Balihotnews.com | BADUNG – Komisi VIII DPR RI menyetujui uang muka Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) untuk pembayaran tenda dan layanan Masyair, akomodasi dan transportasi jemaah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).
Menyikapi hal ini, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang mengelola dana umat dalam jumlah besar menyiapkan strategi digital berbasis kecerdasan buatan (AI) untuk memperkuat tata kelola haji.
Hal ini dinilai mampu memastikan pengelolaan keuangan umat berlangsung aman, transparan, dan memberi manfaat berkenlanjutan.
Harry Alexander, Anggota Badan Pelaksana BPKH yang membawahi bidang transformasi digital dan teknologi informasi, menegaskan bahwa AI bukan sekadar tren, melainkan kebutuhan untuk menjawab tantangan haji.
“Hari ini kita tahu bahwa jemaah haji yang waiting list dan dananya dikelola BPKH ada sekitar 5,7 juta orang. Tentu kita ingin memberikan layanan terbaik. Kenapa kita menggunakan AI? Pertama, untuk memastikan pengelolaan keuangan bisa meningkatkan nilai manfaat bagi kesejahteraan jemaah haji,” ujarnya di sela acara NeutraDC Summit 2025 di Nusa Dua, Bali, Senin (25/8/2025).
Menurut Harry, salah satu manfaat terbesar dari penerapan AI adalah kemampuan sistem dalam mendistribusikan subsidi haji secara lebih tepat sasaran. Dengan teknologi, BPKH dapat melihat profil ekonomi jemaah secara lebih detail sehingga subsidi bisa langsung diberikan sesuai kemampuan masing-masing.
Selain itu, AI juga membantu memetakan jumlah pendaftar haji di Indonesia secara lebih akurat. Saat ini, hanya sekitar 2% dari populasi muslim Indonesia yang mendaftar haji, sementara di Malaysia sudah mencapai 20%.
“Dengan engine AI ini, kita berharap pendaftaran haji bisa meningkat. Jadi petanya akan tergambarkan lebih baik, sehingga strategi pemerintah dalam perencanaan haji juga lebih terukur,” jelasnya.
Instrumen Menekan Biaya Operasional
Transformasi digital juga dinilai sebagai instrumen untuk menekan biaya operasional. Harry menyebut penggunaan AI akan memperkuat sistem governance, risk, and compliance sehingga keuangan lebih efektif, transparan, dan akuntabel.
“AI ini kita gunakan untuk menurunkan cost, meningkatkan efektivitas dan memperkuat transparansi. Dengan begitu operasional BPKH bisa berjalan lebih efisien,” kata dia.
Lebih jauh, BPKH berencana membangun platform digital terpadu yang menghubungkan Kementerian Agama, operator haji, bank penerima setoran, hingga penyelenggara travel. Aplikasi ini nantinya akan memudahkan jemaah mengakses informasi, melakukan pembayaran, hingga mendapatkan perlindungan di Tanah Suci.
“Kami terus berkomunikasi dengan Kementerian Agama, apalagi ada wacana pembentukan lembaga baru yang khusus mengurus haji dan umrah. Kalau BPKH diberi mandat membangun aplikasi mobile terpadu, kami siap. Kami ingin semua terhubung dalam satu ekosistem digital,” ujar Harry.
Dari sisi pendanaan, BPKH memastikan kesiapan finansial untuk mendukung penyelenggaraan ibadah haji. Harry menyebut pihaknya telah menyiapkan sekitar Rp42 triliun yang ditempatkan di deposito perbankan syariah dan siap dicairkan kapan saja.
“Dana itu cukup untuk dua kali penyelenggaraan ibadah haji dalam setahun. Jadi berapapun kuota yang ditetapkan pemerintah, kami siap. Tugas kami adalah memastikan dana jemaah aman dan siap digunakan,” tegasnya.
Subsis Rp34 juta Per Jamaah
Untuk haji reguler, BPKH memberikan subsidi sebesar Rp34 juta per jemaah. Sedangkan untuk haji khusus, nilai manfaat diberikan melalui virtual account hasil investasi. Adapun haji Furoda, BPKH tidak terlibat karena dana tidak masuk dalam pengelolaan resmi.
Harry menambahkan, transformasi digital juga diarahkan pada aspek perlindungan jemaah di Arab Saudi. Dengan AI, sistem dapat mendeteksi posisi jemaah di tengah keramaian, membantu layanan kesehatan, hingga mempermudah transaksi melalui payment gateway.
“Harapan kita, AI ini bisa membantu jemaah tidak hanya dari sisi finansial, tapi juga kesehatan dan keberadaan mereka di crowd agar tidak hilang. Bahkan nanti kemudahan pembayaran digital juga bisa kita hadirkan,” paparnya.
Ia juga mengingatkan agar jemaah yang memilih jalur Furoda hanya menggunakan travel resmi yang terdaftar di pemerintah Indonesia dan diakui di Saudi agar keamanan dana tetap terjaga.
Pada akhirnya, BPKH menilai penerapan AI adalah keniscayaan dalam menjawab tantangan pengelolaan haji yang semakin kompleks. Dengan jumlah jemaah yang terus bertambah, kebutuhan layanan yang lebih terjangkau (affordable), dan penyelenggaraan yang lebih berkualitas, digitalisasi menjadi jalan strategis.
“Tujuan utama kami adalah meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji agar lebih baik, lebih affordable, dan lebih accessible. Dengan digitalisasi, semuanya akan lebih transparan, aman, dan efisien,” pungkas Harry. (rhm)
