Balihotnews.com | DENPASAR – Gubernur Bali Wayan Koster menerima kunjungan kehormatan Menteri Pariwisata RI Widiyanti Putri Wardhana di Gedung Kertha Sabha, Jayasabha, Denpasar, Jumat, 18 Juli 2025. Pertemuan strategis ini membahas arah kebijakan dan tantangan pengembangan pariwisata Bali berbasis budaya dan berkelanjutan.
Hadir dalam pertemuan tersebut Deputi Industri dan Investasi Rizki Handayani Mustafa, Deputi Pemasaran Ni Made Ayu Marthini, Deputi Destinasi dan Infrastruktur Hariyanto, serta perwakilan kabupaten/kota, termasuk Bupati Buleleng, Karangasem, dan Gianyar. Sejumlah organisasi pariwisata seperti ASITA, GIPI, dan PHRI juga turut hadir.
Gubernur Koster memaparkan capaian pembangunan Bali, termasuk penurunan penduduk asli yang mendorong perubahan kampanye KB. “Kami kini sosialisasikan KB empat anak untuk menjaga keberlanjutan budaya dan struktur masyarakat Bali,” jelasnya.
Pertumbuhan ekonomi Bali mencapai 5,48% di tahun 2024 dengan PDRB Rp67,32 juta, melampaui capaian sebelum pandemi. Tingkat kemiskinan turun ke 3,45%, dan Bali mencatat gini ratio 6,48 yang menandakan ketimpangan yang perlu ditangani.
Tingkat pengangguran juga terendah nasional, dengan indeks pembangunan manusia (IPM) tertinggi kelima di Indonesia. Namun, Gubernur menyoroti ketimpangan pembangunan wilayah. Sekitar 71% hotel dan 69% restoran terkonsentrasi di Badung, Gianyar, Tabanan, dan Denpasar.
“PAD sangat timpang, Badung mencapai lebih dari Rp6 triliun, sementara daerah lain hanya sekitar Rp1 triliun,” katanya.
Tahun 2024, wisatawan mancanegara yang datang ke Bali mencapai 6,4 juta, melebihi angka sebelum pandemi. Bali menyumbang 46% total wisman Indonesia, menghasilkan devisa Rp107 triliun dari total Rp243 triliun nasional. Namun, 66% ketergantungan ekonomi terhadap pariwisata membuat Bali rentan terhadap guncangan.
Krisis Lahan, Air, dan Budaya Jadi Alarm Serius
Gubernur juga menyoroti alih fungsi lahan untuk akomodasi, krisis air bersih, dan kerusakan ekosistem akibat volume sampah meningkat. Tingginya migrasi ke Bali Selatan menyebabkan kepadatan, lonjakan investor asing, serta praktik pembelian lahan oleh WNA dengan modus menikahi warga lokal.
Wisatawan yang tidak tertib juga menambah masalah, mulai dari pelanggaran norma budaya hingga penyalahgunaan tempat suci.
Pemerintah Provinsi Bali telah menyusun Haluan Pembangunan Bali 100 Tahun yang diperkuat UU No. 15 Tahun 2023. Fokusnya pada kemandirian energi tanpa PLTU batu bara, ketahanan pangan, air bersih, serta infrastruktur dan transportasi ramah lingkungan.
Bali kini mengusung pariwisata berbasis budaya, berkualitas, dan bermartabat. Melalui Perda No. 5 Tahun 2022, Pergub, dan Surat Edaran, pemerintah mendorong masuknya wisatawan yang menghargai Bali.
“Wisatawan ke depan harus punya bukti keuangan, tiket PP, dan membayar tourism levy. Tidak bisa sembarangan. Kami juga menindak vila ilegal dan bangunan tanpa pajak,” tegas Gubernur.
Pemerintah juga mengembangkan destinasi baru seperti Turyapada Tower di Bali Utara dan Pusat Kebudayaan Bali (PKB) di Klungkung. Pemprov menggandeng Badung, Denpasar, dan Gianyar untuk memeratakan pusat ekonomi.
OSS Dikaji Ulang, Pemprov Soroti Perizinan
Gubernur menyatakan OSS menimbulkan polemik di Bali, terutama soal izin sektor pariwisata yang tak sesuai dengan kebutuhan lokal. “Kami sedang membuat kajian untuk mengkaji ulang OSS,” ujarnya.
Ia juga meminta dukungan APBN untuk infrastruktur strategis, termasuk jalan nasional dan transportasi publik. “Ini bukan soal bagi hasil, tapi keberpihakan. Bali penyumbang devisa besar, perlu dukungan nyata,” tegasnya.
Menteri Pariwisata Putri Wardhana menegaskan posisi Bali sebagai gerbang utama pariwisata Indonesia. “Banyak yang lebih kenal Bali daripada Indonesia. Ini peluang besar,” katanya.
Ia menyoroti kemacetan di Bali Selatan, vila ilegal (lebih dari 5.000 unit), pengelolaan sampah, dan edukasi wisatawan. Larangan plastik sekali pakai juga diapresiasi pemerintah pusat.
Pembangunan MRT atau subway, serta pembukaan akses ke wilayah di luar Bali Selatan dinilai penting untuk pemerataan pariwisata. Kemenpar juga mendukung wisata minat khusus seperti gastronomi dan wisata kesehatan di KEK Sanur. “Kami siap dukung kampanye besar edukasi ‘Do & Don’t’ bagi wisatawan,” tambahnya.
Menteri Putri menegaskan arah kebijakan menuju quality tourism, bukan sekadar jumlah kunjungan. “Kita akan dorong wisatawan berkualitas. Stay longer, spend more, and respect local wisdom,” katanya.
Penataan vila ilegal juga menjadi prioritas. Kemenpar akan membentuk tim kerja bersama Pemprov Bali serta menyusun MoU untuk memperkuat tindakan hukum.
Pertemuan ini menyepakati pentingnya kolaborasi lintas pihak untuk menata pariwisata Bali yang inklusif, berkualitas, dan berkelanjutan. “Jarum jatuh di Bali pun terdengar oleh dunia. Penataan Bali harus sungguh-sungguh agar manfaatnya nyata dan budaya tetap lestari,” pungkas Gubernur Koster.
