Balihotnews.com | BADUNG – Secara Nasional, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Kementerian terkait membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) telah menutup hampir lebih dari 100 ribu pinjaman online (pinjol) ilegal maupun investasi ilegal hingga tahun 2025.
Bahkan, Satgas PASTI berkolaborasi dengan Kementerian Komdigi, untuk menutup lebih awal aplikasi pinjol ilegal dengan potensi kerugian mencapai trilyunan rupiah.
Semakin maraknya terjadi penipuan berbasis digital tak hanya di Bali, bahkan seluruh Indonesia, yang bisa menimpa semua pihak tanpa memandang jenjang pendidikan dan status sosial.
Demikian disampaikan Cecep Setiawan, S.E.,M.Comm (ADV) selaku Kepala Direktorat Literasi dan Edukasi Keuangan OJK, saat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali menyelenggarakan kegiatan Ngobrol Pintar Seputar Keuangan Yuk! (NGOPI KUY) di Gedung Auditorium Widya Padma, Politeknik Negeri Bali (PNB) Bali, Jalan Raya Uluwatu Nomor 45, Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali, Senin, 25 Agustus 2025.
“Orang lagi rapat, kemudian dipanggil ada permintaan OTP dan sebagainya, dengan tanpa sadar atau dihipnotis akhirnya mengirimkan data-data tersebut,” kata Cecep Setiawan.
Mirisnya, hingga saat ini, dana masyarakat yang berhasil diselamatkan sekitar Rp 400 milyar. Diakui, jumlahnya masih kecil, karena terkendala waktu.
“Seringkali Bapak Ibu tidak sadar terkena scam, sehingga saat lapor kepada kita di Anti Scam Center uang sudah terlanjur hilang,” urainya.
Untuk itu, pihaknya mengambil langkah-langkah strategis untuk selalu mengingatkan masyarakat, termasuk mahasiswa agar berhati-hati dengan sistem penipuan ilegal.
Bahkan, OJK mengingatkan mahasiswa Politeknik Negeri Bali (PNB) mewaspadai investasi ilegal, karena berpotensi merugikan keuangan, sehingga diperlukan pemahaman mendalam mengenai strategi tata kelola keuangan.
“Jangan diangkat jika ada telp dan WA tidak dikenal. Jangan di-klik jika ada undangan pernikahan, poskamling dan sebagainya. Kalau ada pesan dan permintaan apapun jangan dibalas. Jika penasaran juga, telepon ke nomor resmi dari perbankan tersebut,” tegasnya.
Setiap tahunnya, OJK mengadakan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan mencakup lima aspek meliputi pengukuran pengetahuan, keterampilan (skill), kepercayaan, sikap dan perilaku (behavior).” Jadi, lima aspek ini kita hitung untuk menentukan apakah orang itu literasi atau tidak,” jelasnya.
Hasil survei terakhir tahun 2025, lanjutnya tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia sekitar 66 persen. Sementara itu, tingkat inklusi keuangan atau pengguna produk layanan keuangan berkisar 85 persen.
Hal tersebut berarti masih adanya orang-orang menggunakan produk layanan keuangan, tapi belum memiliki literasi keuangan yang memadai.
“Jadi, ini menjadi PR kita bersama, baik OJK, Bank BPD Bali dan Kampus PNB serta rekan-rekan media untuk bersama-sama meningkatkan literasi keuangan,” tambahnya.
Bahkan, OJK mengundang para mahasiswa Politeknik Negeri Bali dan media untuk bergabung menjadi Duta Literasi Keuangan.
“Itu mengajak perilaku atau behavior keuangan yang positif. Kami juga sudah ada kluster untuk media. Jika ada media berminat menjadi Duta silakan kontak OJK untuk menjadi Duta Literasi Keuangan dari sisi media, nanti kita ada kelas rutin,” pungkasnya.
Patut diketahui, bahwa kegiatan NGOPI KUY mengambil tema “Generasi Muda Cerdas Keuangan, Masa Depan Sejahtera”, dengan menyasar para mahasiswa Politeknik Negeri Bali (PNB) Bali.
NGOPI KUY merupakan program rutin OJK yang bekerjasama dengan Bank BPD Bali dan Politeknik Negeri Bali (PNB) untuk mengadakan edukasi terkait literasi keuangan dan inklusi keuangan yang merata ke seluruh Indonesia.
Turut hadir, Direktur Politeknik Negeri Bali, I Nyoman Abdi, SE.,M.eCom., I Nyoman Sudharma, SH.,MH., selaku Direktur Utama PT. Bank BPD Bali dan Direktur Pengawasan Perilaku PUJK, Edukasi, Pelindungan Konsumen, dan Layanan Manajemen Strategis OJK Provinsi Bali Irhamsyah serta para peserta yang berasal dari mahasiswa Politeknik Negeri Bali. (red)
