Balihotnews.com | BANGLI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangli terus mempercepat verifikasi dan validasi (verval) pembangunan fisik, gerai, pergudangan, serta kelengkapan sarana dan prasarana Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).
Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangli, Ni Luh Ketut Wardani menegaskan verval menjadi langkah penting untuk memastikan kesiapan seluruh KDMP sekaligus memetakan berbagai kekurangan yang masih ditemukan di lapangan.
Demikian disampaikan Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangli, Ni Luh Ketut Wardani, dalam Rapat Koordinasi Percepatan Verval Pembangunan Fisik, Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan KDMP di Gedung Bukti Mukti Bhakti, Kantor Bupati Bangli, Kamis (24/9/2026).
Menurutnya, verval tidak hanya dilakukan untuk melihat kondisi fisik koperasi, tetapi juga memastikan berbagai sarana pendukung telah tersedia sehingga KDMP dapat segera beroperasi secara optimal.
Ketut Wardani bersama Kasdim 1626/Bangli Mayor Inf I Dewa Gede Yudawan memaparkan teknis sinergi lintas sektor dalam mengawal pembangunan dan pengelolaan KDMP.
“Hasil verval menunjukkan seluruh 18 unit KDMP di Kabupaten Bangli dinyatakan layak digunakan dengan catatan perbaikan. Tidak ada unit yang masuk kategori belum layak secara keseluruhan,” demikian hasil verval yang dipaparkan dalam kegiatan tersebut.
Meski seluruh unit dinyatakan layak digunakan, masih terdapat sejumlah catatan yang harus segera ditindaklanjuti, diantaranya papan nama, mesin kasir, CCTV, alat pemadam api ringan (APAR), armada kendaraan, hingga kelengkapan operasional gerai.
Ketut Wardani menyebut hasil verval tersebut menjadi dasar penting bagi Pemkab Bangli untuk memetakan kesiapan masing-masing KDMP.
Dengan demikian, kekurangan yang ditemukan dapat segera diperbaiki dan tidak menghambat proses operasional koperasi.
Rapat koordinasi tersebut dilaksanakan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali.
Turut hadir, Sekretaris Dinas Koperasi UKM Provinsi Bali I Ketut Meniarta, Kasdim 1626/Bangli Mayor Inf I Dewa Gede Yudawan selaku narasumber, kepala perangkat daerah terkait, camat, kepala desa/lurah, serta perwakilan pengurus KDMP se-Kabupaten Bangli.
Pada kesempatan tersebut, Ketut Meniarta mengapresiasi langkah Pemkab Bangli bersama tim lintas sektoral yang telah melakukan sampling dan verval secara mandiri sebelum tim pemerintah pusat turun ke daerah.
Namun, Ketut Meniarta mengakui masih terdapat sejumlah kendala, terutama kelengkapan sarana dan prasarana yang belum seluruhnya tersedia. Kondisi tersebut membuat beberapa lokasi masih memerlukan pengecekan ulang.
Ketut Meniarta juga menjelaskan pembiayaan verval bersumber dari Dana Dekonsentrasi dengan mekanisme pencairan melalui reimburse dari pemerintah pusat.
Selain itu, disiapkan pelatihan terpadu dan uji kompetensi bagi bendahara KDMP, termasuk 350 pengurus dari 716 KDMP di Bali. Pelatihan selama empat hari tersebut ditujukan bagi koperasi yang pembangunan fisiknya telah mencapai 100 persen dan mulai beroperasi.
Pengembangan KDMP juga diperkuat Perpres Nomor 82 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, yang mengatur pembentukan, perizinan hingga pembiayaan melalui kolaborasi lintas instansi.
Ketut Meniarta turut mencontohkan kolaborasi KDMP Ambengan, Buleleng, dengan koperasi lokal dalam penyaluran barang ke warung-warung masyarakat desa.
Rapat kemudian ditutup dengan diskusi dan tanya jawab. Berbagai kendala serta kebutuhan dalam pembangunan dan persiapan operasional KDMP di masing-masing wilayah menjadi pembahasan dalam forum tersebut.
Pemkab Bangli selanjutnya akan menindaklanjuti catatan hasil verval sebagai bagian dari upaya mempercepat kesiapan dan operasional 18 KDMP di Kabupaten Bangli. (red).
