Balihotnews.com | JAKARTA – BPJS Kesehatan terus memperkuat strategi keberlanjutan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan menggandeng perguruan tinggi dalam pengembangan pemodelan aktuaria. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan ketahanan pembiayaan jaminan kesehatan nasional di tengah meningkatnya kompleksitas risiko layanan kesehatan.
Komitmen tersebut ditandai dengan penyelenggaraan Puncak Grand Final Lomba Pemodelan Aktuaria Tahun 2025, yang menjadi wadah kolaborasi antara BPJS Kesehatan dan kalangan akademisi. Kegiatan ini mendorong pemanfaatan data dan analisis aktuaria sebagai dasar perumusan kebijakan yang lebih presisi dan berkelanjutan.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti mengungkapkan bahwa cakupan kepesertaan Program JKN saat ini telah menjangkau lebih dari 284,11 juta jiwa atau lebih dari 98 persen penduduk Indonesia. Menurutnya, capaian tersebut harus diimbangi dengan pengelolaan keuangan yang semakin akurat dan berbasis data.
“Peningkatan utilisasi layanan, perubahan pola penyakit, serta kebutuhan pembiayaan yang terus berkembang memerlukan dukungan analisis yang kuat. Data yang kami kelola bukan sekadar angka, tetapi sumber pengetahuan strategis untuk menghasilkan kebijakan yang berbasis evidence based,” kata Ghufron.
Ia menegaskan, pemodelan aktuaria memiliki peran sentral dalam memperkirakan risiko, menilai kecukupan dana, serta memberikan arah kebijakan agar ketahanan finansial Program JKN tetap terjaga. Melalui kompetisi ini, BPJS Kesehatan mendorong hasil riset perguruan tinggi agar dapat terhubung langsung dengan kebutuhan nyata pengelolaan jaminan sosial kesehatan.
“Melalui kompetisi ini, penelitian dan pengembangan ilmu aktuaria di perguruan tinggi dapat menjawab tantangan dalam penyelenggaraan Program JKN. Kami berharap ide-ide pemodelan yang dihasilkan dapat dikembangkan bersama untuk memperkuat ketahanan Dana Jaminan Sosial,” tambahnya.
Ghufron juga mengapresiasi dukungan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Keuangan, hingga Kementerian PPN/Bappenas. Menurutnya, sinergi lintas sektor menjadi fondasi penting dalam membangun pengelolaan JKN yang adaptif dan berkelanjutan.
Tahun ini, Lomba Pemodelan Aktuaria BPJS Kesehatan diikuti 47 karya dari 27 perguruan tinggi di Indonesia, mencakup jenjang S1, S2, hingga S3. Seluruh karya terpilih akan dikembangkan lebih lanjut sebagai bagian dari kolaborasi berkelanjutan antara BPJS Kesehatan dan dunia akademik, khususnya dalam menjawab tantangan pembiayaan, kepatuhan peserta, serta pengelolaan risiko Program JKN.
Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Nikodemus Beriman Purba menilai pemodelan aktuaria menjadi instrumen penting dalam menghadapi tantangan multidimensi Program JKN. Ia menyoroti masih adanya ketidakseimbangan antara iuran dan beban klaim, serta meningkatnya prevalensi penyakit katastropik berbiaya tinggi.
“Saat ini, masih terdapat ketidakseimbangan pada Program JKN, antara iuran dan beban klaim yang tercermin dari rasio yang belum sepenuhnya ideal. Meningkatnya prevalensi penyakit berbiaya katastropik juga menjadi tantangan baru, sehingga menuntut penguatan upaya promotif dan preventif melalui penerapan pola hidup sehat di masyarakat,” terang Nikodemus.
Ia menegaskan, pengelolaan Program JKN membutuhkan pemodelan aktuaria multi-skenario agar mampu mengantisipasi berbagai risiko di masa depan. Hasil kajian dari lomba ini diharapkan dapat menjadi masukan strategis bagi BPJS Kesehatan dalam menyusun kebijakan dan arah pengelolaan jaminan sosial kesehatan nasional.
Pada Grand Final Lomba Pemodelan Aktuaria Tahun 2025, sejumlah perguruan tinggi berhasil meraih penghargaan di berbagai jenjang. Untuk kategori S1, juara diraih Universitas Gadjah Mada, disusul Universitas Katolik Parahyangan dan Universitas Indonesia. Sementara jenjang S2 dimenangkan Institut Teknologi Bandung, dan jenjang S3 diraih Universitas Gadjah Mada. (red).
