Balihotnews.com | JAKARTA – Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI) menyambut baik pertemuan Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Gedung Pancasila, Jakarta, pada 5 Pebruari 2026.
Pertemuan tersebut membahas penguatan kerja sama antara Kementerian Luar Negeri dan Kementerian ESDM.
Meski demikian, DPP GMNI mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam menyusun klausul Perjanjian Tarif Resiprokal (Agreement on Reciprocal Tariff/ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS), terutama terkait kemungkinan pemberian akses mineral kritis Indonesia kepada AS.
Ketua DPP GMNI Bidang Geopolitik, Andreas Silalahi menegaskan bahwa Menteri ESDM perlu mempertimbangkan secara matang setiap klausul yang berpotensi merugikan kepentingan nasional dalam jangka panjang.
“Pak Bahlil pernah menyampaikan bahwa dirinya adalah menteri yang anti asing. Menjelang penandatanganan perjanjian tarif resiprokal ini, kami berharap Pak Bahlil tetap berada dalam koridor tersebut. Kami tidak ingin mineral kritis Indonesia aksesnya jatuh begitu saja ke tangan Amerika,” kata Andreas dalam pesan tertulisnya, Jum’at, 6 Pebruari 2026
Ia menilai pemberian akses mineral kritis kepada AS tidak sejalan dengan semangat pembangunan nasional dan kemandirian ekonomi.
“Kami berharap Pak Bahlil dapat memberikan masukan bahwa klausul pemberian akses mineral kritis kepada Amerika Serikat sama sekali tidak tepat dan tidak mendukung pembangunan nasional,” lanjutnya.
Perjanjian Tarif Resiprokal dan Dampaknya
Saat ini, pemerintah Indonesia tengah mempersiapkan penandatanganan Perjanjian Tarif Resiprokal dengan AS. Perjanjian tersebut mencakup penghapusan tarif impor produk AS hingga 99 persen serta penurunan tarif resiprokal AS terhadap produk Indonesia dari 32 persen menjadi 19 persen. Selain itu, kesepakatan juga meliputi penghapusan hambatan non-tarif dan kerja sama di sektor digital.
Penandatanganan sebelumnya dijadwalkan sebelum Pebruari 2026, namun pemerintah masih menyesuaikan agenda pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump untuk meresmikan kesepakatan tersebut.
DPP GMNI kembali meminta pemerintah melakukan peninjauan ulang sebelum perjanjian ditandatangani.
“Sebelum penandatanganan perjanjian, kami berharap tidak ada klausul yang merugikan Indonesia secara jangka panjang. Terlebih, Amerika di bawah kepemimpinan Trump adalah negara yang sangat berorientasi pada bisnis dan tidak sepenuhnya mencerminkan mitra strategis bagi pembangunan masa depan Indonesia,” kata Andreas.
Mineral Kritis sebagai Kekuatan Geopolitik
Dalam skema perjanjian, AS berkomitmen memberi pengecualian tarif bagi produk ekspor unggulan Indonesia yang tidak dapat diproduksi di negaranya, seperti minyak kelapa sawit, kakao, kopi, dan teh.
Disisi lain, AS berharap memperoleh akses terhadap mineral kritis Indonesia, seperti nikel, tembaga, bauksit, dan logam tanah jarang (rare earth) yang berperan penting dalam industri global.
Andreas menilai mineral kritis merupakan kekuatan strategis Indonesia dalam konstelasi geopolitik global.
“Mineral kritis bagi Indonesia adalah komoditas strategis yang menjadi modal kekuatan berbasis sumber daya alam dan sangat berpengaruh terhadap stabilitas posisi geopolitik nasional. Jika kita menyetujui pemberian akses mineral kritis kepada Amerika, itu sama saja membuka ruang bagi Amerika untuk melucuti kekuatan geopolitik Indonesia,” tegasnya.
Permintaan global terhadap mineral penting terus meningkat. Data International Energy Agency (IEA) menunjukkan permintaan litium dan nikel pada 2023 naik sekitar 30 persen, sementara kobalt, grafit, dan unsur tanah jarang meningkat sekitar 8 persen seiring transisi menuju energi bersih.
Indonesia sendiri merupakan produsen nikel terbesar dunia dengan kontribusi sekitar 49 persen produksi global.
Selain itu, Indonesia memiliki cadangan timah terbesar kedua di dunia dengan penguasaan sekitar 17 persen cadangan global serta produksi terbesar kedua setelah China.
Badan Geologi Kementerian ESDM juga menemukan potensi litium di Bledug Kuwu, Grobogan, Jawa Tengah, dengan kadar lebih dari 1.000 ppm, serta potensi tembaga dan elemen tanah jarang di berbagai wilayah Indonesia. Menurut GMNI, potensi besar tersebut harus dimanfaatkan untuk memperkuat posisi Indonesia di tengah persaingan global.
“Secara kekuatan sumber daya, pemerintah harus mengoptimalkan pengolahan mineral kritis secara mandiri. Kami berharap Menteri ESDM dapat memperkuat posisinya sebagai pengelola sumber daya strategis ini. Dengan potensi yang besar, mineral kritis sangat berpengaruh terhadap kekuatan dan posisi geopolitik Indonesia di kancah global,” kata Andreas.
Andreas menegaskan dukungan GMNI terhadap pengembangan industri pengolahan mineral kritis di dalam negeri tanpa ketergantungan pada pihak asing.
“Dalam konteks ini, GMNI mendukung penuh pengembangan potensi sumber daya dan infrastruktur pengelolaan mineral kritis di dalam negeri, tanpa perlu melibatkan peran asing, demi mewujudkan kemandirian pengelolaan mineral kritis Indonesia,” pungkasnya. (red).
