Balihotnews.com | JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo tak main-main dalam membongkar borok birokrasi di kementeriannya. Ia nekat menyikat aparatur sipil negara (ASN) yang indisipliner hingga kedapatan bermain judi online (judol).
Penindakan tegas tersebut dieksekusi Dody berbekal laporan yang masuk melalui kanal Whistleblowing System (WBS).
”Ada whistleblowing, saya suruh cek. Yang ngecek tentu Inspektorat Jenderal,” tegas Dody dalam podcast Akbar Faizal Uncensored, dikutip pada Selasa (21/7/2026).
Langkah bersih-bersih ini terbilang berani. Sebab, gebrakan Dody mencuat tepat di tengah sorotan tajam publik terhadap tata kelola Kementerian PU akibat rentetan polemik yang belakangan menderanya.
Meski tengah didera isu miring, Dody memastikan pengawasan internal tetap berjalan. Seluruh aduan anonim yang masuk melalui kanal rahasia tersebut langsung digarap oleh tim pengawas tanpa pandang bulu.
Saring Ketat Laporan hingga ke Kejati
Dalam praktiknya, Dody memastikan setiap aduan yang masuk tidak langsung ditelan mentah-mentah. Laporan itu memang menjadi pintu masuk pengusutan, namun tetap harus melewati proses verifikasi bukti awal.
Tujuannya jelas, yakni agar sanksi yang dijatuhkan tidak salah sasaran.
”Kalau memang sudah ada bukti awalnya kita teruskan. Kalau tidak ada bukti awalnya ya tidak kita teruskan. Buat apa buang-buang waktu,” jelasnya.
Menariknya, aduan yang mampir ke meja Inspektorat Jenderal ternyata tak melulu menyoal rasuah atau penyimpangan anggaran. Perilaku menyimpang para abdi negara di luar urusan teknis pekerjaan turut dikuliti pelapor.
”Ada macam-macam, yang lain-lain ada absensi, judi online,” ungkap Dody blak-blakan.
Bagi mereka yang terbukti bersalah, penindakan tegas langsung dieksekusi. Dody mencontohkan, ada salah satu aduan WBS yang sukses terverifikasi dan kini telah berkembang menjadi dugaan tindak pidana.
Kasus tersebut bahkan telah dilimpahkan, dan penanganannya langsung diambil alih oleh Kejaksaan Tinggi.
Bongkar Pasang Pejabat di Tengah Polemik
Berbekal rentetan temuan dari sistem pelaporan rahasia tersebut, perombakan formasi besar-besaran tak terhindarkan. Dody mengaku tak segan melakukan mutasi di internal PU.
Langkah ‘gonta-ganti’ pejabat ini, menurutnya, murni sebagai bentuk keseriusan untuk membenahi mesin organisasi.
”Sangat serius, sangat-sangat serius. Makanya kemudian saya harus sering gonta-ganti orang,” tandasnya.
Bagi Dody, muruah dan kepentingan institusi berada di atas segalanya.
”Saya tidak terlalu peduli orang per orang di PU, saya pedulinya Kementerian PU. Saya ingin kementerian ini semakin kokoh dan semakin bersinar dari tahun ke tahun,” tambahnya menegaskan.
Namun, ironisnya, ketegasan Dody menyikat bawahan ini justru berpacu dengan isu miring yang sedang menghantam dirinya. Publik saat ini masih menyoroti polemik surat dinas perjalanan ke Amerika Serikat yang mencantumkan nama istri dan anaknya.
Polemik itu kian memanas pasca-munculnya dugaan mutasi ASN yang disebut-sebut sebagai buntut kebocoran dokumen perjalanan, hingga adanya tudingan doxing terhadap pihak yang mengkritik kebijakan tersebut.
Belum reda urusan itu, nama Dody juga santer disorot terkait isu pengangkatan keponakannya menjadi komisaris di sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Rentetan kontroversi ini kini menjadi ujian paling berat bagi Kementerian PU untuk membuktikan integritasnya di mata publik.***
