Balihotnews.com | BADUNG – Upaya menghadirkan hunian layak bagi masyarakat Bali kembali mendapat dorongan kuat setelah Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan kebutuhan 32 ribu rumah rakyat layak huni yang harus segera ditangani. Dengan dukungan Pemerintah Pusat melalui program Kredit Program Perumahan (KPP), Koster optimis seluruh kebutuhan tersebut dapat dituntaskan dalam lima tahun.
Pernyataan itu disampaikan Gubernur Koster saat membuka kegiatan sosialisasi percepatan penyaluran KPP dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan yang digelar SMF dan Permodalan Nasional Madani (PNM) di Auditorium Universitas Udayana, Jimbaran, Senin, 24 November 2025.
Gubernur Koster menegaskan bahwa kebutuhan 32 ribu unit tersebut merupakan kewenangan bersama antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota. “Di Bali ini, terbanyak adalah kewenangan kabupaten/kota yaitu 22 ribu,” ujarnya.
Ia meminta dukungan anggaran lebih besar dari pemerintah pusat untuk alokasi tahun 2026. “Mohon bisa dibantu lebih banyak di tahun 2026, sesuai dengan pagu, bersinergi dengan Provinsi dan Kabupaten/Kota,” harapnya.
Dengan kolaborasi lintas pemerintahan, Koster optimis Bali mampu menghapus rumah tak layak huni dalam lima tahun. “Dengan demikian, tak ada lagi masyarakat Bali yang tinggal di rumah tak layak huni,” tambahnya.
Apresiasi Program 3 Juta Rumah Presiden Prabowo
Dalam kesempatan itu, Koster juga mengapresiasi penuh program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden RI Prabowo Subianto, yang mencakup kawasan perkotaan, pedesaan, dan pesisir. “Ini akan sangat membantu masyarakat karena mencakup tiga kawasan,” paparnya.
Ia juga menyadari kebutuhan di daerah lain yang lebih luas, namun tetap memohon perhatian agresif untuk Bali agar penyelesaian permukiman dapat dipercepat.
Menteri PKP Janji Perbaiki Rumah Tak Layak Huni dan Kawasan Kumuh di Bali
Respon cepat datang dari Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman RI, Maruarar Sirait. Ia menyatakan siap mempertimbangkan permohonan Gubernur Koster dan menyusun perbaikan kawasan permukiman secara bertahap.
“Di Bali, masih ada rumah tak layak huni dan kawasan kumuh dan kita akan perbaiki secara bertahap. Tadi saya mendapat laporan dari Walikota Denpasar kalau butuh 100 unit, tahun depan langsung kita alokasikan anggaran untuk merenovasi 100 rumah tak layak huni,” tegasnya.
Maruarar juga menekankan komitmen Presiden Prabowo dalam percepatan penyediaan rumah bagi masyarakat. Ia menyebut peningkatan anggaran renovasi sebagai bukti nyata keseriusan tersebut.
“Tahun ini ada 45 ribu rumah dan tahun depan meningkat delapan kali lipat menjadi 400 ribu rumah. Ini membuktikan bahwa program Presiden Prabowo sangat pro rakyat,” ujarnya.
KSP Muhammad Qodari: Pastikan Masyarakat Punya Rumah Tanpa Rentenir
Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari turut menegaskan bahwa skema perumahan pemerintah bertujuan melindungi masyarakat dari praktik rentenir.
“Kita ingin memastikan rakyat Bali bisa miliki rumah dengan skema pemerintah, mari kita sukseskan program ini dan pastikan KUR Perumahan sampai ke masyarakat dan tepat sasaran,” pungkasnya. (red).
