Balihotnews.com | DENPASAR – Kini, pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) di Bali mendapat angin segar. Pasalnya, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) resmi menggulirkan Program Kredit Industri Padat Karya (KIPK) sebagai insentif ekonomi Pemerintah Pusat, guna memperkuat industri padat karya penyerap banyak tenaga kerja.
Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan Program KIPK menawarkan pinjaman fleksibel hingga delapan tahun dengan plafon diatas Rp 500 juta sampai Rp10 miliar. Menariknya lagi, Pemerintah juga memberikan subsidi bunga 5 persen.
Bahkan, Menperin Agus menyebutkan Kemenperin menjadi leading sector dalam pelaksanaan program ini, karena target utamanya adalah industri padat karya.
“Program KIPK ini merupakan program insentif ekonomi pemerintah pusat, Kemenperin menjadi leading sector eksekutornya karena memang yang kita sasar adalah industri padat karya. Kita dalam program ini memberikan subsidi bagi perusahaan yang mendapatkan kredit, 5 persen ditanggung pemerintah,” kata Menperin Agus saat Sosialisasi Program KIPK di Denpasar di Gedung Wiswa Sabha, Kantor Gubernur Bali, Renon, Denpasar, Kamis, 4 September 2025.
Menurutnya, saat ini regulasi penerima KIPK mewajibkan memiliki tenaga kerja minimal 50 orang. Namun, khusus Bali, pihaknya membuka peluang penyempurnaan skema pada tahun 2026, agar program ini bisa menjangkau lebih banyak sektor.
“Jadi, khusus untuk Provinsi Bali, sesuai masukan Gubernur, kita akan coba melihat skema-skema yang bisa disempurnakan agar program ini bisa terjangkau lebih luas, tapi tujuan utama tetap tidak berubah, yaitu untuk peremajaan teknologi, pembelian peralatan baru dan modal usaha,” tegasnya.
Pihaknya membuka target sebanyak-banyak agar semakin banyak pelaku industri yang ikut KIPK. Dengan begitu, diharapkan akan mempercepat proses produksi, meningkatkan daya saing serta memperkuat kompetitivitas.
“Sebanyak-banyaknya mereka ikut program ini pasti dia akan mempercepat proses produksinya semakin kompetitif menuju daya saing yang lebih baik karena peralatan baru dan modal usahanya juga kita siapkan,” tambahnya.
Tak hanya itu, Menperin Agus juga menegaskan ada enam subsektor prioritas dalam program ini, yaitu pakaian jadi, makanan dan minuman, tekstil, barang kulit dari kulit dan alas kaki, furnitur dan mainan anak.
Momentum Sosialisasi KIPK di Bali juga ditandai dengan penandatanganan kerjasama pembiayaan antara Kemenperin dan PT BPD Daerah Istimewa Yogyakarta (BPD DIY). Dengan tambahan ini, sudah ada enam bank penyalur resmi, termasuk Bank BPD Bali, BPD Jateng, Bank Mandiri, Bank BNI, dan BPD Kalteng.
Secara simbolis, langkah perdana Bank BPD Bali menyalurkan KIPK kepada tiga pelaku industri, yaitu CV Pelangi (makanan), Dian’s Rumah Songket dan Endek (tekstil), serta CV Bali Tedung Nusa Island (furnitur).
Direktur Bank BPD Bali, I Nyoman Sudharma, SH.,MH., menegaskan pihaknya siap mendukung penuh program ini untuk transformasi ekonomi Bali.
“Kita concern mendukung program ini. IKM adalah bagian dari upaya membangkitkan ekonomi Bali sekaligus menyerap tenaga kerja,” urainya.
Bahkan, Sudharma mengungkapkan saat ini ada 11 calon debitur yang sedang dalam pengajuan kredit KIPK, yang akan terus bertambah dan berkelanjutan ke depannya.
“Kita mempunyai pipeline (calon debitur-red) 11, tapi kita sedang cari lagi, kan ini baru kebijakan dan kita harapkan terus bertambah dan tidak berhenti tahun ini, tahun depan bisa,” sebutnya.
Dukungan juga datang dari Gubernur Bali Wayan Koster, yang memberikan apresiasi atas peluncuran perdana program ini di Bali. Mengingat, selama ini permodalan menjadi kendala utama IKM untuk berkembang.
Dengan adanya kredit ini disubsidi 5 persen, lanjutnya hal ini akan memacu pertumbuhan IKM di Bali. Apalagi, selama ini yang menjadi kendala, salah satunya faktor permodalan, sehingga akses permodalan ini mendorong untuk memacu pertumbuhan IKM di Bali.
“UMKM yang kecil bisa meningkat jadi menengah, yang menengah bisa tumbuh lebih besar,” kata Gubernur Koster. (red).
