Balihotnews.com | DENPASAR – Korupsi tak selalu berbentuk uang dalam amplop atau proyek siluman. Bisa saja tersembunyi dalam antrean pelayanan yang diperlambat, pembiaran atas pelanggaran, hingga pungutan tanpa dasar hukum.
Karena itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Bali, Eem Nurmanah, menyerukan gerakan sadar integritas sebagai benteng utama birokrasi bersih.
Pesan ini disampaikannya saat membuka kegiatan Sosialisasi Budaya Anti Korupsi di Ruang Dharmawangsa, Kantor Kemenkum Bali, Rabu, 23 Juli 2025.
“Kita tidak henti-hentinya menanamkan budaya anti korupsi sebagai bagian dari komitmen membangun kerja birokrasi yang jujur, bersih, dan berintegritas,” ujar Eem Nurmanah di hadapan seluruh pejabat dan pegawai.
Ia menegaskan bahwa integritas bukan sekadar jargon. “Mari kita jujur: lawan korupsi bukan hanya dengan penindakan, tapi dimulai dari kesadaran. Jangan biarkan korupsi menjadi budaya diam,” katanya.
Selain itu di dalam kegiatan sosialisasi yang merupakan rangkaian peringatan Hari Bhakti Pengayoman ke-80, sekaligus bagian dari upaya Kemenkum Bali meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Turut menghadirkan narasumber dari Forum Penyuluh Anti Korupsi Provinsi Bali (PAKSI Bali), I Gusti Agung Ketut Wira Sutha, yang memaparkan berbagai bentuk laten korupsi dan strategi pencegahannya. Diskusi dipandu oleh analis kekayaan intelektual ahli muda, Ida Bagus Made Danu Krisnawan.
Sementara itu, Kepala Bagian Umum Kanwil Kemenkum Bali yang juga Ketua Pelaksana kegiatan, I Nengah Sukadana, menyebut sosialisasi ini bukan agenda seremonial belaka.
Ia menyebut, sosialisasi ini menjadi ruang reflektif, sekaligus momentum memperkuat komitmen Kemenkum Bali menuju pelayanan publik yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik culas.
“Kegiatan ini adalah langkah nyata untuk menyentuh kesadaran seluruh lapisan, tanpa melihat jenjang atau jabatan. Budaya anti korupsi harus hidup di tiap lini,” tandasnya. (dre)
