berkomitmen untuk terus meningkatkan jumlah infrastruktur charging secara signifikan melalui inovasi berkelanjutan, sehingga menjadi episentrum pengembangan ekosistem kendaraan listrik yang terintegrasi melalui PLN Mobile sehingga pengguna EV menjadi lebih mudah dan nyaman dalam satu genggaman. PLN mempermudah pengguna EV melalui berbagai layanan di PLN Mobile dengan fitur Trip Planner untuk mencari lokasi SPKLU, fitur AntreEV untuk pemesanan antrean secara transparan sehingga pengisian lebih terencana dan nyaman, serta menyediakan Hotline Layanan SPKLU 24/7 guna mendukung kenyamanan pengguna kendaraan listrik,” jelasnya.
PLN juga memberikan berbagai dukungan berupa program diskon, baik bagi pengguna kendaraan listrik melalui layanan Home Charging Services maupun bagi penyedia infrastruktur pengisian daya.
“Seiring meningkatnya jumlah mobil listrik di Bali, pengguna EV semakin mengandalkan Home Charging untuk kebutuhan harian. Sementara itu, PLN memperkuat SPKLU sebagai backbone pengisian, terutama di destinasi wisata dan koridor perjalanan jarak jauh, guna mendukung karakter Bali sebagai wilayah pariwisata dan mobilitas tinggi. Perlu adanya akselerasi dari Pemerintah Bali,” imbuhnya.
Adi Priyanto mengungkapkan, dalam tiga tahun terakhir jumlah mobil listrik tumbuh rata-rata 2,5 kali lipat setiap tahun, dengan total mencapai 175 ribu unit hingga 2025. Pertumbuhan ini didorong oleh insentif pemerintah, semakin banyaknya pilihan merek, serta harga yang semakin kompetitif.
“Konsumsi energi kendaraan listrik di Provinsi Bali didominasi oleh Home Charger sebesar 55% (2,24 GWh), sedangkan SPKLU menyumbang 45% (1,82 GWh). Pola ini menunjukkan Home Charger menjadi pilihan utama untuk kebutuhan harian, sementara SPKLU berperan strategis dalam mendukung mobilitas dan pariwisata. Keseimbangan pengembangan keduanya menjadi kunci keberlanjutan ekosistem EV di Bali,” tutupnya. (red).
