Balihotnews.com | DENPASAR – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali dan Badan Pusat Statistik (BPS) kembali memperkuat sinergi dalam persiapan pelaksanaan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026 melalui rangkaian pelatihan intensif bagi petugas pendata dan pengawas lapangan. Kolaborasi strategis ini telah berjalan sejak 2023 dan semakin dimantapkan untuk memastikan ketersediaan data yang akurat, kredibel, dan relevan bagi perumusan kebijakan nasional.
Pelatihan yang berlangsung pada 25–27 November 2025 di Denpasar ini dihadiri oleh Kepala Direktorat Pengawasan Perilaku PUJK, Edukasi, Pelindungan Konsumen dan Layanan Manajemen Strategis OJK Provinsi Bali Irhamsah, serta Pranata Komputer Ahli Madya BPS Provinsi Bali Kadek Agus Wirawan. Sebanyak 9 petugas pendata lapangan dan 3 pengawas lapangan dari Kabupaten Tabanan, Buleleng dan Bangli turut mengikuti kegiatan tersebut.
Peserta mendapatkan pemahaman komprehensif mengenai konsep literasi-inklusi keuangan, metodologi SNLIK, hingga pengenalan dasar mengenai OJK dan lembaga jasa keuangan (LJK). Bekal ini diharapkan memastikan proses pendataan berjalan sesuai prosedur serta menghasilkan data yang akurat.
Irhamsah menegaskan pentingnya sinergi OJK dan BPS dalam mendukung indeks literasi dan inklusi keuangan sebagai indikator RPJMN 2025-2029.
“Literasi dan Inklusi Keuangan keduanya sangat erat kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat. OJK dan seluruh pemangku kepentingan memerlukan instrumen pengukuran indeks literasi dan inklusi keuangan untuk dapat melihat perkembangan capaian literasi dan inklusi keuangan masyarakat. Data ini akan digunakan untuk merumuskan kebijakan dan strategi dalam upaya peningkatan literasi dan inklusi keuangan di masa depan,” kata Irhamsah.
BPS Bali melalui Kadek Agus Wirawan juga menegaskan komitmen lembaganya untuk menjaga kualitas pelaksanaan survei.
“SNLIK bertujuan untuk mengukur tingkat literasi dan inklusi keuangan di Indonesia, sehubungan dengan itu kami berharap seluruh petugas yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan ini dapat memastikan pelaksanaan survei berjalan dengan baik dan sesuai dengan prosedur untuk dapat menghasilkan data survei yang tepat dan akurat,” kata Agus.
Petugas survei SNLIK 2026 merupakan mitra berpengalaman dari BPS sehingga diharapkan mampu melaksanakan pendataan secara profesional.
Secara nasional, SNLIK 2026 akan melibatkan 10.800 responden usia 15–79 tahun di 34 provinsi dan 120 kabupaten/kota. Di Bali, survei dilaksanakan di Kabupaten Tabanan, Buleleng, dan Bangli dengan total responden 270 orang. Survei dijadwalkan berlangsung pada 21 Januari hingga 10 Februari 2026 menggunakan wawancara tatap muka berbasis CAPI melalui aplikasi FASIH Mobile.
Data yang dihimpun meliputi sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, lembaga pembiayaan, dana pensiun, pergadaian, LKM, fintech P2P lending, sistem pembayaran, serta aspek keterampilan, sikap, dan perilaku keuangan.
Sinergi OJK dan BPS melalui pelatihan ini diharapkan dapat memperkuat kualitas survei sekaligus mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan di Indonesia. (red).
