Balihotnews.com | BADUNG – Komisi III DPRD Kabupaten Badung mendorong Perumda Air Minum Tirta Mangutama mempercepat pembangunan reservoar dan embung guna mengatasi persoalan distribusi air bersih, terutama di wilayah padat penduduk dan kawasan dataran tinggi.
Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi III DPRD Badung bersama Perumda Air Minum Tirta Mangutama di Ruang Rapat Gosana II Lantai II, Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Badung, Senin, 6 April 2026.
Raker dipimpin Ketua Komisi III DPRD Badung I Made Ponda Wirawan didampingi jajaran pimpinan dan anggota Komisi III DPRD Badung.
Hadir pula, Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Mangutama I Ketut Gede Sunarta, Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Mangutama I Wayan Suyasa beserta jajaran manajemen.
Dalam rapat tersebut, persoalan distribusi air bersih menjadi pembahasan utama. DPRD Badung menilai pembangunan reservoar di kawasan perumahan dapat menjadi solusi untuk memperluas jangkauan layanan air bersih kepada masyarakat.
Menurut Ponda Wirawan, pembangunan reservoar dapat memanfaatkan fasilitas umum (fasum) yang telah diserahkan pengembang kepada pemerintah daerah melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Badung.
“Perumda Air Minum Tirta Mangutama dapat membangun reservoar di perumahan-perumahan dengan pemanfaatan fasum yang telah diserahterimakan melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Badung. Ini untuk menyediakan sekaligus meningkatkan jangkauan pelayanan dalam hal penyediaan air bersih,” kata Ponda Wirawan.
Ponda Wirawan menjelaskan, kebutuhan air bersih di Badung sering mengalami gangguan saat musim kemarau maupun ketika pasokan air baku terbatas. Kondisi tersebut menyebabkan sejumlah pelanggan mengalami pemadaman aliran air.
Oleh karena itu, DPRD Badung juga mendorong pembangunan embung di titik-titik rawan banjir. Selain berfungsi sebagai cadangan air saat kemarau, embung juga dinilai mampu mengurangi genangan saat curah hujan tinggi.
“Perumda juga diharapkan membangun embung di titik-titik banjir sebagai cadangan air, jika memasuki musim kemarau, bahkan embung tersebut dapat berfungsi mengurangi limpahan air hujan yang berakibat banjir di daerah tersebut,” kata Ponda Wirawan.
Selain pembangunan reservoar dan embung, DPRD Badung juga menyoroti rencana pengolahan air laut menjadi air tawar yang masih menunggu penyelesaian proses perizinan. Proyek ini diharapkan dapat menghubungkan pipa laut timur dan pipa laut barat sehingga pelayanan air bersih bisa menjangkau seluruh wilayah Badung.
Wilayah Kuta Utara, Kuta hingga Kuta Selatan menjadi daerah yang paling mendapat perhatian karena kerap mengalami persoalan distribusi air, terutama di kawasan dataran tinggi.
“Bagaimana distribusi air, khususnya di wilayah Kuta Utara, Kuta hingga Kuta Selatan, yang tadi dipaparkan terkait permasalahan air, bahwa PDAM Badung sudah berbuat semaksimal mungkin,” kata Ponda Wirawan.
Ponda Wirawan menyebut, pembangunan jaringan distribusi air di wilayah tersebut memerlukan proses administrasi yang cukup panjang karena harus melewati jalur bawah laut maupun bawah jalan tol. Bahkan, terdapat hampir 24 izin yang harus dipenuhi.
“Karena kita paham, bahwa PDAM Badung sudah semaksimal mungkin, karena banyak regulasi atau aturan yang harus dilalui dan harus dipenuhi, karena itu merupakan kewajiban sebuah administrasi, sehingga niat baik daripada PDAM untuk memberikan pelayanan, agar tidak ada permasalahan administrasi kedepannya,” kata Ponda Wirawan.
Ponda Wirawan menambahkan, proses perizinan proyek distribusi air tersebut telah berjalan hampir satu tahun dan kini tinggal menyisakan satu izin lagi yang diharapkan dapat tuntas pada 2026.
“Sehingga apa yang menjadi target PDAM beserta permasalahan yang ada di Kuta Selatan, khususnya di daerah atas bisa kita diselesaikan secara bertahap,” terangnya.
Ponda Wirawan berharap PDAM Badung dapat memperbanyak pembangunan reservoar di kawasan padat penduduk dan wilayah dataran tinggi agar persoalan air bersih dapat diatasi secara bertahap.
“Makanya, tadi kami sampaikan agar PDAM Badung berdiskusi dengan Dinas Perkim, karena aset Fasum selama ini yang ada di masing-masing perumahan itu dipastikan sudah diserahkan kepada Pemda. Disitu mungkin kedepannya memang harus dibuat reservoar sebanyak-banyaknya, khususnya yang ada di daerah-daerah atas ataupun daerah padat penduduknya,” tutupnya. (red).
