Balihotnews.com | DENPASAR – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Bali menjalin kerjasama strategis dengan sembilan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Bali, dalam upaya memperluas kesadaran pajak di kalangan generasi muda.
Kegiatan ini diikuti oleh Kepala Sekolah dan/atau Wakil Kepala Sekolah serta guru-guru pengampu mata pelajaran umum, seperti Pendidikan Pancasila, Agama, dan Bahasa Indonesia.
Kemudian, para Kepala Sekolah menandatangani berita acara dan menerima piagam penghargaan dari Kepala Kanwil DJP Bali sebagai mitra inklusi kesadaran pajak di tingkat sekolah menengah atas.
Sembilan sekolah yang menjadi mitra inklusi perpajakan di tingkat sekolah menengah di Bali yaitu :
1. SMK Saraswati 1 Denpasar
2. SMKN 1 Gianyar
3. SMKN 1 Tabanan
4. SMKN 2 Denpasar
5. SMKN 2 Tabanan
6. SMKS Wira Bhakti Denpasar
7. SMK TI Bali Global Jimbaran
8. SMK Teknologi Denpasar
9. SMK Dwijendra Denpasar
Kepala Kanwil DJP Bali, Darmawan menyatakan kerjasama ini bertujuan untuk menanamkan pemahaman tentang perpajakan sejak dini kepada para pelajar, khususnya siswa SMK yang akan segera memasuki dunia kerja, berwirausaha atau melanjutkan pendidikan.
Mengingat, pajak merupakan sumber utama pendapatan dalam Anggaran dan Pendapatan Negara (APBN), dalam mewujudkan amanat konstitusi yaitu Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.
“Pemahaman tentang pajak perlu dikenalkan sejak dini kepada masyarakat. Masa depan bangsa Indonesia sesungguhnya ada di tangan anak-anak kita. Mereka adalah generasi penerus yang kelak akan memimpin, menggerakkan, dan menentukan arah pembangunan bangsa,” terangnya.
Darmawan menambahkan, apabila sejak dini siswa telah memiliki pemahaman bahwa pajak merupakan bagian dari gotong royong serta kewajiban sebagai warga negara, maka di masa depan mereka akan tumbuh menjadi generasi yang sadar, peduli, dan bertanggung jawab.
Dengan menumbuhkan kesadaran pajak sejak dini, pihaknya sedang mempersiapkan pondasi bagi masa depan bangsa yang lebih mandiri, adil dan sejahtera.
“Program inklusi kesadaran pajak bukan untuk membebani Bapak/Ibu guru di sekolah. Program ini dilakukan dengan menyisipkan nilai-nilai sederhana mengenai pentingnya pajak ke dalam pembelajaran sehari-hari. Misalnya, dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila, pajak dapat dikaitkan dengan peran warga negara dalam membangun bangsa. Sementara itu, dalam pembelajaran Bahasa Indonesia, pajak dapat diangkat sebagai tema dalam latihan menulis, berdiskusi, atau berpidato mengenai kepedulian sosial,” kata Darmawan.
Sementara itu, Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Bali, Janita Sunarsasi melaporkan bahwa pelaksanaan inklusi kesadaran pajak tingkat pendidikan menengah atas telah dimulai sejak tahun 2024.
“Tahun ini, program inklusi diperluas menjadi sembilan sekolah dengan mengandeng SMK Teknologi Denpasar dan SMK Dwijendra Denpasar sebagai mitra inklusi DJP,” pungkasnya. (red).
