Balihotnews.com l DENPASAR- Pemerintah Provinsi Bali menegaskan tidak ingin sekadar menjadi pelaksana administratif program pemerintah pusat. Di bawah komando Gubernur Bali Wayan Koster, Bali memilih mempercepat langkah dengan memperkuat koordinasi agar empat Program Strategis Nasional benar-benar bekerja di lapangan, bukan berhenti sebagai target di atas kertas.
Komitmen itu ditegaskan dalam Rapat Koordinasi yang dipimpin langsung Gubernur Wayan Koster di Gedung Kertha Sabha, Rumah Jabatan Gubernur Bali, Jaya Sabha, Senin (6/7/2026). Agenda rapat memusatkan perhatian pada empat program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yakni Digitalisasi Bantuan Sosial, Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, serta Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Bagi Koster, keberhasilan program nasional tidak ditentukan oleh besarnya anggaran, melainkan oleh ketepatan pelaksanaan. Karena itu, ia menekankan pentingnya sinkronisasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan seluruh pemerintah kabupaten/kota agar setiap kebijakan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat.
“Pemprov Bali siap bersinergi dan mengoptimalkan koordinasi dengan pemerintah pusat serta seluruh pemerintah kabupaten/kota agar setiap program strategis nasional dapat terlaksana dengan baik, tepat sasaran, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegas Koster.
Ia menambahkan, seluruh perangkat daerah akan digerakkan secara terpadu agar pelaksanaan program berlangsung efektif, akuntabel, dan tidak berjalan sendiri-sendiri. Menurutnya, kolaborasi menjadi kunci agar setiap kebijakan nasional mampu diterjemahkan menjadi manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat Bali.
Empat program yang dibahas dalam rapat memiliki sasaran yang saling melengkapi. Digitalisasi bantuan sosial diarahkan menutup celah penyimpangan melalui sistem penyaluran yang lebih transparan dan tepat sasaran.
Program Makan Bergizi Gratis menjadi investasi bagi peningkatan kualitas generasi muda. Sekolah Rakyat membuka akses pendidikan bagi keluarga kurang mampu, sedangkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih diproyeksikan menjadi motor penggerak ekonomi berbasis desa.
Melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Provinsi Bali mempertegas posisinya sebagai mitra aktif pemerintah pusat dalam mengawal pelaksanaan Program Strategis Nasional. Targetnya bukan sekadar memenuhi agenda pembangunan, melainkan memastikan setiap program benar-benar hadir sebagai solusi yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bali. (Bhn)
