Menteri LH Siap Lapor Presiden, Proyek Waste to Energy di Bali Dipercepat

Kunjungan Gubernur Bali Wayan Koster dan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Hanif Faisol Nurofiq di TPA Regional Sarbagita di Desa Suwung, Denpasar, Selasa (27/5/2025). (balihotnews/pemprovbali)

Balihotnews.com | DENPASAR – Persoalan sampah di Bali, terutama di kawasan Denpasar, dinilai sudah semakin mendesak. Pemerintah pusat melalui Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Hanif Faisol Nurofiq mendorong percepatan program Waste to Energy (WtE) sebagai solusi konkret.

Dalam kunjungannya ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional Sarbagita di Desa Suwung, Denpasar, Selasa (27/5/2025), Menteri Hanif menyampaikan bahwa proyek WtE untuk Denpasar menjadi salah satu prioritas utama yang akan segera dilaporkan langsung kepada Presiden RI.

“Kita dukung sepenuhnya dan Denpasar adalah salah satu titik yang kita target. Secepatnya kita sampaikan ke Bapak Presiden untuk mendapat persetujuan,” ucapnya.

Program ini disebut-sebut sebagai langkah revolusioner yang ditunggu-tunggu masyarakat Bali, mengingat masalah sampah kerap menjadi sorotan hingga memicu gejolak sosial.

Berita Terkait:  Jelang Tumpek Wayang, Pemprov Bali Gelar Aksi Bersih Sampah Serentak, Kumpulkan 3,56 Ton Sampah di Mangrove Pesanggaran

Presiden, melalui Menko Pangan sebagai koordinator bidang lingkungan hidup, telah menginstruksikan agar seluruh perizinan proyek WtE dituntaskan paling lambat akhir 2025. “Artinya mulai Juli kita running untuk mempersiapkan berbagai peraturan yang diperlukan,” jelas Hanif.

Agar realisasi berjalan sesuai jadwal, Menteri Hanif meminta Gubernur Bali dan Wali Kota Denpasar untuk segera menyiapkan lahan serta menjamin pasokan sampah minimum 1.000 ton per hari.

“Karena itu batas minimum pengolahan sampah menjadi energi listrik,” sebutnya.

Jika perizinan rampung akhir tahun ini, maka pembangunan fisik akan mulai digarap awal 2026. Sebanyak 33 unit WtE akan dibangun di Bali, dengan kolaborasi lintas lembaga dan kementerian, mulai dari Badan Investasi, Kementerian ESDM, PU, hingga Lingkungan Hidup.

Berita Terkait:  Tim III THK Awards akan Gelar Asesmen Hotel di Ubud

Saat ditanya soal rencana penutupan TPA Suwung yang sudah kelebihan kapasitas, Hanif menegaskan hal itu di luar kewenangannya.

“Kalau kewenangan kami hanya menutup operasional praktik TPA oven dumping, bilamana sudah masuk kategori membahayakan,” pungkasnya.

Dengan percepatan proyek WtE ini, pemerintah berharap Bali tidak hanya mengatasi krisis sampah, tetapi juga menjadikannya sumber energi baru yang berkelanjutan. (dir)

Berita Terkini