Balihotnews.com | DENPASAR – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Bali menegaskan pentingnya kolaborasi perpajakan sebagai pondasi penguatan ekonomi daerah.
Kepala Kanwil DJP Bali, Darmawan menyampaikan bahwa pajak yang dibayarkan wajib pajak merupakan kontribusi nyata masyarakat Bali dalam membangun ekonomi yang tangguh, bukan beban bagi warga negara.
Pernyataan tersebut disampaikan Darmawan dalam kegiatan Tax Gathering Tahun 2025 bertema “Kolaborasi Pajak untuk Ekonomi Bali yang Tangguh”, yang digelar di Balai Diklat Keuangan (BDK) Denpasar.
Ia menjelaskan, pajak menjadi sumber pembiayaan utama pembangunan, mulai dari infrastruktur pendukung pariwisata hingga pelestarian budaya dan lingkungan.
“Pajak yang dibayar oleh masyarakat dan pelaku usaha pariwisata merupakan suatu bentuk investasi untuk menjaga Bali tetap menjadi destinasi unggulan dunia,” ungkap Darmawan.
Manfaat pajak, lanjutnya, dapat dirasakan melalui pembangunan jalan menuju destinasi wisata, bandara, pelabuhan, fasilitas umum, serta penataan lingkungan oleh pemerintah daerah di Bali.
Kegiatan ini turut dihadiri Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Gianyar, A.A. Gde Semara Putra. Ia menekankan peran strategis pajak dalam mendukung keberlanjutan pariwisata, khususnya di Kabupaten Gianyar.
“Segala upaya kita lakukan untuk menjaga pariwisata Bali khususnya di Kabupaten Gianyar agar tetap nyaman untuk dikunjungi, dan dinikmati oleh wisatawan lokal maupun manca negara. Salah satunya dengan memperbaiki jalan yang rusak serta melakukan pelebaran persimpangan jalan sehingga titik-titik rawan kemacetan bisa terurai seiring dengan bertambahnya kunjungan wisatawan di Kabupaten Gianyar,” kata Gde Semara.
Ia juga menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus berkolaborasi dengan otoritas pajak pusat guna mendukung penerimaan pembangunan daerah.
Dari sisi dunia usaha, I Gusti Ketut Wira Widiana yang mewakili Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Provinsi Bali menyampaikan bahwa isu perpajakan menjadi perhatian serius kalangan pengusaha. Pajak kerap menjadi topik diskusi utama dalam pertemuan pengusaha, termasuk harapan agar otoritas pajak lebih mengedepankan sosialisasi dan pembinaan.
Para pengusaha muda, menurutnya, berharap pendekatan pembinaan dapat memperkuat sinergi antara pelaku usaha dan otoritas pajak demi mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan.
Sejalan dengan kebijakan Direktorat Jenderal Pajak dan pentingnya sinergi perpajakan, Darmawan menyerahkan Piagam Wajib Pajak untuk dibacakan oleh lima perwakilan dari unsur wajib pajak, akademisi, dan asosiasi.
“Piagam Wajib Pajak merupakan dokumen yang berisi 8 hak dan 8 kewajiban Wajib Pajak. Piagam ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan saling percaya, saling menghormati, dan saling bertanggung jawab antara wajib pajak dan negara. Hubungan tersebut akan menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan berkelanjutan, dengan pengakuan dan pemenuhan kewajiban kedua belah pihak secara seimbang. Karena dalam sistem perpajakan dibutuhkan keseimbangan hak dan kewajiban antara negara dan wajib pajak,” ungkapnya.
Pada penutupan acara, Kepala Kanwil DJP Bali didampingi para Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) menyerahkan piagam penghargaan kepada wajib pajak dari setiap KPP yang dinilai telah patuh dan memberikan kontribusi signifikan sepanjang tahun 2025.
“Terima kasih atas kontribusi para wajib pajak di Bali. Penghargaan ini bukan hanya mencerminkan kepatuhan, tetapi juga komitmen bersama dalam memperkuat ekonomi Bali yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan,” kata Darmawan menutup kegiatan. (red).
