“HIV/AIDS tidak akan habis selama masih ada manusia lahir.”
Balihotnews.com | DENPASAR – Kutipan lama dari Prof. Wirawan itu kembali terasa relevan saat membicarakan perjuangan komunitas di Denpasar, terutama para pendukung sebaya yang bergerak diam-diam memastikan mereka yang hidup dengan HIV tidak kehilangan arah, obat, dan harapan.
Di tengah menurunnya dukungan pendanaan luar negeri untuk program HIV/AIDS, Denpasar mengoptimalkan Swakelola Tipe III, dimana sebuah skema pengadaan barang dan jasa pemerintah yang membuka ruang bagi LSM untuk menjadi mitra resmi dalam pelayanan publik.
Program ini menjadi jalan baru bagi pemerintah daerah dan komunitas untuk berkolaborasi. Yayasan Spirit Paramacitta (YSP) dan Yayasan Gaya Dewata (YGD) menjadi dua lembaga yang dipercaya mengelola kegiatan sejak 2024.
Tahun ini, YSP kembali melanjutkan program penelusuran Lost to Follow Up (LFU) dan notifikasi pasangan dengan nilai Rp57,3 juta selama delapan bulan.
Dalam praktiknya, pelaksanaan program di lapangan tak lepas dari berbagai tantangan, mulai dari koordinasi lintas lembaga hingga pendekatan sosial kepada penyintas yang berhenti pengobatan.
Ketua Yayasan Spirit Paramacitta, Putu Utami, menjelaskan bahwa hubungan baik antara LSM, dinas, dan layanan kesehatan menjadi kunci kelancaran pelaksanaan kegiatan.
Ia menekankan pentingnya membangun kepercayaan dan komunikasi yang efektif di setiap tahapan program.
Selain itu, kapasitas pendukung sebaya (peer support) juga terus diperkuat agar mampu melakukan pendekatan yang empatik.
“Kadang-kadang staf pendukung sebaya langsung datang, ujug-ujug tanya ‘kenapa gak minum obat?’ tapi dari tantangan itu kita belajar,” katanya.
la menilai kapasitas pendukung sebaya perlu terus ditingkatkan, terutama dalam membangun hubungan interpersonal dengan penyintas agar mereka tidak merasa dihakimi.
Strategi Personal di Lapangan
Di balik angka capaian, pekerjaan mereka menuntut empati dan kepekaan sosial. Bahkan hal sederhana seperti pakaian bisa berpengaruh.
Utami kerap mengingatkan untuk tim yang berkunjung ke rumah penyintas agar tidak menggunakan pakaian dinas agar pasien tidak melakukan self stigma atau memberika stigma buruk dengan kehadiran tim ke rumahnya.
Pendekatan interpersonal menjadi kunci, terutama saat menangani kasus notifikasi pasangan. Notifikasi pasangan sendiri adalah proses memberi tahu pasangan seksual ODHIV agar ikut tes.
“Kami ajarkan staf membangun keakraban dulu. Kadang strateginya harus ‘bermain drama’, seakan-akan tes bersama, padahal tujuannya agar pasangan mau ikut tes,” jelasnya.
Bagi mereka, keberhasilan bukan hanya soal laporan, tetapi bagaimana menjaga hubungan baik agar klien tetap mau terbuka dan kembali ke layanan.
Sekretaris KPA Kota Denpasar, Tri Indarti, menyebut mekanisme Swakelola Tipe III memungkinkan komunitas terlibat langsung dalam upaya penanggulangan HIV secara legal dan berkelanjutan.
“Kalau yang menyampaikan dari sebayanya, sesamanya, jadi bisa lebih mudah diterima dan dipercaya. Kalau teman-teman yang mungkin di pegawai puskesmas, tentu akan lebih lama, perlu waktunya lebih lama,” jelasnya.
Tahun 2026, program serupa akan tetap berlanjut dengan peningkatan anggaran. Pemerintah juga mulai memperluas intervensi dari hulu melalui pembentukan Kelompok Siswa dan Mahasiswa Peduli AIDS dan Narkoba di sekolah serta perguruan tinggi.
“Kita ada kelompok siswa peduli AIDS dan Narkoba. Jadi ini kita latih, karena ada sekolah baru, ada yang belum aktif, dan ada juga yang sudah tidak aktif lagi. Bertahap kita lakukan kegiatan orientasi KSPAN di sekolah-sekolah,” jelas Tri Indarti.
la menambahkan, pada tahun 2025, intervensi juga menyasar mahasiswa dengan rencana pembentukan Kelompok Mahasiswa Peduli AIDS di dua perguruan tinggi, yaitu Universitas Bali Internasional (UNBI) dan Stikes Wira Medika.
“Harapannya setelah kita latih, mereka bisa membentuk kelompok mahasiswa peduli AIDS. Di tingkat desa juga kita dorong agar ada kader peduli AIDS dan Narkoba supaya lebih aktif lagi,” katanya.
Menurut Tri, regulasi pendukung kegiatan ini juga sudah tersedia, termasuk juknis penyusunan APBDes yang memungkinkan penggunaan anggaran desa untuk kegiatan kesehatan seperti tuberkulosis, malaria, dan HIV/AIDS.
Denpasar kini menjadi contoh praktik baik di tingkat daerah, di mana pemerintah, layanan kesehatan, dan komunitas bekerja bersama mencapai target 95–95–95, yaitu menemukan, mengobati, dan mempertahankan terapi bagi ODHIV hingga virusnya tak lagi terdeteksi.
Sebagian besar pendukung sebaya adalah orang yang juga hidup dengan HIV. Pengalaman pribadi membuat mereka lebih memahami kondisi klien dan mampu menjadi penguat di saat yang lain memilih menjauh.
Meski setiap pertemuan tidak selalu mudah, namun lewat pendekatan personal dan komunikasi yang sabar, perlahan mereka membantu sesamanya untuk kembali mengakses layanan dan pengobatan. (rhm)
