Balihotnews.com | DENPASAR – Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali mempercepat transisi energi bersih melalui pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dan menjadikan Nusa Penida sebagai kawasan percontohan energi terbarukan.
Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Bali Wayan Koster, saat membuka Indonesia Solar Summit (ISS) 2026 di Denpasar, Bali, Selasa, 14 Juli 2026.
Forum ISS 2026 diselenggarakan Institute for Essential Services Reform (IESR) bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Pemerintah Provinsi Bali, dan Dewan Energi Nasional (DEN) itu untuk pertama kalinya berlangsung di luar Jakarta.
Dalam paparannya, Gubernur Koster menyebut kebutuhan listrik Bali akan terus meningkat hingga 2030 sehingga diperlukan langkah strategis untuk memperkuat kemandirian energi daerah. Salah satunya dengan mengoptimalkan potensi energi surya melalui pembangunan PLTS, baik PLTS atap maupun PLTS terapung.
“Salah satu program strategis yang menonjol adalah menjadikan Pulau Nusa Penida sebagai percontohan Green Island dengan target 100 persen energi terbarukan pada 2030. Program ini juga diarahkan untuk mendorong seluruh mobilitas di kawasan tersebut menggunakan kendaraan listrik berbasis baterai dan kami akan menjadikan Nusa Penida sebagai kawasan rendah emisi dan rendah karbon,” tegas Gubernur Koster.
Indonesia Solar Summit 2026 menjadi momentum memperkuat peran pemerintah daerah dalam percepatan energi surya. Selain Bali yang menargetkan net zero emission (NZE) pada 2045, dua provinsi lainnya, yakni Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT), juga menyatakan komitmen mencapai NZE pada 2050.
Chief Executive Officer IESR, Fabby Tumiwa menilai setiap daerah memiliki keunggulan yang berbeda dalam pengembangan energi terbarukan.
Menurutnya, Bali berpotensi menjadi contoh destinasi pariwisata rendah karbon berbasis energi surya, sementara NTB dan NTT dapat mengembangkan industri energi hijau sesuai karakteristik wilayah masing-masing.
“Untuk itu, IESR mendorong pendekatan pengembangan PLTS yang sesuai konteks setempat. Setiap daerah perlu diberikan ruang untuk berkontribusi sesuai potensi, kebutuhan, dan struktur ekonominya masing-masing. Pemerintah daerah juga perlu dilibatkan sejak awal dalam perencanaan, perizinan, identifikasi lokasi, pengembangan proyek, serta pelibatan masyarakat dan dunia usaha,” tegas Fabby Tumiwa.
Pada kesempatan tersebut, IESR juga meluncurkan kajian Peta Jalan Pengembangan Industri Rantai Pasok Fotovoltaik Surya Domestik di Indonesia. Laporan itu menilai Indonesia memiliki peluang besar membangun industri surya terintegrasi, namun membutuhkan kepastian regulasi, penguatan pasar domestik, peningkatan kapasitas industri, pengembangan sumber daya manusia, serta riset dan inovasi.
IESR menilai target nasional pembangunan PLTS hingga 100 GW dapat menjadi penggerak tumbuhnya industri panel surya dalam negeri apabila didukung kebijakan yang konsisten, termasuk penerapan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang stabil serta proses perizinan yang lebih cepat.
Dalam rangkaian ISS 2026, IESR juga memberikan Solar Awards kepada sejumlah pihak yang dinilai berkontribusi dalam pengembangan energi surya di Indonesia. Penghargaan kategori pemerintah daerah diraih Provinsi Jawa Barat, kategori universitas diberikan kepada Universitas Gadjah Mada (UGM), sedangkan kategori industri diraih Danone Indonesia atas komitmennya dalam dekarbonisasi operasional melalui pemanfaatan PLTS. (ace).
