Balihotnews.com | DENPASAR – Gubernur Bali Wayan Koster menghadiri High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Bali 2025 yang digelar di Gedung Bank Indonesia Perwakilan Bali, Jumat (14/11/2025). Didampingi Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra, Koster menegaskan bahwa stabilitas harga dan daya beli masyarakat harus dijaga melalui sinergi lintas sektor yang lebih kuat.
Acara ini dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Dr. Ribka Haluk, Forkopimda Bali, para kepala daerah se-Bali, serta seluruh anggota TPID kabupaten/kota.
Dalam paparannya, Koster menyampaikan bahwa inflasi Bali pada Oktober 2025 masih terkendali, namun dinamika harga komoditas pangan menuntut respons cepat dan langkah antisipatif yang terukur.
Berdasarkan data BPS, inflasi Bali tercatat 2,61% (y-on-y), dengan inflasi bulanan 0,16% dan inflasi tahun kalender 1,79%. Kota Denpasar menjadi daerah dengan inflasi tertinggi, yakni 3,29%, sedangkan Badung tercatat paling rendah sebesar 1,65%.
Koster menilai perkembangan ini perlu dihadapi dengan penguatan strategi 4K, terutama menjaga pasokan, distribusi, dan keterjangkauan harga di seluruh wilayah.
“Kita harus memastikan stabilitas pasokan dan distribusi kebutuhan pokok agar inflasi tetap rendah dan daya beli masyarakat terjaga,” ujarnya.
Koster berharap melalui HLM TPID 2025, pemerintah daerah bersama Bank Indonesia, Bulog, dan pelaku usaha dapat memperkuat kolaborasi serta merumuskan langkah pengendalian inflasi yang lebih efektif, terutama menjelang periode akhir tahun yang identik dengan peningkatan permintaan.
Wamendagri: Serapan APBD Jadi Penggerak Ekonomi Daerah
Wakil Menteri Dalam Negeri Dr. Ribka Haluk memaparkan situasi ekonomi nasional dan arah kebijakan pemerintah 2025–2029 yang sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045. Ia menyebut inflasi nasional per Oktober 2025 berada pada angka 2,86% (y-on-y), sedikit meningkat tetapi tetap dalam rentang target pemerintah.
Pertumbuhan ekonomi triwulan III 2025 juga disebut kompetitif dibanding negara G20, ditopang oleh surplus neraca perdagangan yang berlanjut, membaiknya tingkat pengangguran, serta penurunan angka kemiskinan.
Dalam konteks pengendalian inflasi, Wamendagri meminta pemerintah daerah untuk memperkuat pelaporan dan evaluasi TPID. Memonitoring harga pangan berbasis data. Merespons cepat terhadap komoditas penyumbang inflasi.
Ia juga menekankan pentingnya percepatan realisasi APBD untuk menjaga perputaran ekonomi daerah. Pemda diminta meningkatkan serapan anggaran, memperbaiki pendapatan daerah, mencegah kebocoran pajak, serta menghindari penumpukan kegiatan pada akhir tahun.
Mengakhiri paparannya, Wamendagri mengajak seluruh kepala daerah di Bali memperkuat komitmen pengendalian inflasi melalui kebijakan yang cepat, tepat, dan berbasis data.
Bank Indonesia: Inflasi Bali Terkendali, tapi Waspadai Komoditas Volatil
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Erwin Soeriadimadja, menyampaikan perkembangan inflasi Bali yang tercatat 0,16% (mtm) pada Oktober 2025, meningkat dari bulan sebelumnya. Secara tahunan, inflasi Bali 2,61% (y-on-y), lebih rendah dibanding inflasi nasional 2,86%.
BI memetakan komoditas penyumbang inflasi bulanan seperti cabai merah, sawi hijau, daging ayam ras, emas perhiasan, dan jeruk. Sementara itu, beras, tomat, canang sari, BBM rumah tangga, dan jagung manis menjadi komoditas penyumbang deflasi.
Beberapa komoditas dengan bobot besar terhadap inflasi antara lain beras, daging ayam ras, minyak goreng, telur ayam ras, dan daging babi. BI juga mencatat komoditas dengan volatilitas tinggi seperti cabai rawit, cabai merah, tomat, dan sawi hijau, terutama menjelang periode Galungan – Kuningan yang secara historis selalu memicu kenaikan harga.
Selain faktor musiman, BI menyoroti risiko tambahan berupa kenaikan permintaan pada musim puncak wisata, ketidakpastian cuaca yang memengaruhi produksi hortikultura, hingga gangguan distribusi akibat kondisi alam.
Dengan stok pangan awal November 2025 yang tergolong aman untuk beras, minyak goreng, gula, dan daging babi, BI mencatat ketahanan stok komoditas seperti daging ayam, cabai rawit, dan tomat masih lemah karena rasio pasokan di bawah tiga.
Untuk menjaga stabilitas harga, BI mengusulkan penguatan strategi 4K, antara lain:
- Ketersediaan pasokan: modernisasi pertanian, smart farming, dan penguatan cadangan daerah,
- Keterjangkauan harga: operasi pasar dan pasar murah,
- Kelancaran distribusi: pemantauan distribusi BBM/LPG, koordinasi satgas pangan,
- Komunikasi efektif: informasi harga dan diseminasi neraca pangan.
Penguatan program GNPIP 2025 juga diajukan sebagai langkah berkelanjutan untuk memperkuat ketahanan pangan daerah. (red)
