Balihotnews.com | DENPASAR – Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan bahwa pembentukan karakter dan integritas ASN harus dimulai dari pemahaman nilai moral sejak dini. Hal itu disampaikan dalam kegiatan Sosialisasi Penguatan Integritas, Budaya Antikorupsi, dan Gratifikasi yang digelar di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Selasa (4/11/2025).
Acara ini diikuti sekitar 300 peserta, terdiri dari pejabat eselon II dan III di lingkungan Pemprov Bali, serta anggota Forum Penyuluh Antikorupsi (PAKSI). Turut hadir Sekda Bali Dewa Made Indra dan Plh. Direktur Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK RI Sugiarto bersama tim KPK.
Dalam sambutannya, Koster menekankan bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa yang tidak hanya menghambat pembangunan, tetapi juga mengikis moral bangsa.
“Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang menghancurkan sendi-sendi kehidupan. Karena itu, strategi pemberantasannya juga harus luar biasa. Tidak cukup hanya dengan tindakan hukum seperti OTT, tetapi harus dibangun sistem sosial yang berbudaya antikorupsi,” ujarnya.
Ia mengingatkan ASN untuk tidak tergoda praktik suap atau mencari keuntungan pribadi. Menurutnya, pencegahan korupsi tidak cukup dilakukan dengan penegakan hukum, tapi juga lewat penguatan budaya, pendidikan etika, dan moral masyarakat.
Koster mencontohkan bahwa nilai sederhana dalam kehidupan sehari-hari, seperti larangan duduk di atas bantal, sejatinya merupakan bagian dari pendidikan moral yang mengajarkan penghormatan terhadap tatanan dan etika.
“Etika sederhana ini adalah cara masyarakat kita menanamkan batasan hak dan kewajiban. Jika nilai-nilai ini terus dilestarikan, maka generasi muda akan tumbuh dengan kesadaran moral yang kuat,” katanya.
Bali Jadi Contoh Nasional dalam Pencegahan Korupsi
Di hadapan peserta sosialisasi, Gubernur Koster menyampaikan bahwa Provinsi Bali selama lima tahun berturut-turut berhasil meraih peringkat pertama nasional dalam capaian nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) yang dikelola KPK RI. Ia menegaskan capaian itu harus dihasilkan dengan kerja nyata, bukan manipulasi data.
“Capaian MCP harus diraih secara objektif, bukan hasil manipulasi atau rekayasa. Semua harus dilakukan dengan integritas,” tegasnya.
Selain itu, Pemprov Bali juga secara konsisten memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas laporan keuangan daerah. Namun, Koster mengingatkan bahwa prestasi itu tidak boleh sekadar menjadi simbol.
“WTP itu bukan hasil ‘perdagangan’. Itu harus diperoleh karena sistem keuangan kita memang dikelola dengan jujur dan bertanggung jawab,” tegasnya lagi.
Pemprov Bali juga dinilai aktif dalam penguatan penyuluhan antikorupsi melalui Forum PAKSI-API, dengan 63 penyuluh yang tersebar di seluruh kabupaten/kota.
Program ini bahkan mengantarkan Bali meraih penghargaan dari KPK pada 2024 sebagai daerah paling aktif dalam pengembangan pendidikan integritas.
KPK Beri Apresiasi untuk Bali
Sementara itu, Sugiarto dari KPK mengapresiasi langkah Pemprov Bali yang dinilai konsisten menjalankan program antikorupsi secara menyeluruh.
“Program antikorupsi tidak hanya harus full documented, tetapi juga full implemented. Pengawasan, edukasi, dan pencegahan harus berjalan beriringan agar hasilnya berdampak nyata,” ujarnya.
Ia juga menilai kearifan lokal Bali seperti awig-awig dan karma phala bisa dijadikan contoh dalam pendidikan moral dan pembentukan integritas di tingkat daerah. Menutup sambutannya, Sugiarto mengajak seluruh ASN menjadikan Bali sebagai teladan daerah bebas korupsi.
“Kalau korupsi terjadi, orang kaya akan menjadi miskin dan orang miskin akan semakin banyak. Karena itu, kita semua harus menjadi bagian dari gerakan antikorupsi. Mari kita wujudkan Bali sebagai pulau berintegritas, ramah lingkungan, ramah investasi, dan bebas dari praktik korupsi,” tutupnya. (red)
