Balihotnews.com | DENPASAR – Dalam rangka mempermudah dan mempercepat layanan terhadap masyarakat yang seharusnya menerima bantuan, sekaligus menjalankan transparansi data bagi masyarakat luas, Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan siap mengawal percepatan transportasi Digital Pemerintah melalui Adopsi Infrastruktur Publik (DPI) dan Kecerdasan Buatan (AI) sebagai enabler program prioritas nasional untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
Hal ini disampaikan Gubernur Bali Wayan Koster, saat mengikuti Rapat bersama Dewan Ekonomi Nasional di Gedung Kertha Sabha, Denpasar, Kamis, 26 Pebruari 2026.
Pada kesempatan tersebut, Gubernur Bali sebagai Kepala Daerah provinsi yang menjadi destinasi pariwisata di Indonesia, mengajak semua stakeholder dan jajarannya untuk dapat memprioritaskan pembangunan infrastruktur Bali, agar tetap menjadi pilihan wisatawan untuk dikunjungi.
Untuk itu, pihaknya akan terus menjadikan pembangunan infrastruktur Bali sebagai perhatian yang terus ditingkatkan.
Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Jend. TNI (Purn) Luhut B. Panjaitan menyampaikan sesuai Peraturan Presiden Nomor 83/ 2025 digitalisasi/ govtech melalui adopsi DPI dan AI.
Dijelaskan, dengan menggunakan adopsi Infrastruktur Digital Publik (DPI) dan Kecerdasan Buatan (AI) sebagai enabler program prioritas, maka ketepatan sasaran dan efektivitas program perlinsos dan MBG. Yang mana sasaran tata kelola yang lebih baik, on demand, terverifikasi dan didukung oleh pertukaran data yang memperkuat sasaran dan evaluasi.
Sasaran Layanan Perizinan Berusaha melalui OSS yang efektif dan terintegrasi dengan platform layanan K/L dan Pemda, yang bertujuan untuk kemudahan berusaha.
Selain itu, memperkuat Efisiensi Belanja Negara bertujuan untuk mengefisiensikan belanja negara melalui E-Katalog dan E-Budgeting, serta penyederhanaan layanan administrasi pemerintahan.
Selebihnya, melalui DPI dan AI ini, dapat memperkuat Tata Kelola Penerimaan Negara yang berfungsi untuk meningkatkan kualitas tata kelola penerimaan negara (SIMBARA, Coretax, PNBP, Sawit) serta layanan Digital Masyarakat berdasarkan Siklus Kehidupan, layanan digital masyarakat.
Digital publik infrastruktur (DPI) dapat berupa identitas digital, pembayaran digital dan pertukaran data.
Untuk itu, Bali diharapkan segera melakukan uji coba digitalisasi bantuan sosial. Sehingga manfaat untuk meningkatkan akurasi dalam pemilihan penerima program bantuan sosial (mengurangi kesalahan inklusi dan eksklusi), meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemilihan penerima program bantuan sosial, mereformasi mekanisme bantuan sosial melalui skema “on-demand” (pendaftaran terbuka) dan memastikan penyaluran bantuan sosial (G2P) yang efektif dapat dirasakan oleh semua pihak.
Disampaikan, agar transparansi dan efisiensi melalui DPI dan AI ini ditargetkan selesai pada bulan Oktober nanti. Secara nasional akan dilakukan launching sebanyak 200 Kabupaten di Indonesia, dan target pada bulan Oktober terlaksana sebanyak 200-250 juta penduduk Indonesia yang sudah memiliki digitalisasi bantuan sosial berbasis DPI.
Dengan memiliki digital bantuan sosial berbasis Infrastruktur Digital Publik (DPI) dan Kecerdasan Buatan (AI) maka secara transparan akan dapat diketahui langsung masyarakat yang berhak mendapat bantuan sosial dan sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH) secara nyata. (red).
